Jakarta, tandabaca.id
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi 10.000 per liter.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian,” kata Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden Jokowi dan Menteri Terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden (Sekpres), Sabtu (3/9/2022).
“Pertalite dari Rp7.650 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 pe liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat mendampingi Jokowi.
Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
“Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu,” kata Jokowi.
Kabar kenaikan harga BBM ini sudah santer sejak beberapa pekan terakhir, hingga sempat memicu perdebatan dan panic buying di sejumlah lokasi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kenaikan ini terjadi akibat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sudah terlalu besar untuk menanggung biaya subsidi BBM khusus penugasan seperti Pertalite dan juga Solar Subsidi.
Sebagaimana diketahui, pada APBN 2022 ini, subsidi untuk energi senilai Rp 502,4 triliun. Subsidi itu digunakan untuk BBM, LPG dan juga listrik. Lantas seberapa besar dampaknya bagi sektor pangan jika harga BBM mengalami kenaikan?
Mantan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Bayu Krisnamurthi mengatakan kenaikan harga energi tentunya akan berdampak pada semua biaya produksi. Bahkan di beberapa komoditas lain, produksi juga akan mengalami kenaikan.
Namun yang jauh signifikan yakni dalam satu tahun terakhir ini, bisnis dunia mulai melakukan penyesuaian, di mana mereka tidak lagi mengandalkan kawasan Eropa tengah sebagai market utama.
“Mereka mulai mengubah. Brazil, Kanada, Australia, India, China sendiri itu semua melakukan adjustment dan itu menekan harga logistik jauh lebih efisien, supply chain terjaga. Yang lain bahwa proses produksi mulai berjalan dan itu menambah pasokan,” katanya pada Rabu (17/8/2022) lalu.
Menurut Bayu, setidaknya terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, pemerintah dan badan usaha harus betul-betul bersinergi agar pengambilan keputusan tidak telat. Pasalnya, semua negara benar-benar mengambil langkah untuk mengamankan pasokan maupun harga. Sehingga persaingan bukan hanya antar pengusaha saja, namun juga antarnegara melalui kebijakan pemerintah masing-masing.
“Jadi jangan telat mau ambil impor ya impor, kalau gak impor putuskan gak impor. Kemudian yang kedua kita harus mulai menata ulang sistem pangan kita untuk mampu nantinya bersiap dengan tiga krisis itu tadi, karena tiga krisis itu bisa terjadi terjadi lagi dan kita harus jadi jangan konvensional lakukan nya dengan cerdas,” ujarnya. ***
Response (1)