Bandung, tandabaca.id
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat desak pemerintah, batalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Selain itu, PKS juga akan lakukan ini.
Desakan tersebut disampaikan, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu melalui Surat Terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Jabar, untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jabar dan Presiden Republik Indonesia.
“Menindaklanjuti Aspirasi Rakyat Jabar yang telah Kami terima berkenaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022 lalu, maka Kami Fraksi PKS DPRD Jabar telah menyerahkan Surat Terbuka untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Haru saat membacakan surat terbuka kepada wartawan di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Bandung, Rabu 7 September 2022.
Haru menjelaskan, sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara melalui cabang produksi dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kenaikan BBM bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi kita ini,” jelasnya.
Menurut Haru, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak Pandemi Covid-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjut Haru, jelas memperparah kondisi tersebut khususnya masyarakat menengah bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak.
“Alasan kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran. Karena itu, seharusnya solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harganya. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok persoalan,” tuturnya.
Haru menyebutkan, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek Mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari hutang.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil, karena justu memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut,” ucapnya.
Haru menilai, banyak ahli yang menyampaikan inefisiensi ditubuh Pertamina, yang harusnya bisa lebih berhemat dan berkontribusi untuk menjamin tata kelola migas yang baik, salah satunya harga BBM bersubsidi yang terjangkau.
“Karena itu, ini harus dievaluasi dan diaudit, sehingga Pertamina sebagai cabang produksi penting yang dikuasai negara, mampu menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Gubernur agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan APBD 2023 mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan efek dari kenaikan BBM.
Proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterahkan rakyat agar ditunda dan memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM, serta penyederhanaan izin usaha.
“Sehubungan dengan alasan tersebut, Kami meminta Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk meneruskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Tercinta agar Mau Mendengar Jerit Susah Rakyat dan Segera,” ungkapnya.
“Membatalkan Kenaikan Harga BBM bersubsidi. Meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat antisipatif terhadap dampak inflasi kenaikan BBM, menunda projek-projek yang tidak merbuhungan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Fraksi PKS Jabar Lakukan Ini
Untuk meringankan beban masyarakat terdampak kenaikan BBM Bersubsidi, PKS serukan pemerintah pusat dan daeran secepatnya mengalokasikan bantuan sosial (bansos), dan pendampingan UMKM.
PKS sendiri, kata Haru, juga akan berbuat yaitu dengan mengadakan pasar murah.
“Ini yang akan kami lakukan, sesuatu yang nyata, dan itu akan dilakukan seluruh kader PKS di Jawa Barat,” pungkasnya. ***
