Bandung, tandabaca.id
Salah satu jalur proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA /SMK Negeri di Jawa Barat adalah dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), tetapi dalam perjalanannya penggunaan SKTM dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini menjadi Temuan Komisi V DPRD Jabar yang membidangi masalah pendidikan, sebagaimana dikemukakan Ketuanya Ir. H. Abdul Harris Bobihoe di Bandung Rabu Kemarin.
Disebutkan, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sejumlah temuan atau permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di daerah, salah satunya penyalahgunaan aturan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) oleh oknum tertentu.
Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, Jalur SKTM dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab..
“Setelah dilakukan verifikasi, kata dia, ternyata ada orang tua siswa yang mampu secara ekonomi tetapi menggunakan SKTM dalam PPBD. Temuan lainnya, masih ada oknum orang tua siswa menitipkan anaknya pada oknum pejabat, termasuk pada anggota dewan.” Sebutnya.
Politikus Partai Gerindra ini, mengatakan sejumlah anggota dewan yang tidak melakukan hal itu atau menolak permintaan orang tua siswa tersebut, malah kena getahnya yakni menjadi korban perundungan di media sosial.
Bobihoe mengingatkan, pihaknya sudah menekankan warga untuk memanfaatkan jalur yang sudah disediakan Dinas Pendidikan dalam PPDB, yakni jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi.
“Kami ingin menegakkan PPDB berjalan dengan baik jangan sampai kami sendiri harus melanggar,” katanya.
Penyimpangan lain yang dilakukan masyarakat demi menyekolahkan anak mereka ke tempat yang dianggap sekolah favorit, yakni, memaksakan diri memasuki zonasi terdekat sekolah agar dapat diterima, padahal jarak rumah anak dengan sekolah yang sebenarnya puluhan kilometer.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar ini menambahkan, pada dasarnya sistem PPDB yang disiapkan Dinas Pendidikan sudah bagus, namun ulah sejumlah orang membuat permasalahan terus ada atau ditemukan.
“Saya kira bukan sistemnya (PPDB, red.) yang tidak baik tapi memang intervensi dari beberapa orang itu, akan terus terjadi akan terjadi terus mereka mencari jalan. Mereka oknum-oknum itu akan mencari jalan bagaimana kemudian,” pungkasnya. ***