Wisata  

Wagub Jabar Dukung Pariwisata Berbasis HAM yang Dicanangkan Kemenkumham

pariwisata berbasis ham
Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mendampingi Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi di Museum Sri Baduga, Bandung, Selasa 5 Juli 2022.

Bandung, tandabaca.id
Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menghadiri Pencanangan Pariwisata berbasis HAM, yang resmi dicanangkan oleh Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi, di Museum Sri Baduga Bandung, Selasa 5 Juli 2022.

Wagub Jabar Uu, mendukung kegiatan pencanangan ini terutama dalam pemenuhan HAM di wilayah wisata Jabar baik terkait tempat ibadah, sarana dan prasarana, maupun tenaga kerja yang melibatkan anak-anak. Tempat wisata juga harus memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

“Selayaknya Jawa Barat ada sosialisasi kegiatan seperti ini dan arahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jawa Barat merupakan daerah yang sangat strategis terlebih dalam pariwisata,” katanya.

Menurut Wagub Uu, saat ini pemulihan ekonomi di Jabar mulai ditingkatkan kembali, khususnya dalam bidang pariwisata, di antaranya wisata bahari dan wisata religi.

“Pariwisata berbasis HAM akan ditindaklanjuti oleh Pemda Provinsi Jawa Barat dengan menggandeng PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten/ kota,” ungkapnya.

“Minimal tempat ibadah ataupun tempat umum lainnya di Jawa Barat kalau memungkinkan akan dipergubkan,” tuturnya.

Namun dalam membuat legalitas, Wagub Uu menambahkan, tentunya harus ada sosialisasi lebih dahulu.

“Kami akan sosialisasi dulu. Pemprov Jabar akan mengundang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten/ kota, PHRI dan pelaku usaha yang lain supaya memahami dulu terkait hal ini,” ujarnya.

“Setelah memahami semuanya kemudian baru ada payung hukumya. Jangan tiba-tiba ada payung hukum, tapi belum ada pemahaman dari masyarakat,” imbuhnya.

Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengatakan, Pencanangan Pariwisata Berbasis HAM di Jawa Barat merupakan proyek percontohan pelayanan publik berbasis HAM, khususnya pada sektor pariwisata.

Dengan banyaknya tempat wisata, maupun hotel, maka pemenuhan HAM bagi masyarakat harus menjadi fokus pemerintah. Terlebih HAM sudah diatur dalam konstitusi Undang-Undang 1945, yang menjadi pijakan dalam berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu HAM tentu dalam implemantasinya tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah. Kita wajib bersinergi dengan para pelaku usaha, utamanya adalah para pelaku usaha di bidang pariwisata, khususnya Jawa Barat,” kata Mualimin.

Menurutnya, destinasi wisata yang melibatkan tenaga kerja tidak diperbolehkan mempekerjakan anak-anak usia 18 tahun ke bawah.

“Penuhi hak asasinya, kalau pekerja masih (usia) sekolah harus diberikan waktu untuk sekolah, juga waktu untuk belajar karena belajar juga merupakan HAM. Selain itu, melakukan dan melaksanakan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing juga HAM,” ujar Mualimin.***

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *