Peristiwa tersebut menewaskan tujuh orang dan menjadi sorotan setelah diduga berkaitan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria.

Penetapan tersangka dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) setelah melalui rangkaian pembinaan dan pengawasan yang dinilai tidak diindahkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan.

“Kami patuh pada hukum, itu menjadi konsekuensi, ya dijalankan saja,” kata Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia memastikan, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Menurutnya, kasus ini hasil dari proses panjang, bahkan peringatan terkait pengelolaan sudah disampaikan sejak tahun 2024.

BACA INI JUGA : Korban Meninggal Kebakaran SPBE Bekasi Menjadi Lima Orang

“Ini bukan perjalanan seminggu dua minggu, sudah diperingati dari tahun 2024, ini konsekuensi yang harus dipikul,” katanya.

Rano menyebut pemprov tetap memberikan pendampingan hukum sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan.

Ia menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan sampah di Jakarta ke depan.

Salah satu langkah yang kini didorong adalah penguatan sistem pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

Rano juga menyoroti besarnya volume sampah di Jakarta yang bisa mencapai sekitar 7.000 ton per hari, serta posisi Bantargebang yang telah digunakan selama puluhan tahun sebagai lokasi pembuangan.

“Bantargebang itu bukan tempat baru, sudah puluhan tahun, itu juga bukan semata TPA Jakarta, tapi TPA nasional, ini kendala kota besar,” jelasnya.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Ia menyebut kini telah ada solusi agar listrik hasil pengolahan sampah dapat diserap oleh PLN, berbeda dengan kondisi sebelumnya.

BACA INI JUGA : Ronny Tanuwijaya : Permainan Timnas U17 Indonesia Monoton, Tidak Punya Karakter

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan, proses hukum dilakukan setelah tahapan pembinaan dan pengawasan dinilai tidak diindahkan.

Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung-jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif, apabila tidak dipatuhi, langkah penegakan hukum harus dilakukan,” kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Senin (20/4/2026).

Sebelumnya, TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sejak Desember 2024.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dilakukan pada April dan Mei 2025, namun pengelola dinilai belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, kewajiban audit lingkungan juga telah diberikan, tetapi hingga proses penyidikan berjalan, belum terlihat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

BACA INI JUGA : Persib Bersiap Menghadapi Tantangan Dewa United, Reijnders Waspadai Jenner

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan mengatakan, langkah pidana ditempuh setelah pelanggaran terus terjadi dan tidak ada perbaikan berarti.

KLH/BPLH menyebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, serta menguatkan pembuktian dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.

Langkah penegakan hukum ini diharapkan memberi efek jera sekaligus mendorong perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah, mulai pengurangan hingga pemrosesan akhir sesuai standar perlindungan lingkungan.***

The post AS, Mantan Kadis LH DKI Jakarta Tersangka Longsor TPST Bantargebang appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Gunungan sampah selebar 20 meter dan tinggi 10 meter di Zona 3 longsor, Sabtu (8/3/2025) pukul 11.58.

Menurut Herman, longsor dipicu hujan berkepanjangan yang terjadi selama sepekan terakhir. Air menyebabkan massa di tumpukan atas sampah mendi berat, sampai akhirnya runtuh karena air sudah jenuh.

Agar pelayanan sampah tidak terganggu, langkah darurat sudah dilakukan. “_Over all_ kondisi TPA aman, sudah dilakukan langkah- langkah untuk mengatasi longsor, antara lain kita sudah buat jalan alternatif menuju Zona 3 dan Depo BBM,” ujar Herman Suryatman.

Langkah mitigasi lainnya, menertibkan para pemulung agar terhindar dari situasi berbahaya. Sejumlah alat berat pun sudah dipindahkan ke tempat aman.

“Jadi sekali lagi TPA Sarimukti dalam kondisi aman,” katanya.

Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Pemdaprov akan memasang kawat bronjong untuk menahan sampah tidak longsor. Pemdaprov telah menyiapkan anggaran Rp200 juta untuk menahan Zona 3 agar tidak berdampak ke Zona 4.

“Tentu melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel,” kata Herman.

Langkah jangka panjang, penghijauan di area TPA Sarimukti. Tahap pertama akan ditanam 2.000 pohon yang akan berfungsi sebagai penyerap air.

“Hari ini simbolik penanaman, minggu ini akan ditanam 2.000 pohon terutama di lereng – lereng sebagai bentuk pencegahan terjadinya longsor,” kata Herman.

“Mudah-mudahan kedepan kalaupun ini tempat pembuangan regional, tapi kondisinya hijau, kalau lereng -lerengnya hijau, mudah-mudahan tidak ada longsoran tanah, adapun yang kemarin longsor itu longsoran sampah,” ucapnya.

Terkait kapasitas TPA Sarimukti, saat ini terdapat empat zona eksisting. Zona 1 sudah penuh, tak bisa menampung lagi. Zona 2 terisi 90 persen. Zona 3 terisi 80 persen, dan zona 4 sudah penuh.

Saat ini, sedang dibuka Zona 5 seluas 6,3 hektare saat ini sedang _finishing_. “Sekarang pekerjaan utamanya sudah selesai, tinggal pemasangan membran mudah- mudahan bulan Mei sudah bisa selesai,” tutur Herman.

Zona 5 sudah difungsikan

Begitu Zona 5 sudah bisa difungsikan, ditambah sisa ruang di Zona 2 dan 3, masa pakai TPA Sarimukti bisa diperpanjang sampai Juni 2028. “Jadi kurang lebih 3,5 tahun, dan mudah- mudahan awal tahun 2028 TPPAS Legoknangka sudah bisa beroperasi,” pungkas Herman.

Sebelumnya, TPA Sarimukti diprediksi sudah tidak bisa lagi menampung sampah pada Maret 2025. Karena itu, Pemdaprov memberlakukan kebijakan pengetatan sampa kepada empat daerah pengguna, yakni Kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi.

Beberapa pengetatan di antaranya pelarangan pengiriman sampah anorganik ke TPA Sarimukti, pengurangan jumlah ritase truk pengirim sampah, serta _zero food waste_. @

BACA INI JUGA

Upaya Penanganan Sampah Dilakukan Pasar Caringin Jauh Sebelum Tragedi TPA Sarimukti

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Kritik Perluasan TPA Sarimukti

The post Sekda Jabar Herman Suryatman Cek Longsor di TPA Sarimukti appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.