Ungkapan demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi di hadapan pengurus, kader, relawan partai maupun sayap partai seperti BM PAN, PUAN, dan Majelis Taklim Al Amanah se-Lampung, Kota Bandar Lampung, 12/9/2026.

Viva Yoga menegaskan dalam kehidupan berpolitik dibutuhkan kesetiaan pada institusi. Bila konsisten dan komitmen akan menghasilkan yang baik pada institusi. ”Tuhan akan memberikan berkah apabila manusia berada pada jalan kesetiaan”, ujarnya. “Dengan kesetiaan inilah akan mendongkrak kursi dan suara partai”, tambahnya.

Dirinya mengkritik ada kader yang sudah menjadi kepala daerah dan menjadi ketua dewan pengurus wilayah (DPW) namun memilih pindah partai.

Lebih lanjut dalam pertemuan dengan tema ‘Cadre Acceleration Program (CAP), Pembelajaran Ideologi dan Doktrin Kepartaian’, DPW PAN Provinsi Lampung, Viva Yoga mengatakan kader, simpatisan, relawan, dan masyarakat Lampung harus bangga dengan partai berlambang matahari ini karena Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berasal dari Lampung. “Untuk mendukung Bang Zul (sebutan akrab Ketua Umum PAN), PAN se-Lampung juga harus menunjukan kinerja politik dan organisasi yang bagus”, tegasnya.

Tak Boleh Ada Konflik

Dalam CAP, didorong semua kader termasuk yang menjadi kepala dan atau wakil kepala daerah mengerti organisasi dan ideologi partai. Kader dan pengurus tak hanya menjalankan program namun juga mampu mengkoordinasikan anggota. “Tidak boleh ada konflik”, tegasnya. “Kader dan pengurus harus disiplin”, tambahnya.

Penting untuk mengelola partai dengan benar dan disiplin sebab menurut Viva Yoga karena partai merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi modern. “Tidak ada kehidupan demokrasi tanpa partai politik”, sebut mantan Presidium MN KAHMI itu. Sebagai instrumen penting dalam demokrasi, keberadaan partai dalam negara sentralistik digunakan sebagai pelegitimasi kebijakan.

Untuk itu diharap partai politik mampu menjalankan fungsi dan tugasnya agar sistem demokrasi bisa berjalan dengan baik. “Bila partai mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka akan menghadirkan demokrasi yang baik pula, begitu sebaliknya”, ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu. Hadirnya partai diharap mampu meningkatkan kualitas demokrasi.***

BACA INI JUGA :

• Dua Hari Diuji, Peserta UKW ke-20 Diingatkan Jaga Etika dan Integritas

• Gegara Tren Kendaraan Listrik, Banggar DPRD Jabar Soroti Beban Utang Daerah

The post CAP PAN, Viva Yoga Ajak Kader Tunjukan Kesetiaan Pada Partai appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu-Minggu (12-13/9/2026), tersebut digelar di Gedung FISIP UMJ lantai IV, Jalan KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Tangerang Selatan, Banten.

Penutupan menjadi bagian akhir dari rangkaian proses pengujian kompetensi wartawan yang tidak hanya mengukur kemampuan teknis jurnalistik, tetapi juga menempatkan etika, kedisiplinan, ketelitian, dan integritas sebagai bagian penting dalam menjalankan profesi kewartawanan.

Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, mengatakan UKW tidak semestinya dipandang sekadar sebagai upaya memperoleh sertifikat kompetensi.

Menurut dia, UKW harus menjadi momentum bagi wartawan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana mereka memahami tanggung jawab profesinya.

“UKW bukan sekadar mengejar selembar sertifikat. UKW adalah cermin untuk melihat sejauh mana kita benar-benar memahami profesi yang kita jalankan,” ujar AYS dalam sambutannya pada acara penutupan.

Ia mengatakan, wartawan dituntut mampu melakukan verifikasi dan konfirmasi, membedakan fakta dengan opini, serta menyajikan informasi secara berimbang. Hal tersebut menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital.

Saat ini, kata AYS, hampir setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi melalui telepon genggam dalam waktu singkat. Namun, kemampuan menyebarkan informasi tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai wartawan.

“Wartawan harus memeriksa sebelum percaya, mengonfirmasi sebelum memberitakan, dan mempertanggungjawabkan setiap informasi yang disampaikan kepada publik,” katanya.

Perkembangan Teknologi dan Media Sosial

Menurut AYS, perkembangan teknologi, media sosial, mesin pencari, hingga kecerdasan buatan (AI) memang dapat membantu kerja jurnalistik menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, teknologi tidak boleh menggeser tanggung jawab moral wartawan.

“Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi wartawan tidak boleh kehilangan nurani. AI bisa membantu kita bekerja lebih cepat, tetapi AI tidak bisa menggantikan tanggung jawab moral seorang wartawan,” ujarnya.

Karena itu, AYS mengingatkan peserta UKW agar tidak berhenti pada pencapaian sertifikat. Kompetensi, menurut dia, harus diwujudkan melalui karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya masyarakat.

Ia juga mengingatkan wartawan agar tidak semata-mata mengejar kecepatan dan viralitas. Berita yang benar, memiliki nilai, serta memberikan manfaat bagi publik harus menjadi orientasi utama.

“Jika harus memilih antara menjadi wartawan yang terkenal atau wartawan yang dipercaya, maka pilihlah menjadi wartawan yang dipercaya,” kata AYS.

Ia menegaskan, sikap kritis tetap merupakan bagian penting dari kerja jurnalistik. Namun, kritik harus berjalan bersama etika, keberanian harus disertai tanggung jawab, dan kepentingan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kode etik jurnalistik.

Dalam kesempatan itu, AYS menitipkan empat prinsip kepada peserta UKW, yakni kompetensi sebagai fondasi, etika sebagai pedoman, integritas sebagai marwah, dan kepercayaan publik sebagai tujuan.

UKW Bukan Sekadar Sertifikat

Direktur LUKW UMJ, Dr. Tria Patrianti, M.I.Kom., memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pengujian dan menyelesaikan berbagai materi serta tugas UKW.

Menurut Tria, proses selama dua hari tersebut merupakan bagian penting untuk melihat kemampuan peserta dalam menjalankan kerja jurnalistik secara profesional.

Ia menegaskan, UKW tidak boleh dipahami hanya sebagai proses administratif untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Lebih dari itu, terdapat sejumlah aspek mendasar yang menjadi perhatian penguji dalam menilai kemampuan seorang wartawan.

Aspek tersebut antara lain etika dalam menjalankan profesi, kedisiplinan dalam mengikuti proses pengujian, kemampuan teknis atau skill jurnalistik, serta kecakapan peserta dalam menyelesaikan setiap materi yang diujikan.

Dengan demikian, sertifikat bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Nilai yang lebih penting adalah bagaimana kompetensi tersebut diterapkan dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

“UKW bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana kompetensi, etika, kedisiplinan, dan kemampuan yang diuji selama proses ini benar-benar diterapkan dalam pekerjaan jurnalistik,” demikian pesan yang disampaikan Tria.

Ia berharap pengalaman selama mengikuti UKW menjadi bekal bagi peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga profesionalisme ketika kembali menjalankan tugas di lapangan.

Tidak Ada Istilah Lulus atau Tidak Lulus

Sementara itu, Ketua Tim Penguji LUKW UMJ, Dr. Asep Setiawan, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan UKW Angkatan ke-20 tidak digunakan pendekatan yang menempatkan peserta semata-mata dalam kategori “lulus” atau “tidak lulus”.

Menurut Asep, penilaian UKW lebih diarahkan untuk melihat tingkat kompetensi peserta berdasarkan materi dan standar yang telah ditetapkan.

Bagi peserta yang berdasarkan hasil penilaian belum dinyatakan kompeten, masih tersedia kesempatan untuk kembali mengikuti UKW pada kesempatan berikutnya.

“Jadi tidak ada istilah berhenti di sini. Bagi peserta yang belum kompeten, masih ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan UKW berikutnya,” ujar Asep.

Ia menilai kesempatan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas wartawan. Dengan mekanisme tersebut, peserta diharapkan tidak memandang hasil UKW sebagai akhir perjalanan, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kemampuan.

Pelaksanaan UKW Angkatan ke-20 LUKW UMJ bersama MIO Indonesia pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan terus berlanjut dalam mendorong lahirnya wartawan yang kompeten, profesional, beretika, dan memiliki integritas.

Pada akhirnya, kompetensi wartawan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan berita, tetapi juga dari kesanggupannya menjaga kepercayaan publik.

Sebab, setiap berita yang dipublikasikan membawa konsekuensi sekaligus tanggung jawab. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, integritas tetap menjadi garis batas yang membedakan jurnalisme dari sekadar aktivitas menyebarkan informasi. ***rilis***

BACA INI JUGA :

• Gegara Tren Kendaraan Listrik, Banggar DPRD Jabar Soroti Beban Utang Daerah

• Pansus XV DPRD Jabar Tinjau dan Pelajari Tata Kelola Sampah RDF Rorotan

The post Dua Hari Diuji, Peserta UKW ke-20 Diingatkan Jaga Etika dan Integritas appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Dalam masukan dan rekomendasinya, Banggar DPRD Jabar menyoroti beberapa hal atas PAPBD Provinsi Jawa Barat TA 2026 diantaranya; soal besaran utang daerah yang mencapai Rp3,4 triliun.

“Banggar DPRD Jabar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun skema restrukturisasi atau penjadwalan pembayara utang yang jelas tanpa mengorbankan alokasi belanja pelayanan publik wajib atau mandatory spending,” pinta Anggota Banggar DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, Kota Bandung, Jumat (11/9/2026).

Banggar DPRD Jabar meminta transparansi penuh terkait proyeksi arus kas (cash flow) agar pembayaran utang tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.

“Proyeksi pendapatan yang ditetapkan Pemprov Jabar pun harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” tegasnya.

Selain itu lanjut Rahmat Hidayat Djati, pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun harus dipergunakan hanya untuk belanja infrastruktur yang telah termaktub dalam APBD, bukan pos belanja baru.

Pengguna Kendaraan Listrik Meningkat

“Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah, sehingga harus dipastikan pembiayaan ini untuk pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan komitmen Pemprov Jabar untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan dan disepakati,” kata Rahmat Hidayat Djati.

Kemudian terkait penurunan target pada beberapa komponen pendapatan utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat migrasi atau peningkatan penggunaan kendaraan listrik.

Banggar DPRD Jabar meminta pendapatan dalam 3 bulan kedepan tetap dioptimalkan dengan mendorong Pemprov Jabar untuk mengeskplorasi sumber pendapatan baru (intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi) yang adaptif terhadap transisi energi hijau.

“Memaksimalkan optimalisasi aset daerah (BUMD dan asset idle) yang potensial mendatangkan dividen atau pendapatan lain-lain yang sah demi menutupi defisit proyeksi pendapatan konvensional,” tegasnya.

Lalu soal dana transfer dari KBDBH (Kurang Bayar Dana Bagi Hasil) harus diupayakan agar ada penambahan. Waktu sisa 3 bulan sangat bergantung juga pada pendekatan ke Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pendekatan ke Pemerintah Pusat harus tetap intensif.

Soal SILPA yang digeser ke anggaran BTT dan digunakan untuk belanja tambah Rahmat Hidayat Djati, sebaiknya tidak dilakukan sebab akan berdampak pada arus kas di tahun berjalan dan berdampak pada struktur APBD di tahun berikutnya.***

BACA INI JUGA :

• Pansus XV DPRD Jabar Tinjau dan Pelajari Tata Kelola Sampah RDF Rorotan

• Tetep Abdulatip : Pelantikan Pengurus KPTSI Bandung Raya, Ada Inovasi, Ide Baru

The post Gegara Tren Kendaraan Listrik, Banggar DPRD Jabar Soroti Beban Utang Daerah appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkaya substansi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait tata kelola dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus XV DPRD Jabar pelajari penerapan teknologi RDF Rorotan yang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.500 ton sampah per hari untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan industri semen.

Cermati Tantangan dalam Penerapan Teknologi

Pansus XV DPRD Jabar juga mencermati sejumlah tantangan dalam penerapan teknologi tersebut. Diantaranya kadar air sampah yang relatif tinggi, kondisi sampah yang masih tercampur, pengelolaan residu, hingga potensi persoalan bau. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan teknologi pengendalian emisi serta pengawasan lingkungan yang dilakukan secara berkala.

Anggota Pansus XV DPRD Jabar, Junaedi, mengatakan pengalaman pengelolaan sampah di Rorotan menjadi pembelajaran penting bagi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem pendukungnya.

“Keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan canggih. Harus ada pemilahan dari sumber, partisipasi warga, teknologi yang tepat, hingga jaminan offtaker yang menampung hasil olahannya. Pembelajaran dari Rorotan ini akan kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah di Jawa Barat,” tegas Junaedi.

Menurutnya, penerapan teknologi pengolahan sampah di Jawa Barat perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu aspek penting agar teknologi pengolahan dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan produk yang memenuhi standar.

Pertimbangkan Kemampuan Pembiayaan Daerah

Selain aspek teknis, Pansus XV DPRD Jabar menilai pengembangan fasilitas pengolahan sampah perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, karakteristik wilayah, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kemampuan pembiayaan daerah.

Junaedi menambahkan, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda PPLH. Fasilitas pengolahan sampah yang dibangun harus memiliki kepastian pengelolaan, standar lingkungan yang jelas, serta pasar atau offtaker bagi produk hasil pengolahan.

Hasil kunjungan ke RDF Plant Rorotan selanjutnya akan menjadi bahan masukan Pansus XV DPRD Jabar dalam mematangkan Ranperda PPLH, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif, aplikatif, berkelanjutan, serta sesuai dengan karakteristik Jawa Barat.***

BACA INI JUGA :

• Tetep Abdulatip : Pelantikan Pengurus KPTSI Bandung Raya, Ada Inovasi, Ide Baru

• Tinjau Pembangunan Jalan Sapan Majalaya, Dewan Dorong Pengawasan Dilakukan Secara Ketat

The post Pansus XV DPRD Jabar Tinjau dan Pelajari Tata Kelola Sampah RDF Rorotan appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

BANDUNG, TANDABACA.ID – Pencak Silat resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tahun 2019, oleh karenanya di era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaannya wajib dilestarikan melalui inovasi serta pendidikan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Drs K.H Tetep Abdulatip mengatakan hal tersebut di atas usai melakukan audiensi dengan jajaran pengurus Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPTSI).

“Jajaran Pengurus KPTSI audiensi di ruang Fraksi PKS terkait dengan rencana pelantikan pengurus Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi,” katanya, Kamis 10 September 2026.

Tetep Abdulatip yang juga anggota Komisi III DPRD Jabar menjelaskan dalam audiensi itu disampaikan pelantikan pengurus KPTSI sedianya akan dilaksanakan pada Oktober 2026.

“Tanggalnya belum ditentukan,” katanya.

Politisi PKS dari Dapil 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menambahkan, acara pelantikan pengurus KPTSI Bandung Raya juga akan dimeriahkan gelaran budaya, salah satunya tentu pencak silat.

“Alhamdulillah barusan ada gagasan acaranya dikolaborasikan dengan gelaran budaya atau pagelaran budaya memanfaatkan potensi yang ada,” jelasnya.

Gagasan itu tentunya diapresiasi Tetep Abdulatip. Karena, Bandung Raya Kota dengan segala ide kreatif. Pegiat seninya juga banyak.

“Sebetulnya, tentang rencana atau pelantikan dengan kolaborasi gelaran budaya ini, mungkin hal yang baru.”

“Kita juga berharap, Bandung ini kaya dengan inovasi, kaya dengan ide, bandung juga kaya dengan pegiat seni.”

“Sehingga nantinya, kita berharap pelantikan Bandung Raya ini berbeda dengan yang lain. Ada Inovasi, ada ide-ide baru. Mudah-mudahan nant, bisa dikembangkan di Kabupaten Kota yang lain,” pungkasnya.🖆Lilis Suryani🖆

BACA INI JUGA :

• Tinjau Pembangunan Jalan Sapan Majalaya, Dewan Dorong Pengawasan Dilakukan Secara Ketat

• Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Bandara Soetta Ditutup

The post Tetep Abdulatip : Pelantikan Pengurus KPTSI Bandung Raya, Ada Inovasi, Ide Baru appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan berjalan sesuai dengan perencanaan, sekaligus mendorong agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tedy Rusmawan mengatakan, ruas jalan yang tengah dikerjakan tersebut merupakan lanjutan dari kawasan Gedebage Selatan menuju arah Sapan. Adapun pekerjaan yang saat ini berlangsung memiliki panjang sekitar 260 meter dengan lebar jalan kurang lebih 6 meter.

“Alhamdulillah, pada kesempatan tanggal 9 September ini kami bisa melakukan monitoring pekerjaan di ruas jalan lanjutan dari Gedebage Selatan arah ke Sapan. Panjangnya kurang lebih 260 meter dengan lebar 6 meter,” kata Tedy Rusmawan.

Menurutnya, berdasarkan perencanaan, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada November 2026. Namun, pihaknya berharap pelaksanaan di lapangan dapat dipercepat sehingga pekerjaan dapat rampung pada Oktober 2026.

“Kita berharap mudah-mudahan pekerjaan ini bisa diselesaikan lebih cepat, kalau memungkinkan pada bulan Oktober sudah selesai,” harapnya.

Dalam monitoring tersebut, ia juga memberikan sejumlah catatan kepada pihak pelaksana, khususnya terkait pengaturan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Hal tersebut dinilai penting mengingat ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses yang cukup banyak digunakan masyarakat.

“Kami juga memberikan catatan terkait dengan arus lalu lintas. Jangan sampai pekerjaan ini menyebabkan kemacetan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian bersama dinas terkait dalam menjaga kelancaran lalu lintas serta memastikan pekerjaan berjalan dengan baik.

Dorong Pengawasan Pekerjaan Dilakukan Secara Ketat

“Alhamdulillah, ada koordinasi dengan aparat Polri yang turut melakukan monitoring, serta dinas terkait juga melakukan pengawasan yang cukup ketat,” ucapnya.

Ia menambahkan, secara umum pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%.

“Kita lihat secara umum berjalan lancar dan sekarang progresnya sudah sekitar 30%. Mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah kita rencanakan,” ucapnya.

Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong pengawas pekerjaan untuk terus melakukan pengawasan secara ketat, baik terhadap kualitas pekerjaan maupun progres pelaksanaannya. Hal tersebut penting agar pembangunan dapat selesai sesuai target dan menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas serta dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Kami mendorong kepada pengawas untuk melakukan pengawasan dengan ketat, sehingga pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.***

BACA INI JUGA :

• PMJ Masih Dalami Laporan Terhadap Hotman Paris, MIO Indonesia Apresiasi Profesionalisme Kepolisian

• Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Bandara Soetta Ditutup

• Tindaklanjuti Jawaban Gubernur, Banggar Bahas PAPBD 2026 Mulai 8 September

The post Tinjau Pembangunan Jalan Sapan Majalaya, Dewan Dorong Pengawasan Dilakukan Secara Ketat appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Hal tersebut terungkap dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diterbitkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 31 Agustus 2026 dan ditujukan kepada pelapor, Asep Yusuf Setiyabudi alias AYS Prayogie

Dalam surat tersebut dijelaskan, penyelidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan ringan dan/atau pencemaran dan/atau penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara tersebut dilaporkan terkait dugaan peristiwa yang terjadi pada 17 Juli 2026 di Jalan Panglima Polim I, kawasan Krama Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Polda Metro Jaya menyatakan sejumlah langkah penyelidikan telah dilakukan. Di antaranya melakukan gelar perkara awal, membuat administrasi penyelidikan, melakukan klarifikasi terhadap pelapor serta sejumlah pihak lainnya, melakukan koordinasi dengan ahli pidana, serta mengirimkan undangan klarifikasi kepada sejumlah pihak.

Dalam surat itu disebutkan, penyidik telah meminta klarifikasi kepada Asep Yusuf Setiyabudi (AYS) selaku pelapor, Ramadani Rahman, S.E., Sapto Wibowo Sutanto, S.H., dan Gito Ricardo.

Penyidik juga telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pimpinan redaksi Tempo dan Kompas, serta kepada Hotman Paris Hutapea sebanyak empat kali.

Selain itu, berdasarkan surat tersebut, Hotman Paris Hutapea disebut belum dapat hadir memberikan keterangan dengan alasan sedang berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Penyidik kemudian menyampaikan rencana penyelidikan selanjutnya, yakni mengirimkan kembali undangan klarifikasi yang kelima kepada Hotman Paris Hutapea.

MIO Indonesia: Proses Harus Berjalan Profesional dan Transparan

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Media Independen Online (MIO) Indonesia), AYS Prayogie, menilai langkah penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani perkara tersebut menunjukkan proses hukum yang sedang berjalan secara profesional dan transparan.

Menurut AYS, penyidik tidak seharusnya terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta pendapat ahli diperoleh dan dianalisis secara menyeluruh.

“Kami melihat proses penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan. Penyidik telah melakukan sejumlah tahapan, mulai dari gelar perkara, klarifikasi para pihak, koordinasi dengan ahli, hingga pemenuhan alat bukti,” ujar AYS.

Ia menilai, langkah penyidik yang kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak terlapor menunjukkan bahwa aparat masih memberikan ruang yang cukup bagi seluruh pihak untuk memberikan keterangan dan menjalankan haknya dalam proses hukum.

AYS menegaskan, prinsip due process of law harus menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara. Artinya, proses hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, objektif, serta tidak boleh dipengaruhi oleh status, profesi, popularitas maupun posisi sosial seseorang.

“Kami meyakini aparat penyidik akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, objektif dan berdasarkan ketentuan hukum. Siapa pun yang diperiksa harus ditempatkan dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum,” katanya.

Pentingnya Prinsip Equality Before the Law

AYS Prayogie juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip equality before the law, atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.

Menurutnya, prinsip tersebut merupakan salah satu fondasi penting negara hukum. Karena itu, proses penyelidikan harus memberikan perlakuan yang adil kepada pelapor maupun terlapor, tanpa memberikan perlakuan khusus hanya karena seseorang memiliki latar belakang atau status tertentu.

“Equality before the law bukan sekadar slogan. Prinsip itu harus benar-benar diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Kami percaya penyidik Polda Metro Jaya mampu menjaga objektivitas dan profesionalismenya sampai perkara ini memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegas AYS Prayogie.

Ia menambahkan, MIO Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan.

MIO Indonesia, lanjut Prayogie, juga mendorong seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta tidak membangun opini yang dapat mendahului proses hukum.

“Yang paling penting adalah semua pihak menghormati proses. Pelapor memiliki hak untuk mendapatkan penanganan atas laporan yang disampaikannya, sementara terlapor juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Pada akhirnya, fakta dan hukumlah yang harus menjadi dasar,” pungkasnya. (rilis/*)

BACA INI JUGA :

• Buntut Ucapan Lu Punya Otak Nggak, MIO Indonesia Polisikan Hotman Paris

• MIO Bersurat ke Kapolri, Makian Luh Gak Punya Otak, Tidak Bisa Dibayar dengan Maaf

• PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Profesi Wartawan dan Kemerdekaan Pers

The post PMJ Masih Dalami Laporan Terhadap Hotman Paris, MIO Indonesia Apresiasi Profesionalisme Kepolisian appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Penutupan dilakukan menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut dinilai mengancam keselamatan penerbangan.

Untuk memastikan kondisi wilayah udara, Otoritas Bandara (Otban) bersama pihak terkait terus melakukan pengujian keberadaan abu vulkanik secara berkala.

Paper test terakhir di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya masih menunjukkan positif abu vulkanik.

“Terakhir paper test di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pukul 12.00 WIB, dan hasilnya masih positif,” kata Dudy.

Dudy menjelaskan pergerakan abu vulkanik sangat dipengaruhi dinamika cuaca dan arah angin. Pergerakannya juga dapat berubah di berbagai lapisan ketinggian.

Abu tersebut dapat bergerak ke arah timur maupun barat. Karena itu, pemantauan dilakukan secara ketat. Pemantauan mencakup kondisi udara hingga permukaan bumi.

Pemantauan tersebut dilakukan bersama BMKG.

“Jadi, kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena seperti mana kita ketahui bahwa cuaca tentunya mungkin terlalu dinamis,” katanya.

Dudy menegaskan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama pemerintah. Pembukaan kembali Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya menunggu hasil paper test negatif.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan rekomendasi dan analisis BMKG terkait pergerakan debu vulkanik.

“Jadi kami akan update terus. Namun kami juga mem-referensi kepada apa yang disampaikan oleh BMKG mengenai sebaran daripada debu vulkanik tersebut,” katanya.

301 Jadwal Penerbangan Terdampak

Sementara itu, Branch Communication Division Head Injourney Airports kantor cabang Bandara Soetta, Aziz Fahmi Harahap, mengungkapkan dampak penutupan terhadap operasional penerbangan.

Sebanyak 35 ribu penumpang tercatat terdampak. Mereka mengalami penundaan hingga pembatalan jadwal penerbangan.

Secara keseluruhan, penutupan Bandara Soekarno-Hatta berdampak pada 301 jadwal penerbangan.

Dampaknya mencakup pembatalan, keterlambatan atau delay, hingga pengalihan pendaratan atau divert ke bandara lain.

Dari total tersebut, sebanyak 233 merupakan penerbangan domestik. Kemudian 58 penerbangan internasional, dan 10 imbas erupsi Gunung Anak Krakatau,” katanya. ***

BACA INI JUGA :

• Tindaklanjuti Jawaban Gubernur, Banggar Bahas PAPBD 2026 Mulai 8 September

• Sosialisasi Schooltechid di MA Al Muhajirin Denpasar, Dorong Digitalisasi Pendidikan

The post Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Bandara Soetta Ditutup appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Rapat paripurna dengan agenda tersebut merupakan lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya pada 1 September 2026 yaitu, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

“Setelah ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar akan membahas mulai 8 sampai 11 September 2026. Diharapkan Banggar dapat melaporkan hasilnya pada rapat paripurna 11 September 2026,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, Kota Bandung, Jumat (4/9/2026).

Sementara itu, dalam jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyampaikan, komitmen Pemprov Jabar dalam pengelolaan PAPBD 2026 Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis kinerja, dengan orientasi pada peningkatan pelayanan publik serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Terkait pendapatan daerah dalam PAPBD 2026 ditargetkan sebesar Rp27,85 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp30,82 triliun. Hingga semester I 2026, realisasi pendapatan tercatat 42,74% dan belanja mencapai 40,19%.

“Terkait penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,57 triliun, kondisi tersebut dipengaruhi perlambatan penerimaan serta penyesuaian potensi riil pendapatan, termasuk penurunan target PKB, BBNKB, dan PBBKB seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik. Pemprov Jabar akan memperkuat basis data, digitalisasi layanan, kemudahan pembayaran pajak, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” katanya.

Erwan Ungkap Soal Sisa Belanja

Pada sisi belanja lanjut Erwan Setiawan, peningkatan belanja modal sebesar 10,88% diarahkan antara lain untuk preservasi jalan dan jembatan, penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta infrastruktur pelayanan publik lainnya.

“Sementara sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses, termasuk penanganan Anak Tidak Sekolah dan penguatan pendidikan vokasi,” katanya.

Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp3,59 triliun, termasuk rencana pembiayaan utang daerah sebesar Rp3,4 triliun. Pemprov Jabar menyatakan rencana tersebut telah memperhitungkan kemampuan pembayaran dengan (Debt Service Coverage Ratio) DSCR sebesar 17,62 dan akan diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur pelayanan publik serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

“Pemprov Jabar menegaskan seluruh kebijakan PAPBD 2026 akan tetap mengedepankan kehati-hatian dan kesinambungan fiskal, sekaligus memperkuat pengawasan dan pengendalian agar anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.***

BACA INI JUGA :

• Sosialisasi Schooltechid di MA Al Muhajirin Denpasar, Dorong Digitalisasi Pendidikan

• Produksi Karet Turun Drastis, Viva Yoga Dorong Pembaruan Data dan Tata Kelola Perkaretan Nasional

The post Tindaklanjuti Jawaban Gubernur, Banggar Bahas PAPBD 2026 Mulai 8 September appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Ilham Pujaan, S.Pd., Co-Founder schooltechid, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Ilham memperkenalkan schooltech.id sebagai salah satu solusi digital yang dapat membantu sekolah dan madrasah dalam mengelola berbagai kebutuhan pendidikan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Ilham menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat membantu menyederhanakan pekerjaan administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada guru, peserta didik, maupun orang tua.

“Kami ingin menghadirkan teknologi yang mudah digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan madrasah. Schooltechid diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih efektif dan modern,” ujar Ilham Pujaan, S.Pd., Co-Founder schooltechid.

Dalam kegiatan tersebut, para guru dan tenaga kependidikan MA Al Muhajirin Denpasar mendapatkan penjelasan mengenai pemanfaatan platform serta berbagai potensi penerapannya dalam mendukung aktivitas pendidikan. Kegiatan juga diisi dengan demonstrasi dan diskusi sehingga peserta dapat memahami secara langsung manfaat digitalisasi bagi pengelolaan madrasah.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Para guru dan tenaga kependidikan turut aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi mengenai kebutuhan serta tantangan digitalisasi yang dihadapi dalam lingkungan madrasah.

Melalui sosialisasi ini, schooltech.id berharap dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan transformasi digital di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah di Bali.

Kegiatan sosialisasi di MA Al Muhajirin Denpasar menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih luas dalam menghadirkan layanan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas pelayanan pendidikan.

BACA INI JUGA :

• Produksi Karet Turun Drastis, Viva Yoga Dorong Pembaruan Data dan Tata Kelola Perkaretan Nasional

• Komisi I DPRD Jabar Dorong Percepatan Digitalisasi Pilkades

The post Sosialisasi Schooltechid di MA Al Muhajirin Denpasar, Dorong Digitalisasi Pendidikan appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.