DPRD Jabar Tantang Gubernur Dedi Bongkar Semua, Berani Jangan Tanggung-tanggung : Tanda Baca : Start by Reading

DPRD Jabar tantang Gubernur Dedi Mulyadi bongkar semua sarana prasarana (sarpras), penyebab banjir, beraninya jangan sama BUMD saja

Bandung, tandabaca.id
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bongkar sarana prasarana (sarpras) taman wisata Hibisc Fantasi Jalan Raya Puncak Gadong, Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Sarpras Taman Wisata Hibisc Fantasi dibongkar karena jadi penyebab banjir bandang, akibat hujan berkepanjangan sejak Minggu 2 Maret 2025 hingga Senin 3 Maret 2025.

Banjir Bandang itu dilaporkan, mengakibatkan beberapa fasilitas umum rusak, tanah longsor, dan korban jiwa. Sedikitnya tujuh unit jembatan rusak dan seorang warga meninggal dunia akibat hanyut.

Pasca kejadian Gubernur Jabar Dedi Mulyadi datang ke lokasi, dan bongkar Hibisc Fantasi satu dari beberapa taman wisata yang peruntukannya melanggar tata ruang, dan jadi penyebab banjir.

Gebrakan KDM, sapaan akrab untuk Dedi Mulyadi, bongkar sarpras milik BUMD Jaswita Lestari Jaya (JLI) diaprsiasi sejumlah pihak. Katanya hebat.

Wakil Ketua DPRD Jabar, yang juga Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono justru tantang Gubernur Jabar untuk bertindak lebih berani lagi.

Tantangan itu disampaikan Ono Surono dalam diskusi media dengan tema Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam di Jawa Barat.

Diskusi yang digagas Fraksi PDIP DPRD Jabar ini berlangsung di rooftop Gedung DPRD Jabar, Kamis, 20 Maret 2025.

DAS Cimanuk Cisanggarung

Dikatakan Ono, problem banjir itu bukan hanya di DAS Ciliwung, di mana kemarin dampaknya terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Bogor sampai Karawang.

Tapi juga terjadi di Bandung Raya, dan Cirebon, ini berarti terjadi juga di DAS Cimanuk-Cisanggarung.

“Jadi hampir seluruh wilayah di Jawa Barat ini terjadi banjir. Sehingga, apabila hasil penelitian banjir itu karena terjadi alih fungsi lahan hutan menjadi kafe, perumahan, villa,” katanya.

“Maka itu pun tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Tapi terjadi juga di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang, Kuningan dan lain sebagainya,” beber Ono.

Sehingga menurut Ono, langkah berikutnya Gubernur Jawa Barat harus merambah juga ke wilayah-wilayah lain di Jawa Barat untuk melakukan penertiban bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Yang kedua, secara tegas melakukan tindak lanjut bukan hanya penyegelan. Kalau penyegelan, kita khawatir mereka akan membuat regulasi atau perizinan yang baru pada akhirnya pemerintah memberikan. Ya kan? Tapi penyegelan sekaligus pembongkaran,” ucapnya.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup sudah berani membongkar satu objek wisata milik BUMD Jawa Barat.

“Tapi ada 10 lainnya yang milik swasta yang belum dibongkar. Yang statusnya sama dengan Hibisc itu,” ucapnya.

Menurut Ono, seharusnya sepuluh bangunan tersebut diperlakukan sama, tidak pandang bulu.

Berani, Jangan Tanggung-tanggung

“BUMD dan swasta harus diperlakukan sama. Wajib dibongkar. Nah, sehingga ya saya tantang, Gubernur Jawa Barat atau Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup untuk berani membongkar ya bangunan-bangunan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dihijaukan kembali sesuai dengan fungsinya,” ucapnya.

“Dan sekali lagi tidak hanya di Bogor, tidak hanya di Cianjur, tapi di wilayah-wilayah lain. Saya yakin, ini akan sangat banyak sekali,” ujarnya melanjutkan.

Pihaknya akan terus mendukung langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait dengan penertiban bangunan yang melanggar tersebut.

Lebih lanjut, Ono mengatakan bangunan yang melanggar aturan terjadi di daerah-daerah lain, ada beberapa vila, ada perumahan dan juga restoran.

“Ya kan semuanya hampir di wilayah PTPN dan juga kalau Eiger itu kan ada PTPN, ada juga yang wilayah kehutanan yang dikelola oleh Taman Nasional Taman Nasional Gede Pangrango,” katanya.

Shock Terapy Bagi Swasta

Menurut dia, sebagai shock terapy bagi swasta, sebaiknya bukan hanya disegel, tapi dibongkar sekalian. Dan tentunya akan terungkap nanti alur sampai pada akhirnya swasta itu berani membangun. Beri

“Saya yakin tidak hanya sendiri mereka,” ucapnya.

Dengan demikian nantinya Dedi Mulyadi juga akan mengetahui secara prosedural siapa yang terlibat untuk sampai akhirnya mereka berani membangun.

“Dan bukan hanya PTPN, bukan hanya perhutani misalnya. Tapi juga misalnya dinas di Jawa Barat yang berkaitan dengan perizinan. Kemudian Dinas kabupaten yang berkaitan dengan perizinan, saya yakin mereka juga bisa terlibat. Sehingga pada akhirnya kedepan dengan shock terapi tadi,” ucapnya.@Ry