“Segala cara dilakukan untuk membentuk opini bahwa Formula E tak bermasalah atau clear. Mereka khawatir bila KPK menaikan ketingkat peyidikan,” kata SGY panggilan karib untuk Sugiyanto Emik dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu 30 Oktober 2022.

Mereka itu, terang SGY, tidak tahu bahwa KPK tidak bisa ditekan. Untuk siapapun yang ingin bicara soal Formula E, sebaiknya baca PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Intinya, diduga kuat Formula E tak bisa dianggarkan baik lewat Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020,” terangnya.

Karena itu, kata SGY, pembayaran biaya komitmen fee Rp 560 miliar dari Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020 diduga adalah kesalahan fatal.

“Dengan demikian, maka dugaan kerugian negara untuk kegiatan Formula E adalah total loss, yakni Rp 560 miliar,” jelasnya.

Auditor BPK juga, papar SGY, diduga kuat tak menyebutkan dugaan pelanggaran PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam LHP BPK tentang Formula E. Saat ini, Saya sedang bikin tulisan dengan judul, “Benang Merah Permasalahan Formula E”.

Dalam PP N0.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur secara rinci syarat memasukan anggaran untuk kegiatan pada Perubahan APBD. Selain itu PP tersebut juga menjelaskan tentang kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau tahun jamak.

Dengan demikian, maka diduga kuat anggaran kegiatan Formula E Rp 560 miliar tak bisa dimasukan lewat APBD DKI Jakarta baik pada Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020. Tentunya hal ini merujuk aturan pada PP N0.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Semoga, tulisan Saya dengan judul, “Benang Merah Permasalahan Formula E”, bisa cepat rampung. Sehingga bisa memantu masyarakat memahami permasalah Formula E, termasuk sebagai masukan untuk Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. ***

The post KPK Ditekan Lewat Opini, Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Seharusnya mayarakat menghentikan menyalahkan KPK, termasuk tentang hal memintai keterangan dari Anies Baswedan. Sebaiknya, mari kita dukung KPK untuk segera menuntaskan masalah tersebut.

Sesungguhnya, yang jadi soal Formula E yakni lantaran Gubernur Anies melalui Dinas Pemuda dan Olagraga mengunakan uang Negara.

Dana APBD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 dipakai untuk membayar biaya commitment fee Formula E kepada Formula E Operasional (FEO) senilai Rp 560 miliar.

Ketika itu, Formula E seharusnya diselenggarakan pada 4 Juni 2020 di Jakarta. Tetapi ditunda karena muncul masalah wabah Covid-19. Atas hal ini, Lalu 33 anggota DPRD DKI Jakarta ingin mengunakan hak Interpelasi kepada Gubernur Anies, tetapi gagal.

Akan tetapi, tentang pembayaran biaya commitment fee Formula E Rp 560 miliar tetap dianggap bermasalah.

Atas persoalan tersebut akhirnya, muncul pro kontra dimasyarakat. Bahkan masyarakat melakukan unjuk rasa meminta KPK memeriksa Formula E. Kemudian ada warga masyarakat yang melaporkan masalah ini kepada KPK.

Selanjutnya, KPK wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sepanjang dianggap memenuhi ketentuan aturan. Lalu KPK menyelidiki dugaan korupsi Formula E.

Wabil khusus, KPK mendalami tentang duit Negara untuk pembayaran biaya commitment fee Formula E Rp 560 miliar. Apalagi KPK diberitahu oleh Kemendagri bahwa duit Negara tak boleh dipakai untuk tujuan bisnis.

Nah, jadi dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E, KPK sedang menjalankan tugas Negara sesusai ketentuan aturan Undang-Undang. Artinya, siapapun “WAJIB” mendukung tugas KPK ini.

Bila kita menentang tugas KPK, maka dapat dianggap sebagai kelompok pendukung koruptor. Bahkan pada tahap penyidikan, pihak-pihah yang menghalangi KPK dapat diancam dengan perbuatan pidana.

Sejatinya, andai saja sejak awal pembayaran biaya commitment fee Rp 560 milyar mengunakan dana dari BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), maka tak akan menjadi rumit. Pemprov DKI bisa berdalih pada prinsip Bisnis to Bisnis bagi PT. Jakpro dan untung-rugi.

Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Pemprov DKI Jakarta mengunakan duit Negara untuk biaya commitment fee Rp 560 miliar. Sampai saat ini KPK masih sedang menyelidiki dugaan korupsi Formula E. Dalam hal ini, 100 persen publik pasti mendukung KPK.

Jadi KPK akan tetap jalan terus, tegak lurus menjalankan tugas Negara. Yang dilakukan KPK adalah murni soal penegakan hukum, bukan urusan politik, elektoral dan lainnya, termasuk bukan untuk menjegal Anies Baswedan pada pilpres tahun 2024.

Mari kita sumua harus bisa bersikap adil. Kegiatan formula E pada pada 4 Juni 2022 di Ancol Jakarta telah kita dukung. Untuk itu maka dukungan yang sama juga wajib kita berikan kepada KPK dalam penyelidiki dugaan korupsi Formula E.

Pada akhirnya KPK akan mengumumkan ada atau tidak adanya kerugian Negara atas dugaan korupsi Formula E. Dalam hal terjadi kerugian Negara, maka siapapun pelakunya pasti akan ditindak oleh KPK. Tetapi bila tak ada kerugian Negara, maka kasus ini pasti akan ditutup.

Tulisan ini dibuat untuk memberikan penjelasan agar masyarakat tak salah paham bila KPK kembali memangil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Jadi sangat tak pantas bila ada pihak-pihak yang terus menilai negatif kepada KPK.

Terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E, lembaga anti rasuah ini sedang mendalami dugaan kerugian Negara dan pelanggaran hukum lainnya. Olehkarena itu, maka sebaiknya masyarakat tidak lagi menuduh hal-hal negatif kepada KPK.

Hati-hati, jangan sampai kita dianggap pendukung pelaku korupsi. Dan bila kasus dugaan korupsi Formula E naik pada tingkat penyidikan, maka juga harus lebih berhati-hati. Hentikan semua bentuk tuduhan negatif kepada KPK. Jangan sampai kita dianggap termasuk pihak-pihak yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK.

Jakarta, 25 September 2022

Wassalam,

SGY

The post Jangan Salahkan KPK Menyelidiki Dugaan Korupsi Formula E appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI terhadap laporan keuangan Pemprov DKI 2021, nilai Commitment Fee (FE) Formula E mencapai berkisar Rp 650-653 miliar. Artinya masih menyisakan kewajiban pembayaran senilai 5 juta Poundsterling atau Rp 90 miliar.

Ok, sampai disini jelas ya. Artinya Pemprov DKI Jakarta telah membayar commitment fee kepada Formula E Operasional (FEO) senilai Rp. 560 miliar, tetapi masih kurang 90 miliar. Dengan demikian, maka total biaya commitment fee Formula E menjadi semilai Rp. 650 miliar.

Nah, bila angka Rp. 650 miliar itu dibagi dengan tiga kali penyelenggaran Formula E, maka biaya commitment fee untuk satu kali kegiatan adalah Rp 216,6 miliar. Jadi biaya commitment fee untuk satu kali penyelenggaran Formula E, yakni pada tanggal 4 Juni 2022 di Ancol Jakarta Utara adalah senilai Rp 216,6 miliar.

Dana ini pastinya telah dipotong oleh FEO dari pembayaran awal biaya commitment fee Rp 560 miliar. Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E Rp. 216,6 miliar untuk penyelenggaraan pada 4 Juni 2022 di Ancol Jakarta Utara.

Berdasarkan data dan informasi yang ada pada pemberitaan media, maka diketahui jumlah pendapatan dari pembelian tiket pengunjung ke Ancol Jakarta Utara saat itu, diperkirakan bekisar senilai Rp 52,04 miliar. Angka ini juga sudah termasuk pengeluaran pengunjung. Sedangkan perkiraan transaksi pengunjung, yakni pada Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) adalah berkisar senilai Rp 4,54 miliar.

Bila perkiraan pendapatan dari tiket dan transaksi pengunjung yaitu Rp 52,04 miliar ditambah dengan transaksi UMKM Rp 4,54 miliar maka jumlahnya menjadi Rp 56,58 miliar. Kemudian, bila biaya commitment fee Formula E untuk tahap pertama Rp 216,6 miliar tersebut ini dikurangi dengan hasil penjualan tiket dan dampak ekonomi langsung senilai Rp 56,58 miliar, maka Pemprov DKI masih mengalami rugi senilai Rp 160.02 miliar.

Hal tersebut diatas menjadi menarik bila dikaitkan dengan proses penyelidikan yang masih dilakukan oleh KPK. Banyak pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk yang teranyar adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Hal ini juga akan tambah menarik bila dikaitkan dengan hasil rapat paripuna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada 13 September 2022. DPRD DKI Jakarta telah menetapkan pengusulan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Artinya Era Gubernur Anies akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. kemudian posisi gubernur DKI Jakarta akan digantikan oleh pejabat gubernur baru.

Artinya, penyelenggaran Formula E tahap pertama di era Gubernur Anies Baswedan diduga mengalami rugi senilai Rp 160,02 miliar. Masalahnya pembayaran commitment fee nya, mengunakan uang Negara, yakni dari dana APBD DKI Jakarta. Dengan demikian maka dugaan kerugian Rp 160,02 miliar tersebut dapat dianggap sebagai kerugian Negara.

Yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah pejabat gubernur baru pengganti Anies Baswedan mau meneruskan melanjutkan Formula E. Tentu pejabat gubernur baru akan menghitung untung dan rugi termasuk kemungkinan dari potensi kerugian Negara. Mari kita coba bertanya pada rumput yang bergoyang.***

Penulis adalah : Sugiyanto (SGY), Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta, 15 September 2022

The post Taksiran Dugaan Kerugian Negara Formula E Gubernur Anies berkisar Rp 160 miliar appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Om Hecker Bjorka pasti juga mengetahui, kalau KPK sampai saat ini masih menyelidiki kasus dugaan korupsi Formula E.

Pastinya, Om Hecker Bjorka juga mengikti, yakni tentang banyak pihak yang telah dipangil KPK untuk dimintai keterangan. Diantaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan lainnya.

Jadi begini Om Hecker Bjorka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu kan, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta telah membayar commitment fee kepada Formula E Operation senilai Rp 560 miliar dengan duit Negara, yakni dana APBD DKI Jakarta.

Nah, atas hal tersebut pihak KPK juga menyatkan, akan melacak aliran dana yang digunakam untuk penyelenggaraan balap mobil listrik di Ancol, Jakarta Utara ini.

Wakil Ketua KPK Alexandra Marwata juga permah merespon tentang hal ini. Pak Alex bilang, pihaknya akan mendalami apakah uang yang digunakan untuk penyelenggaraan Formula E itu benar-benar masuk ke pihak yang berwenang.

Artinya, KPK ingin memastikan kalau dana itu diterima oleh pemilik hak atas Formula E dan tidak mengalir kepada pihak lain.

Terkait hal tersebut diatas, jadi Saya minta tolong nih kepada Om Hecker Bjorka. Bila Om Bjorka punya data tentang aliran dana Formula E tersebut, tolong bocorkan dong!

Jadi ada dua alasan mengapa Saya minta bantuan Om Hecker Bjorka.

Pertama, karena bila benar ada aliran dana kepada pihak yang tidak berwenang, maka agar bisa segera ditindak oleh KPK.

Kedua, agar dugaan kasus kurupsi Formula E ini bisa segera tuntas. Artinya KPK bisa menyelesaikan kasus ini dengan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tampa merugikan siapapun.

Akhirnya, Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih bila Om Hecker Bjorka bisa membatu. Semoga Om Hecker Bjorka sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Aamiin. ***

Penulis : Sugiyanto (SGY), Pengamat Kebijakan Publik

The post Om Hacker Bjorka, Ada Data Aliran Dana Formula E Nggak, Kasih Bocorannya Dong? appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Terkait soal dugaan korupsi gelaran tersebut, KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, di antaranya PT JakPro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Achmad Firdaus.

KPK juga telah memangil mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto dan pihak lainnya termasuk sejumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, mengatakan, meski telah memeriksa pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMN dan Pimpinan DPRD DKI, namun sejauh ini KPK belum memanggil Gubernur DKI, Anies Baswedan. Padahal masa tugas Anies sebagai gubernur akan berakhir Oktober 2022.

KPK Perlu Segera Meminta Keterangan Gubernur Anies Tentang Dugaan Korupsi Formula E

Meskipun kegiatan penyelenggaraan ajang Formula E tahap pertama telah tuntas, namun penyelidikan dugaan korupsi masih terus berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, diantaranya PT. JakPro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Achmad Firdaus.

Selain itu dengan hal yang sama, KPK juga telah memangil mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto dan pihak lainnya termasuk sejumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Tetapi sejauh ini KPK belum memberi signal akan memangil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Padahal masa tugas Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Terkait hal ini, maka sebaiknya KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan sebelum masa akhir jabatannya,” katanya lewat rilis yang diterima redaksi, Selasa 2 Agustus 2022.

Setidaknya ada delapan alasan sehingga KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Pertama, pemangilan terhadap Gubernur Anies penting, yakni agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi. Kedua, Gubernur Anies adalah orang yang banyak mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan peyelenggaraan Formula E.

Ketiga, Gubernur Anies melalui Dispora DKI Jakarta merupakan pihak yang mengusulkan anggaran Rp. 560 miliar untuk pembiayaan commitment fee dalam APBD DKI Jakarta Tahun anggraan 2019 dan 2020.

Alasan keempat yaitu, Gubernur Anies pernah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020. Kelima yakni, instruksinya Gubernur Anies memerintahkan Kadispora Achmad Firdaus untuk membayar pembiayaan commitment fee Formula E.

Keenam, Gubernur Anies juga pernah memberi surat kuasa kepada Kadispora, Achmad Firdaus. Surat kuasa itu tercatat dengan Nomor 747-072.26 tertanggal 21 Agustus 2019 tentang peminjaman uang pembayaran commitmet fee Formula E.

Surat kuasa tersebut dianggap meyalahi aturan lantaran proses peminjaman dan pencairannya tampa didasari payung hukum. Perda APBD Perubahan No 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum baru sah menjadi Perda APBD Perubahan pada tanggal 24 September 2019.

Alasan ketujuh yaitu, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexandra Marwata. Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak membolehkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis.

Alasan kedelapan yakni, KPK telah mengetahui biaya commitment fee senilai Rp. 560 miliar itu digunakan untuk tiga kali kegiatan Formula E sampai tahun 2024. Artinya kegiatan ini melewati masa tugas Gubernur Anies yang berakhir pada bulan Oktober 2022. Selain itu, dana APBD ini juga telah terpakai senilai Rp. 186,6 untuk satu kali penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022.

Dengan demikian, maka seharusnya KPK juga telah memangil Gubernur Anies Baswedan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.

Bila KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur Anies Baswedan maka ini bisa menjadi sesuatu hal yang aneh bin ajaib. Sebab, KPK telah dua kali memangil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Yang pasti KPK belum menghentikan kasus ini. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, maka pasti akan segera ditetapkan tersangkanya. Namun bila sebaliknya, maka kasus ini pasti juga akan dihentikan.

Semoga KPK bisa lebih cepat menyelesaikan kasus dugaan korupsi Formula E. Semua hal ini tentu demi keputusan yang berkeadilan dan kebaikan bagi pemprov DKI dan masyarakat Jakarta.***

The post KPK Harus Segera Meminta Keterangan Anies Soal Dugaan Korupsi Formula E appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Untuk menggolkan rencana, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran akan meminjam, sirkuit Ancol, DKI Jakarta untuk dijadikan area balapan resmi.

Fadil Imran mengatakan streat race digagas untuk mewadahi para pemuda yang sering menggelar balapan liar di sejumlah ruas jalan ibukota, hingga membahayakan warga.

“Jadi sebenarnya bagi Ancol kalau dia izinkan street race itu di Ancol, bisa untung. Tapi itu kalau dilihat secara ekosistem,” jelas Fadil Minggu (10/7/2022).

Namun apabila sejumlah pihak melihat hanya segi balapannya saja, maka tidak akan sejalan untuk kembangkan ekosistem di Indonesia.

Ekosistem yang dimakasud Fadil adalah dengan street race akan ada UMKM digelaran acara berikut pentas seni hingga mempekerjakan mekanik dan lainnya.

Fadil mengaku sudah memiliki rencana dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno untuk menggelar street race di Sirkuit Ancol.

Selain itu, kata dia bersamaan dengan itu direncanakan digelar juga olahraga lain seperti tinju.

“Nanti disitu dikelilingi oleh UMKM. Malamnya ada pentas musik, supaya budayawan, UMKM, pembalap, petinju dan hobi lain yang bisa membuat merchendise, kaus dan sebagainya bisa kita kembangkan di situ,” terangnya.

“Ingat, jadi bukan balapannya, tapi ekosistem yang memiliki dampak yang luas dari segi ekonomi dan sosial budaya,” sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Minggu (10/7/2022).

Sandiaga mengapresiasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran karena sudah memberikan solusi kepada pecinta balapan.

Sehingga, aparat kepolisian dinilai oleh Sandi tidak hanya melarang balap liar tapi juga memberikan solusi.

“Mudah-mudahan nanti bisa di Ancol juga, tapi apa yang kita lihat fenomena di masyarakat itu bukan konsepnya hanya melarang, hanya menertibkan tapi memberikan solusi,” kata Sandiaga.

Menurut Sandi, banyak pelaku balap liar merupakan masyarakat kalangan bawah dan untuk menyalurkan bakatnya maka dilakukan inovasi street race.

Mantan Wakil Gubernur ini mengaku sangat mendukung street race karena ia bisa membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Saya sebut sebagai event base recovery, memberi dampak ekonomi kepada masyarakat dan membuka peluang besar dan lapangan kerja,” tegasnya.***

The post Polda Metro Jaya Gandeng Kemenperkraf, Legalkan Balapan Liar, Caranya Ini appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.