Pemprov Jabar Nggak Serius Kembangkan BIJB Kertajati, Dasar Penilaiannya Ini

BIJB Kertajati
Foto Ketua JMSI Jabar Sony Fitra P (kiri), Dirut BIJB Kertajati Muhammad Singgih (dua dari kiri), Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady (tiga dari kiri), Ketum Kadin Jabar Cucu Sutara (empat dari kiri). (Foto Ariesmen)

Bandung, tandabaca.id
Pemprov Jabar tampaknya nggak serius mengurus keberadaan Bandara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati, apalagi ngembanginnya. Sudah diresmikan sejak 2018, keberangkatan haji atau umroh masih harus ke Jakarta.

Padahal anggaran yang digelontarkan untuk membangun bandara itu nggak sedikit, sudah menghabiskan duit APBD dan APBN senilai triliunan rupiah. Selain itu, sarana pendukung lain dari bandara itu juga belum ada. Jalan tol yang bisa jadi penyingkat waktu tempuh juga belum siap.

Hal tersebut tersebut terungkap dalam diskusi yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) kerja bareng dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar. Judul besar diskusi, Kupas Tuntas Bandara Kertajati.

Bukti lain, dari ketidak seriusan Pemprov Jabar itu, bisa dilihat dari narasumber yang dikirimkannya untuk menghadiri diskusi ini, yang diundang Sekdaprov Setiawan Wangsaatmaja yang hadir via zoom Asda Bidang Ekonomi Pembangunan Taufiq Budi Santoso.

Padahal pembicara yang dari Jakarta saja hadir langsung ke lokasi diskusi Lantai 6 Gedung Kadin Jabar Jalan Sukabumi, Kota Bandung. Mereka adalah anggota DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra Drs H Mulyadi MMA.

Ketua JMSI Jawa Barat Sony Fitrah Perizal yang juga bertindak sebagai moderator di acara kupas tuntas itu mengatakan kuat dugaan Pemprov Jabar memang nggak serius ngurus BIJB Kertajati.

“Saat diskusikan, disampaikan oleh pak Mulyadi (anggota Komisi V DPR RI), bahwa pemerintah provinsi kurang komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya saat evaluasi pelaksanaan diskusi, Selasa 13 September 2022.

Alasan anggota Komisi V DPR RI saat itu, Pemprov Jabar sepertinya nggak benar-benar mengawal anggaran dari kementerian.

“Memang benar, apa yang dikatakan pak Mulyadi, harus lebih cerewet kepada kementerian PUPR,” katanya.

Selain itu, tambah Sony, sinergi Pemprov Jabar dengan para wakil rakyat di Jakarta ternyata juga kurang, setidak-tidaknya aktif berkomunikasi dengan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat.

” Materi yang disampaikan Asda Ekbang juga tak jauh berbeda dengan paparan Wagub Jabar terdahulu, Deddy Mizwar, saat menjelaskan permasalahan yang dihadapi manajemen Bandara,” ungkapnya

Kedepan Sony menyaranakan agar Pemprov lebih baik dalam meloby berbagai pihak, terutama pemeritah pusat, agar lebih peduli terhadap Jawa Barat.

“Saran saya Pemprov harus segera meng-organized seluruh anggota DPR RI asal Dapil Jabar, agar mengawal Bandara Kertajati maupun proyek-proyek strategis lainnya.” pungkasnya. ***

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *