Dalam masukan dan rekomendasinya, Banggar DPRD Jabar menyoroti beberapa hal atas PAPBD Provinsi Jawa Barat TA 2026 diantaranya; soal besaran utang daerah yang mencapai Rp3,4 triliun.

“Banggar DPRD Jabar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun skema restrukturisasi atau penjadwalan pembayara utang yang jelas tanpa mengorbankan alokasi belanja pelayanan publik wajib atau mandatory spending,” pinta Anggota Banggar DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, Kota Bandung, Jumat (11/9/2026).

Banggar DPRD Jabar meminta transparansi penuh terkait proyeksi arus kas (cash flow) agar pembayaran utang tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.

“Proyeksi pendapatan yang ditetapkan Pemprov Jabar pun harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” tegasnya.

Selain itu lanjut Rahmat Hidayat Djati, pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun harus dipergunakan hanya untuk belanja infrastruktur yang telah termaktub dalam APBD, bukan pos belanja baru.

Pengguna Kendaraan Listrik Meningkat

“Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah, sehingga harus dipastikan pembiayaan ini untuk pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan komitmen Pemprov Jabar untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan dan disepakati,” kata Rahmat Hidayat Djati.

Kemudian terkait penurunan target pada beberapa komponen pendapatan utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat migrasi atau peningkatan penggunaan kendaraan listrik.

Banggar DPRD Jabar meminta pendapatan dalam 3 bulan kedepan tetap dioptimalkan dengan mendorong Pemprov Jabar untuk mengeskplorasi sumber pendapatan baru (intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi) yang adaptif terhadap transisi energi hijau.

“Memaksimalkan optimalisasi aset daerah (BUMD dan asset idle) yang potensial mendatangkan dividen atau pendapatan lain-lain yang sah demi menutupi defisit proyeksi pendapatan konvensional,” tegasnya.

Lalu soal dana transfer dari KBDBH (Kurang Bayar Dana Bagi Hasil) harus diupayakan agar ada penambahan. Waktu sisa 3 bulan sangat bergantung juga pada pendekatan ke Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pendekatan ke Pemerintah Pusat harus tetap intensif.

Soal SILPA yang digeser ke anggaran BTT dan digunakan untuk belanja tambah Rahmat Hidayat Djati, sebaiknya tidak dilakukan sebab akan berdampak pada arus kas di tahun berjalan dan berdampak pada struktur APBD di tahun berikutnya.***

BACA INI JUGA :

• Pansus XV DPRD Jabar Tinjau dan Pelajari Tata Kelola Sampah RDF Rorotan

• Tetep Abdulatip : Pelantikan Pengurus KPTSI Bandung Raya, Ada Inovasi, Ide Baru

The post Gegara Tren Kendaraan Listrik, Banggar DPRD Jabar Soroti Beban Utang Daerah appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

BANDUNG, TANDABACA.ID – Pencak Silat resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tahun 2019, oleh karenanya di era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaannya wajib dilestarikan melalui inovasi serta pendidikan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Drs K.H Tetep Abdulatip mengatakan hal tersebut di atas usai melakukan audiensi dengan jajaran pengurus Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPTSI).

“Jajaran Pengurus KPTSI audiensi di ruang Fraksi PKS terkait dengan rencana pelantikan pengurus Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi,” katanya, Kamis 10 September 2026.

Tetep Abdulatip yang juga anggota Komisi III DPRD Jabar menjelaskan dalam audiensi itu disampaikan pelantikan pengurus KPTSI sedianya akan dilaksanakan pada Oktober 2026.

“Tanggalnya belum ditentukan,” katanya.

Politisi PKS dari Dapil 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menambahkan, acara pelantikan pengurus KPTSI Bandung Raya juga akan dimeriahkan gelaran budaya, salah satunya tentu pencak silat.

“Alhamdulillah barusan ada gagasan acaranya dikolaborasikan dengan gelaran budaya atau pagelaran budaya memanfaatkan potensi yang ada,” jelasnya.

Gagasan itu tentunya diapresiasi Tetep Abdulatip. Karena, Bandung Raya Kota dengan segala ide kreatif. Pegiat seninya juga banyak.

“Sebetulnya, tentang rencana atau pelantikan dengan kolaborasi gelaran budaya ini, mungkin hal yang baru.”

“Kita juga berharap, Bandung ini kaya dengan inovasi, kaya dengan ide, bandung juga kaya dengan pegiat seni.”

“Sehingga nantinya, kita berharap pelantikan Bandung Raya ini berbeda dengan yang lain. Ada Inovasi, ada ide-ide baru. Mudah-mudahan nant, bisa dikembangkan di Kabupaten Kota yang lain,” pungkasnya.🖆Lilis Suryani🖆

BACA INI JUGA :

• Tinjau Pembangunan Jalan Sapan Majalaya, Dewan Dorong Pengawasan Dilakukan Secara Ketat

• Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Bandara Soetta Ditutup

The post Tetep Abdulatip : Pelantikan Pengurus KPTSI Bandung Raya, Ada Inovasi, Ide Baru appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan berjalan sesuai dengan perencanaan, sekaligus mendorong agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tedy Rusmawan mengatakan, ruas jalan yang tengah dikerjakan tersebut merupakan lanjutan dari kawasan Gedebage Selatan menuju arah Sapan. Adapun pekerjaan yang saat ini berlangsung memiliki panjang sekitar 260 meter dengan lebar jalan kurang lebih 6 meter.

“Alhamdulillah, pada kesempatan tanggal 9 September ini kami bisa melakukan monitoring pekerjaan di ruas jalan lanjutan dari Gedebage Selatan arah ke Sapan. Panjangnya kurang lebih 260 meter dengan lebar 6 meter,” kata Tedy Rusmawan.

Menurutnya, berdasarkan perencanaan, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada November 2026. Namun, pihaknya berharap pelaksanaan di lapangan dapat dipercepat sehingga pekerjaan dapat rampung pada Oktober 2026.

“Kita berharap mudah-mudahan pekerjaan ini bisa diselesaikan lebih cepat, kalau memungkinkan pada bulan Oktober sudah selesai,” harapnya.

Dalam monitoring tersebut, ia juga memberikan sejumlah catatan kepada pihak pelaksana, khususnya terkait pengaturan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Hal tersebut dinilai penting mengingat ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses yang cukup banyak digunakan masyarakat.

“Kami juga memberikan catatan terkait dengan arus lalu lintas. Jangan sampai pekerjaan ini menyebabkan kemacetan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian bersama dinas terkait dalam menjaga kelancaran lalu lintas serta memastikan pekerjaan berjalan dengan baik.

Dorong Pengawasan Pekerjaan Dilakukan Secara Ketat

“Alhamdulillah, ada koordinasi dengan aparat Polri yang turut melakukan monitoring, serta dinas terkait juga melakukan pengawasan yang cukup ketat,” ucapnya.

Ia menambahkan, secara umum pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%.

“Kita lihat secara umum berjalan lancar dan sekarang progresnya sudah sekitar 30%. Mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah kita rencanakan,” ucapnya.

Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong pengawas pekerjaan untuk terus melakukan pengawasan secara ketat, baik terhadap kualitas pekerjaan maupun progres pelaksanaannya. Hal tersebut penting agar pembangunan dapat selesai sesuai target dan menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas serta dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Kami mendorong kepada pengawas untuk melakukan pengawasan dengan ketat, sehingga pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.***

BACA INI JUGA :

• PMJ Masih Dalami Laporan Terhadap Hotman Paris, MIO Indonesia Apresiasi Profesionalisme Kepolisian

• Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Bandara Soetta Ditutup

• Tindaklanjuti Jawaban Gubernur, Banggar Bahas PAPBD 2026 Mulai 8 September

The post Tinjau Pembangunan Jalan Sapan Majalaya, Dewan Dorong Pengawasan Dilakukan Secara Ketat appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Hal tersebut terungkap dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diterbitkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 31 Agustus 2026 dan ditujukan kepada pelapor, Asep Yusuf Setiyabudi alias AYS Prayogie

Dalam surat tersebut dijelaskan, penyelidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan ringan dan/atau pencemaran dan/atau penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara tersebut dilaporkan terkait dugaan peristiwa yang terjadi pada 17 Juli 2026 di Jalan Panglima Polim I, kawasan Krama Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Polda Metro Jaya menyatakan sejumlah langkah penyelidikan telah dilakukan. Di antaranya melakukan gelar perkara awal, membuat administrasi penyelidikan, melakukan klarifikasi terhadap pelapor serta sejumlah pihak lainnya, melakukan koordinasi dengan ahli pidana, serta mengirimkan undangan klarifikasi kepada sejumlah pihak.

Dalam surat itu disebutkan, penyidik telah meminta klarifikasi kepada Asep Yusuf Setiyabudi (AYS) selaku pelapor, Ramadani Rahman, S.E., Sapto Wibowo Sutanto, S.H., dan Gito Ricardo.

Penyidik juga telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pimpinan redaksi Tempo dan Kompas, serta kepada Hotman Paris Hutapea sebanyak empat kali.

Selain itu, berdasarkan surat tersebut, Hotman Paris Hutapea disebut belum dapat hadir memberikan keterangan dengan alasan sedang berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Penyidik kemudian menyampaikan rencana penyelidikan selanjutnya, yakni mengirimkan kembali undangan klarifikasi yang kelima kepada Hotman Paris Hutapea.

MIO Indonesia: Proses Harus Berjalan Profesional dan Transparan

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Media Independen Online (MIO) Indonesia), AYS Prayogie, menilai langkah penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani perkara tersebut menunjukkan proses hukum yang sedang berjalan secara profesional dan transparan.

Menurut AYS, penyidik tidak seharusnya terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta pendapat ahli diperoleh dan dianalisis secara menyeluruh.

“Kami melihat proses penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan. Penyidik telah melakukan sejumlah tahapan, mulai dari gelar perkara, klarifikasi para pihak, koordinasi dengan ahli, hingga pemenuhan alat bukti,” ujar AYS.

Ia menilai, langkah penyidik yang kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak terlapor menunjukkan bahwa aparat masih memberikan ruang yang cukup bagi seluruh pihak untuk memberikan keterangan dan menjalankan haknya dalam proses hukum.

AYS menegaskan, prinsip due process of law harus menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara. Artinya, proses hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, objektif, serta tidak boleh dipengaruhi oleh status, profesi, popularitas maupun posisi sosial seseorang.

“Kami meyakini aparat penyidik akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, objektif dan berdasarkan ketentuan hukum. Siapa pun yang diperiksa harus ditempatkan dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum,” katanya.

Pentingnya Prinsip Equality Before the Law

AYS Prayogie juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip equality before the law, atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.

Menurutnya, prinsip tersebut merupakan salah satu fondasi penting negara hukum. Karena itu, proses penyelidikan harus memberikan perlakuan yang adil kepada pelapor maupun terlapor, tanpa memberikan perlakuan khusus hanya karena seseorang memiliki latar belakang atau status tertentu.

“Equality before the law bukan sekadar slogan. Prinsip itu harus benar-benar diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Kami percaya penyidik Polda Metro Jaya mampu menjaga objektivitas dan profesionalismenya sampai perkara ini memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegas AYS Prayogie.

Ia menambahkan, MIO Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan.

MIO Indonesia, lanjut Prayogie, juga mendorong seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta tidak membangun opini yang dapat mendahului proses hukum.

“Yang paling penting adalah semua pihak menghormati proses. Pelapor memiliki hak untuk mendapatkan penanganan atas laporan yang disampaikannya, sementara terlapor juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Pada akhirnya, fakta dan hukumlah yang harus menjadi dasar,” pungkasnya. (rilis/*)

BACA INI JUGA :

• Buntut Ucapan Lu Punya Otak Nggak, MIO Indonesia Polisikan Hotman Paris

• MIO Bersurat ke Kapolri, Makian Luh Gak Punya Otak, Tidak Bisa Dibayar dengan Maaf

• PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Profesi Wartawan dan Kemerdekaan Pers

The post PMJ Masih Dalami Laporan Terhadap Hotman Paris, MIO Indonesia Apresiasi Profesionalisme Kepolisian appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Penutupan dilakukan menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut dinilai mengancam keselamatan penerbangan.

Untuk memastikan kondisi wilayah udara, Otoritas Bandara (Otban) bersama pihak terkait terus melakukan pengujian keberadaan abu vulkanik secara berkala.

Paper test terakhir di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya masih menunjukkan positif abu vulkanik.

“Terakhir paper test di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pukul 12.00 WIB, dan hasilnya masih positif,” kata Dudy.

Dudy menjelaskan pergerakan abu vulkanik sangat dipengaruhi dinamika cuaca dan arah angin. Pergerakannya juga dapat berubah di berbagai lapisan ketinggian.

Abu tersebut dapat bergerak ke arah timur maupun barat. Karena itu, pemantauan dilakukan secara ketat. Pemantauan mencakup kondisi udara hingga permukaan bumi.

Pemantauan tersebut dilakukan bersama BMKG.

“Jadi, kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena seperti mana kita ketahui bahwa cuaca tentunya mungkin terlalu dinamis,” katanya.

Dudy menegaskan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama pemerintah. Pembukaan kembali Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya menunggu hasil paper test negatif.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan rekomendasi dan analisis BMKG terkait pergerakan debu vulkanik.

“Jadi kami akan update terus. Namun kami juga mem-referensi kepada apa yang disampaikan oleh BMKG mengenai sebaran daripada debu vulkanik tersebut,” katanya.

301 Jadwal Penerbangan Terdampak

Sementara itu, Branch Communication Division Head Injourney Airports kantor cabang Bandara Soetta, Aziz Fahmi Harahap, mengungkapkan dampak penutupan terhadap operasional penerbangan.

Sebanyak 35 ribu penumpang tercatat terdampak. Mereka mengalami penundaan hingga pembatalan jadwal penerbangan.

Secara keseluruhan, penutupan Bandara Soekarno-Hatta berdampak pada 301 jadwal penerbangan.

Dampaknya mencakup pembatalan, keterlambatan atau delay, hingga pengalihan pendaratan atau divert ke bandara lain.

Dari total tersebut, sebanyak 233 merupakan penerbangan domestik. Kemudian 58 penerbangan internasional, dan 10 imbas erupsi Gunung Anak Krakatau,” katanya. ***

BACA INI JUGA :

• Tindaklanjuti Jawaban Gubernur, Banggar Bahas PAPBD 2026 Mulai 8 September

• Sosialisasi Schooltechid di MA Al Muhajirin Denpasar, Dorong Digitalisasi Pendidikan

The post Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Bandara Soetta Ditutup appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Rapat paripurna dengan agenda tersebut merupakan lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya pada 1 September 2026 yaitu, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

“Setelah ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar akan membahas mulai 8 sampai 11 September 2026. Diharapkan Banggar dapat melaporkan hasilnya pada rapat paripurna 11 September 2026,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, Kota Bandung, Jumat (4/9/2026).

Sementara itu, dalam jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyampaikan, komitmen Pemprov Jabar dalam pengelolaan PAPBD 2026 Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis kinerja, dengan orientasi pada peningkatan pelayanan publik serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Terkait pendapatan daerah dalam PAPBD 2026 ditargetkan sebesar Rp27,85 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp30,82 triliun. Hingga semester I 2026, realisasi pendapatan tercatat 42,74% dan belanja mencapai 40,19%.

“Terkait penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,57 triliun, kondisi tersebut dipengaruhi perlambatan penerimaan serta penyesuaian potensi riil pendapatan, termasuk penurunan target PKB, BBNKB, dan PBBKB seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik. Pemprov Jabar akan memperkuat basis data, digitalisasi layanan, kemudahan pembayaran pajak, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” katanya.

Erwan Ungkap Soal Sisa Belanja

Pada sisi belanja lanjut Erwan Setiawan, peningkatan belanja modal sebesar 10,88% diarahkan antara lain untuk preservasi jalan dan jembatan, penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta infrastruktur pelayanan publik lainnya.

“Sementara sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses, termasuk penanganan Anak Tidak Sekolah dan penguatan pendidikan vokasi,” katanya.

Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp3,59 triliun, termasuk rencana pembiayaan utang daerah sebesar Rp3,4 triliun. Pemprov Jabar menyatakan rencana tersebut telah memperhitungkan kemampuan pembayaran dengan (Debt Service Coverage Ratio) DSCR sebesar 17,62 dan akan diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur pelayanan publik serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

“Pemprov Jabar menegaskan seluruh kebijakan PAPBD 2026 akan tetap mengedepankan kehati-hatian dan kesinambungan fiskal, sekaligus memperkuat pengawasan dan pengendalian agar anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.***

BACA INI JUGA :

• Sosialisasi Schooltechid di MA Al Muhajirin Denpasar, Dorong Digitalisasi Pendidikan

• Produksi Karet Turun Drastis, Viva Yoga Dorong Pembaruan Data dan Tata Kelola Perkaretan Nasional

The post Tindaklanjuti Jawaban Gubernur, Banggar Bahas PAPBD 2026 Mulai 8 September appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Ilham Pujaan, S.Pd., Co-Founder schooltechid, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Ilham memperkenalkan schooltech.id sebagai salah satu solusi digital yang dapat membantu sekolah dan madrasah dalam mengelola berbagai kebutuhan pendidikan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Ilham menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat membantu menyederhanakan pekerjaan administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada guru, peserta didik, maupun orang tua.

“Kami ingin menghadirkan teknologi yang mudah digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan madrasah. Schooltechid diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih efektif dan modern,” ujar Ilham Pujaan, S.Pd., Co-Founder schooltechid.

Dalam kegiatan tersebut, para guru dan tenaga kependidikan MA Al Muhajirin Denpasar mendapatkan penjelasan mengenai pemanfaatan platform serta berbagai potensi penerapannya dalam mendukung aktivitas pendidikan. Kegiatan juga diisi dengan demonstrasi dan diskusi sehingga peserta dapat memahami secara langsung manfaat digitalisasi bagi pengelolaan madrasah.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Para guru dan tenaga kependidikan turut aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi mengenai kebutuhan serta tantangan digitalisasi yang dihadapi dalam lingkungan madrasah.

Melalui sosialisasi ini, schooltech.id berharap dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan transformasi digital di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah di Bali.

Kegiatan sosialisasi di MA Al Muhajirin Denpasar menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih luas dalam menghadirkan layanan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas pelayanan pendidikan.

BACA INI JUGA :

• Produksi Karet Turun Drastis, Viva Yoga Dorong Pembaruan Data dan Tata Kelola Perkaretan Nasional

• Komisi I DPRD Jabar Dorong Percepatan Digitalisasi Pilkades

The post Sosialisasi Schooltechid di MA Al Muhajirin Denpasar, Dorong Digitalisasi Pendidikan appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

TANDABACA.ID – Kehadiran para petani dan pengusaha karet di Gedung Makarti, kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 2/9/2026, disambut dengan terbuka oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Delegasi petani dan pengusaha karet yang hadir sore itu di antaranya adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Irfan Ahmad Fauzi,

Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane, Asisten Direktur Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris, dan peneliti karet Didiek Hadjar Goenadi.

Kepada Viva Yoga, satu persatu mereka menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi para petani dan pengusaha karet. Diungkapkan selama ini perhatian pemerintah kepada proses produksi komoditas getah dirasa kurang sehingga hasil panen secara nasional turun.

Dampak yang terjadi bila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sebagai negara produsen karet nomer satu di dunia, di tahun ini menjadi peringkat ketiga, “kalah dengan Thailand dan Pantai Gading”, ujar Aziz Pane.

Disebut oleh Aziz Pane, karet adalah masa depan. Semua tentang kehidupan dikatakan tidak bisa terlepas dari getah pohon ini. Karet alami merupakan komoditas yang dibutuhkan dalam dunia otomotif. Ban yang dibuat dari karet alami, bukan sintesis, diakui memiliki daya cengkram yang lebih bagus.

Karet selama ini dianggap hanya sebagai pemasok industri besar, ban, padahal getah pohon ini bisa dikonversi menjadi biodiesel. Daun yang ada, perkebunan karet, juga mampu menjadi pasar karbon.

Semua potensi yang ada disebut menjadi tidak maksimal karena perhatian dari pemerintah, seperti tak adanya ‘replanting’, membuat harga karet turun. “Dampaknya petani karet beralih ke tanaman industri lainnya”, tuturnya.

19 Kawasan Transmigrasi

Mereka menyampaikan aspirasi kepada Viva Yoga agar masalah yang ada perlu dituntaskan. Tercatat saat ini luas perkebunan karet mencapai 3,1 juta Ha, produksi nasional 2,1 juta ton dengan produktifitas 941 kg/Ha/tahun, dan jumlah petani antara 1.57 hingga 2,3 juta kepala keluarga.

Menanggapi yang demikian, Viva Yoga mengatakan, komoditas karet juga menjadi perhatian Kementrans. Hal demikian dilakukan karena banyak transmigran yang menjadikan karet sebagai mata pencaharian di kawasan-kawasan transmigrasi.

“Di kawasan transmigrasi ada beragam komoditas unggulan seperti sawit, padi, kopi, kakao, coklat, dan karet”, ujarnya. “Ada 19 kawasan transmigrasi yang berfokus pada produksi karet”, ujarnya.

Kawasan transmigrasi yang transmigrannya menanam pohon karet di lahannya berada di Sumatera dan Kalimantan.

Mantan anggota Komisi IV DPR itu mengungkapkan beberapa waktu yang lalu dirinya berkunjung ke Kawasan Transmigrasi Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Di sana tak hanya sekadar menghadiri rembug petani karet namun juga meninjau langsung perkebunan karet para transmigran.

Wamentrans Dorong Replanting

Dalam kesempatan itu, Viva Yoga mendorong adanya ‘replanting’ sehingga produksi bisa meningkat. Peremajaan tanaman dikatakan penting sebab usia pohon yang ada sudah terbilang tua.

Viva Yoga menegaskan dirinya siap untuk menuntaskan masalah perkaretan nasional. “Perlu langkah-langkah prioritas dalam mengurai masalah”, tuturnya.

Beberapa langkah yang perlu ditempuh adalah, revitalisasi dari hulu. Pendataan jumlah petani karet yang ada di Indonesia. Kemudian, mendata umur petani dan pohon karet untuk regenerasi petani dan ‘replanting’.

“Dan yang penting adalah perlunya badan khusus yang mengurus karet secara nasional”, paparnya.

Pembaruan data dan tata kelola perkaretan nasional disebut penting karena dari data jumlah petani dan lahan yang terkonsolidasi bisa digunakan untuk mengajukan berbagai program dan bantuan dari pemerintah.

“Bila datanya jelas, pasti pemerintah akan membantu berbagai program petani karet”, ucap Viva Yoga.

Untuk melakukan pembaruan data dan tata kelola karet, Viva Yoga mendorong Apkarindo yang tersebar di berbagai provinsi untuk aktif ke dalam maupun keluar.

“Apkarindo juga perlu melakukan ‘replanting’ kepengurusan”, harap pria mantan Presidium MN KAHMI itu.

Diakui bahwa pohon karet memiliki beragam kegunaan, tidak hanya sekadar untuk industri ban namun juga bisa dikonversi ke berbagai komoditas dan perkebunannya bisa menjadi pasar karbon.

Banyak manfaat inilah menurut Viva Yoga kurang disosialisasikan. Untuk itu Apkarindo didorong melakukan sosialisasi ragam manfaat pohon karet sehingga masyarakat antusias berkebun karet.

Kementrans dalam membangun kawasan transmigrasi, termasuk kawasan unggulan karet, tidak bisa sendiri. “Kita akan bersinergi dengan kementerian lain untuk meningkatkan produktifitas karet di kawasan transmigrasi”, tegasnya.***🖅

BACA INI JUGA :

• Komisi I DPRD Jabar Dorong Percepatan Digitalisasi Pilkades

• DPRD Jabar Soroti Penurunan Pendapatan dan Rencana Pinjaman Rp3,4 Triliun

The post Produksi Karet Turun Drastis, Viva Yoga Dorong Pembaruan Data dan Tata Kelola Perkaretan Nasional appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Dorongan tersebut disampaikan Komisi I DPRD Jabar dalam kunjungan kerja ke Kantor Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi bersama mitra kerja terkait kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak, khususnya dalam menghadapi transisi menuju sistem digital.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., mengatakan penerapan Pilkades digital harus dipersiapkan secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan sistem tersebut tidak hanya ditentukan oleh perangkat teknologi, tetapi juga kesiapan infrastruktur, data pemilih, sumber daya manusia, serta aspek keamanan.

“Pilkades digital adalah keniscayaan untuk mewujudkan efisiensi anggaran, transparansi, serta meminimalisir celah kecurangan. Kami di Komisi I DPRD Jabar terus mendorong DPMD dan pemerintah kabupaten/kota agar persiapan teknis di lapangan berjalan matang tanpa kendala,” ujar Rahmat.

Ia menegaskan, digitalisasi Pilkades harus dibarengi dengan jaminan terhadap validitas data pemilih dan keamanan sistem. Infrastruktur jaringan juga perlu dipastikan mampu mendukung seluruh tahapan pemilihan, terutama di wilayah desa yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet.

“Jangan sampai digitalisasi justru menimbulkan persoalan baru karena infrastruktur dan kesiapan masyarakat belum memadai. Karena itu, seluruh aspek harus dievaluasi sebelum pelaksanaan,” katanya.

Jadwal Pilkades 2026 Terdekat

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemutakhiran data, sejumlah kabupaten di Jawa Barat telah mematangkan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak 2026.

Di Kabupaten Bekasi, pencoblosan dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026, dengan pelantikan kepala desa terpilih pada 4 November 2026. Pilkades tersebut mencakup 154 desa yang juga dipersiapkan untuk menerapkan sistem pemilihan digital sebagai bagian dari modernisasi administrasi pemerintahan desa.

Selanjutnya, Kabupaten Cianjur menjadwalkan pencoblosan pada 18 Oktober 2026. Pilkades akan berlangsung di 47 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Sistem yang disiapkan menggunakan konsep paperless berbasis tablet dengan dukungan jaringan lokal tertutup atau offline. Penerapan metode tersebut diproyeksikan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp2,5 miliar.

Sementara itu, Kabupaten Sumedang akan menggelar pencoblosan pada 28 Oktober 2026. Sebanyak 93 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak. Masa jabatan kepala desa terpilih akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Kabupaten Karawang, pelaksanaan pencoblosan dijadwalkan pada 22 November 2026, sedangkan pelantikan kepala desa terpilih direncanakan pada 14 Desember 2026. Pilkades akan mencakup 67 desa di 25 kecamatan dengan persiapan sebanyak 438 tempat pemungutan suara (TPS) digital yang dilengkapi sistem keamanan terenkripsi.

Kabupaten Subang dijadwalkan menggelar Pilkades pada 6 Desember 2026. Sebanyak 165 desa akan mengikuti pesta demokrasi tersebut. Selain mempersiapkan penerapan metode digital di sejumlah titik percontohan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap netralitas aparatur desa.

Adapun Kabupaten Ciamis menjadwalkan pelaksanaan Pilkades pada 13 Desember 2026. Sebanyak 40 desa akan mengikuti pemilihan. Saat ini, tahapan persiapan dan sosialisasi sistem digital terus dioptimalkan agar masyarakat memahami mekanisme pemilihan yang akan diterapkan.

Soroti Netralitas Aparatur Desa

Rahmat mengatakan perbedaan waktu pelaksanaan di setiap kabupaten harus diikuti dengan kesiapan teknis dan regulasi yang jelas. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan masyarakat sebagai pemilih memperoleh informasi yang cukup mengenai mekanisme Pilkades digital.

Selain aspek teknologi, Komisi I DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya netralitas aparatur desa. Menurut Rahmat, perangkat desa harus menjaga independensi selama seluruh tahapan Pilkades agar proses demokrasi berlangsung secara adil dan dapat dipercaya masyarakat.

Pengamanan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkades serentak. Sinergi pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengantisipasi potensi konflik serta menjaga stabilitas keamanan di tingkat desa.

“Teknologinya harus aman, penyelenggaranya harus netral, dan masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa hak pilihnya terlindungi. Tiga hal ini menjadi bagian penting yang harus dikawal bersama,” ujar Rahmat.

Komisi I DPRD Jabar bersama DPMD Jabar pun mendorong agar evaluasi dilakukan secara berkelanjutan hingga hari pemungutan suara. Dengan persiapan yang matang, Pilkades digital diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan metode pencoblosan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel.

BACA INI JUGA :

• DPRD Jabar Soroti Penurunan Pendapatan dan Rencana Pinjaman Rp3,4 Triliun

• Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas PAPBD 2026, Nasdem Soroti Kondisi Fiskal Daerah

The post Komisi I DPRD Jabar Dorong Percepatan Digitalisasi Pilkades appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jabar sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2026.

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menjelaskan pandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan PAPBD, khususnya untuk mendapatkan penjelasan dari pihak eksekutif mengenai kondisi fiskal dan arah kebijakan anggaran Jawa Barat.

Sejumlah isu utama menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Jabar, terutama terkait penurunan pendapatan daerah, belanja yang masih relatif tinggi, rencana pinjaman daerah, hingga perubahan pembiayaan.

“Sebagian besar mempertanyakan turunnya pendapatan, kemudian belanja yang tetap tinggi atau dipertahankan tinggi,” kata MQ Iswara, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).

Kesenjangan Pendapatan dengan Kebutuhan

MQ Iswara menjelaskan, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kemampuan pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja. Untuk menutup kesenjangan tersebut, Pemprov Jabar merencanakan pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun.

Selain mempertanyakan kebijakan pinjaman daerah, fraksi-fraksi DPRD Jabar juga meminta penjelasan mengenai rincian penggunaan pembiayaan tersebut. Menurut MQ Iswara, DPRD Jabar perlu mengetahui secara jelas pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk berapa perangkat daerah (OPD), kegiatan apa saja yang akan dibiayai, serta bagaimana arah penggunaannya dalam PAPBD 2026.

“Ada juga pertanyaan terkait dengan rincian belanja. Rp3,4 triliun itu tersebar di berapa OPD, di berapa kegiatan, dan kegiatan apa saja, itu nanti akan dijawab,” katanya.

Ia menegaskan, penjelasan tersebut selanjutnya menjadi kewenangan pihak eksekutif untuk disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya. DPRD Jawa Barat akan mencermati jawaban Pemprov Jabar sebagai bagian dari proses pembahasan RAPBD Perubahan 2026.

Perubahan Struktur Belanja

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD Jabar juga mencermati adanya pergeseran atau perubahan struktur belanja dalam RAPBD Perubahan 2026. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan penyesuaian terhadap catatan dan arahan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi bagian dari proses penyusunan perubahan APBD.

MQ Iswara menambahkan, pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memberikan catatan, pertanyaan, dan masukan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.

Melalui tahapan jawaban gubernur, DPRD Jabar akan memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai alasan penurunan pendapatan, kebijakan mempertahankan belanja, rencana pinjaman daerah Rp3,4 triliun, rincian penggunaannya, serta perubahan struktur belanja dalam APBD Perubahan 2026.

Selanjutnya, jawaban Pemprov Jabar akan menjadi salah satu bahan penting bagi DPRD Jabar dalam melanjutkan pembahasan Ranperda PAPBD TA 2026, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, akuntabilitas, kehati-hatian fiskal, serta kepentingan masyarakat Jabar.***

BACA INI JUGA :

• Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas PAPBD 2026, Nasdem Soroti Kondisi Fiskal Daerah

• DPRD Jabar Siap Kawal Percepatan Pembangunan Underpass Gatsu

The post DPRD Jabar Soroti Penurunan Pendapatan dan Rencana Pinjaman Rp3,4 Triliun appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.