Perundungan di Momen HAM Sinyal Bahaya, Perlu Judicial Review UU Perlindungan Anak

perundungan anak di momen HAN
DPR RI - Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS Hj Netty Prasetyani Heriawan di acara Ngagogo Lauk dan Sarasehan bersama Petani di Rest Area Pasirjambu, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin 25 Juli 2022.

Bandung, tandabaca.id
Baru-baru, tepatnya di momen Hari Anak Nasional (HAN) publik dihebohkan dengan adanya kasus perundungan atau bullying terhadap seorang anak berusia 11 di daerah yang terkenal dengan kuliner kupat tahunya.

Naas, anak yang mendapatkan aksi perundungan dari teman-temannya akhirnya meninggal dunia. Gegara depresi setelah dipaksa melakukan hubungan dengan kucing. Terlebih, video hubungan tidak lazim itu, diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS Hj Netty Prasetyani Heriawan mengatakan bahwa kasus tersebut menjadi sinyal bahaya bagi masa depan Indonesia. Terlebih terjadi di momen HAN.

“Keprihatinan yang sangat dalam, pada momentum HAN, kita dihentakan oleh berita perundungan yang mengakibatkan si anak depresi dan kemudian berujung kematian,” katanya, di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin, 25 Juli 2022.

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS menerangkan, anak menempati 30 persen total populasi pendududuk Indonesia. Sehingga, lanjut Netty, saat ini perlunya untuk menyiapakan sistem perlindungan untuk masa depan anakp-anak.

“Maka anak-anak akan menjadi masalah disaat kita menggaungkan bonus demokrafi akan kita tuai pada tahun 2030 sampai 2040 nanti,” jelasnya.

Netty berharap pemerintah melakukan sebuah langkah evaluatif bahwa anak adalah produk keluarga baik tumbuh kembang anak, mulai dari pendidikan, pengentasan stunting, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, narkoba, kekerasan, bullying, dan sebagainya.

“Itu bermula dari keluarga. Nah, saya ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah, marilah kita berani menjadikan institusikan keluarga menjadi basis kebijakan publik, karna keluarga tempat berkumpul, berinteraksi seorang anak, dibesarkan dengan nilai yang berlandaskan pancasila dan keindonesiaan yang Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi anak-anak berinteraksi dan menjadi anggota masyarakat yang baik,” tuturnya.

Tak hanya itu, Netty juga mengimbau seluruh masyarakat bahwa pelindungan anak Indonesia bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah yang memiliki kebijakan, regulasi, dan dukungan angaran, tapi kesadaran masyarakat terhadap setiap tindakan kekerasan dan perundungan yang membahayakan anak.

“Masyarakat harus meniup peluit agar aparat penegak hukum, kepala daerah, seluruh anggota masyarakat yang lain sadar dan mau mengulurkan tangan ketika anak di lingkungannya membutuhkan bantuan dan pertolongan,” paparnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI ini mengungkapkan bahwa perlunya melakukan judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan masih memiliki celah atau ruang kosong.

“Saya pikir hari ini anak berada pada situasi yang tidak semuanya memberikan perlindungan. Kita perlu melakukan review terhadap Undang-Undang, regulasi yang sudah ada,” ungkapnya.

“Hal itu dilakukan oleh para pemangku kepentingan, khususnya anggota DPR RI untuk melengkapi apa yang harus diisi dari celah atau ruang kosong dari Undang-Undang atau regulasi yang sudah ada,” tambahnya.

Selanjutnya, Netty menegaskan bahwa penegakan hukum bagi para pelaku kekerasan dan penistaan pada anak-anak harus ditegakkan.

“Karena ketika negara hadir, negara memberi efek jera. Mudah-mudahan ini menjadi satu pesan bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak coba-coba dan tidak melakukan tindakan diskrimatif apapun terhadap anak Indonesia,” tandasnya. ***

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *