Pembahasan lanjutan kali ini terkait kepastian hukum perizinan sekaligus memperkuat perlindungan kelestarian alam di Jawa Barat hingga pembahasan penyelarasan aturan agar tidak tumpang-tindih, kepastian tata kelola lingkungan, serta efisiensi regulasi.

“Salah satu poin penting yang disepakati adalah penegasan kedudukan Rincian Teknis (Rintek) sebagai syarat integratif dalam persetujuan lingkungan, bukan sebagai izin berdiri sendiri yang membebani masyarakat maupun pelaku usaha,” kata Ketua Pansus XV DPRD Jabar, Jenal Arifin.

Selain itu lanjut Jenal Arifin, draft Ranperda ini juga memperjelas bahwa kewenangan pelaksanaan teknis atas nama gubernur didelegasikan kepada perangkat daerah teknis sesuai tugas dan fungsinya agar pelayanan hukum lingkungan dapat berjalan lebih cepat dan responsif.

Regulasi ini sudah pasti dirancang secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kemampuan keuangan daerah.

“Mengenai fasilitasi lingkungan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta penerapan sanksi administratif, kami memastikan seluruh kebijakan tetap berpedoman pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dan kemampuan fiskal daerah. Kami ingin aturan ini efektif melindungi lingkungan tanpa menghambat iklim usaha di Jawa Barat,” kata. Jenal Arifin.***

BACA INI JUGA :

• Peduli Sesama, BRI Pancoran Berbagi Jumat Berkah untuk Masyarakat Sekitar

• Serap Aspirasi Publik 24 Jam, Setwan DPRD Jabar Luncurkan Platform Digital Ini

The post Pansus XV DPRD Jabar Perkuat Kepastian Hukum dan Perlindungan Lingkungan dalam Ranperda PPPLH appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Wakil Ketua Pansus XV DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Rizky, A.Md. menjelaskan Pansus XV diproyeksikan sebagai upaya untuk memperkuat regulasi di bidang lingkungan hidup.

“Alhamdulillah hari ini pembahasan berjalan dengan baik. Kami fokus pada Bab IV terkait penanganan sampah karena persoalan ini menjadi isu yang sangat krusial di Jawa Barat. Oleh karena itu, Pansus XV berupaya memformulasikan regulasi yang nantinya benar-benar dapat mendukung penanganan dan pengelolaan sampah di Jawa Barat secara lebih optimal,” ujar Rizky saat Pansus XV melaksanakan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut, tambah Rizky, merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pansus XV berkomitmen menyusun regulasi yang mampu memberikan dukungan nyata terhadap sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

“Masukan dari hasil kunjungan lapangan di TPA Sarimukti akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda agar implementasinya dapat menjawab tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat,” tutup Rizky.***

BACA INI JUGA :

• Wagub Jabar Soroti Judol dan Pinjol di Kalangan ASN

• DPRD Jabar Berkomitmen APBD Dipertanggungjawabkan Secara Transparan

The post Persoalan Sampah Isu Paling Krusial di Jawa Barat appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Menurut Sadar, kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup kini mulai terkikis. Padahal pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal sangat penting.

Local wisdom, kata dia, dalam pengelolaan lingkungan hidup berfungsi salah satunya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan lingkungan dan lain sebagainya.

“Saya melihat hari ini local wisdom dalam mengelola lingkungan hidup mulai terkikis, mulai ditinggalkan masyarakat. Harus diingat pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal demi keberlanjutan pelestarian lingkungan,” kata Sadar dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/10/2023).

Sadar menerangakan, hal itu disebutkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, dalam bagian kedua Pasal 2 terkait asas. Kearifan lokal menjadi basis dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup di Jabar.

Maksud asas local wisdom dalam Perda tersebut yakni, dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat

Selain itu, Sadar Muslihat pun menjelaskan asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, transparansi, partisipasi dan akuntabel, keberlanjutan, keterpaduan, keseimbangan, dan pemberdayaan dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Perda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

“Dalam pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai aturan, tidak boleh merusak, tidak boleh sembarangan, dan harus transparan. Pengelolaan yang akan dilakukan itu harus jelas untuk apa dan yang penting harus punya manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.***

BACA INI JUGA

Atal Depari Ingatkan Anggotanya Jangan Tergoda UKW Abal-abal, Alasannya Ini

The post DPRD Jabar Dorong Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.