Bandung, tandabaca.id
Puluhan Ibu-ibu berkebaya, melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro No 27, Selasa 2 Agustus 2022. Sambil demo mereka juga joget
Tuntutannya massa aksi yang menamakan dirinya Perempuan Sunda Bergerak, selain harga sembako, dan minyak, juga soal penegakan hukum yang minta agar hukum tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.
Hal itu bisa dilihat pamflet yang dibawanya, “Uji Nyali KPK Soal Kaesang dan Gibran”, Gorengan Itu Asik, Tapi Harga Minyak Mencekik”, “Usut Tuntas Gurita Bisnis Anak Pengusaha”, “Hukum di Negara ini Tumpul ke atas Tajam ke bawah”, dan “Bosan dengerin Presiden Banyak Boongnya”.
Kedatangan puluhan ibu-ibu itu diapresiasi oleh anggota dewan, dan mereka pun selanjutnya beraudiensi di ruang Pansus DPRD Jabar.
Karena jumlah massa aksi mencapai 80-an orang, maka yang bisa masuk hanya 20 orang saja.
Anggota dewan yang ikut audiensi dengan massa aksi diantaranya, anggota Komisi II DPRD Jabar Hj Yuningsih MM, Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar Dra Hj Lina Ruslinawati, anggota Komisi V DPRD Jabar Hj Siti Muntamah SAP.
Siti, perwakilan massa aksi mengatakan dirinya adalah pedagang ayam potong, dengan tidak stabilnya harga, kondisi ini jelas merugikan dunia usaha.
Harapannya, dewan yang terhormat bisa menjadi jembatan agar membantu rakyat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
“Sebagai ibu saya juga pusing mengatur keuangan di rumah, dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.
Tuti, perwakilan demontran lain lebih pedas lagi omongannya, sebaiknya wakil rakyat bisa menjadi jembatan penghubung antar rakyat dengan pemerintah.
“Jangan kami dikasih omongan soal tugas dewan ini, ini dan itu, tapi carikan solusinya agar kehidupan rakyat bisa lebih baik lagi,” katanya.
“Kami rakyat nggak butuh omongan itu. Kami rakyat butuh solusi. Apalagi, omongan soal nanti kita bicarakan lagi dengan dinas terkait, dengan pejabat yang berwenang,” tegasnya.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj Siti Muntamah meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi, untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Siti Muntamah, DPRD Jabar tidak bisa menentukan kebijakan atau keputusan, dari hasil diskusi tetapi akan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Insya allah, kita mencari solusi bareng-bareng, karena kita wakil rakyat. Yang khususnya selalu menerima aspirasi dari masyarakat,” pungkasnya.
Ketua Perempuan Sunda Bergerak, Lusiana Mulya mengatakan semoga hasil audiensi ini dapat disampaikan kepada DPR RI bahkan Presiden RI.
“Jeritan rakyat, bukan hanya Jabar dan Bandung, akan tetapi seluruh Indonesia,” katanya.
Soal kenapa berkebaya, Lusiana mengatakan sebab kebaya adalah busana asli Indonesia yang keberadaannya harus dilestarikan.
“Ayo dukung pendaftaran kebaya sebagai warisan tak benda Unesco,” pungkasnya. ***
Response (1)