The post DPRD Kota Bandung Perbarui Perda Aset, Bidik Optimalisasi PAD appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan ketelitian dalam menjalankan tugas jurnalistik.
‎
‎”Wartawan harus melakukan konfirmasi ulang dalam setiap menyajikan pemberitaan. Jangan berbuat seenaknya, terutama membuat naskah yang kelak dapat merugikan narasumber secara pribadi atau publik,” ujarnya.

Perkuat Solidaritas Organisasi

‎Sementara itu, Ketua Umum PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan berharap kepengurusan baru mampu memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan kapasitas wartawan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.‎

‎Menurutnya, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menuntut wartawan untuk mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab.

Selain berita artikel, wartawan juga perlu mengembangkan konten video yang bersifat edukatif, menghibur, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
‎
‎Tantan menegaskan pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi di tengah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks.
‎
‎Ia mendorong PWI Kabupaten Sukabumi memperbanyak pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas intelektual agar wartawan semakin profesional serta konsisten menghasilkan karya jurnalistik sesuai kode etik.
‎
‎”Wartawan menjadi benteng terakhir atas beredarnya informasi yang belum tentu kebenarannya. Karena itu, perbanyak kegiatan yang meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan,” katanya.
‎
Selanjutnya, ‎Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Nuruddin Zain Syamsi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelantikan dan perjalanan organisasi.

Ia mengakui tantangan yang dihadapi wartawan semakin besar seiring disrupsi teknologi dan perubahan lanskap informasi.
‎
‎Melalui visi MASAGI, yang merupakan akronim dari Maju, Sejahtera, dan Bersinergi, PWI Kabupaten Sukabumi berkomitmen mendorong kemajuan organisasi serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan profesi wartawan.

PWI Menjaga Independensi

Adapun misi KUAT mencakup Kolaboratif, Unggul, Amanah, dan Transformatif sebagai landasan perjuangan organisasi dalam menjalankan peran jurnalistik.
‎
‎Nuruddin menegaskan, PWI akan menjaga independensi sekaligus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial pers.
‎
‎”Kita harus selalu kompak, bersatu, mendukung, dan kritis membangun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ungkapnya.
‎
‎Ia juga menekankan pentingnya menghasilkan karya jurnalistik yang objektif dan berimbang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, masyarakat, maupun pemerintah.

‎Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Kabupaten Sukabumi yang baru dilantik.

Ia berharap PWI terus menjalankan peran strategis dalam membangun opini publik yang sehat dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
‎
‎Andreas mengingatkan insan pers agar senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, serta mengedepankan profesionalisme dalam menyampaikan informasi.
‎
‎Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kritik yang membangun, disampaikan berdasarkan bukti dan fakta, sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan PWI sebelumnya atas sinergi yang telah terjalin bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
‎
‎Dengan kepengurusan baru dan peluncuran visi MASAGI serta misi KUAT, PWI Kabupaten Sukabumi diharapkan semakin solid, independen, dan mampu menghadirkan karya jurnalistik yang berkualitas demi terwujudnya masyarakat Sukabumi yang Mubarokah.***

BACA INI JUGA :

Kemenangan Signature Gold, Toko Emas No.1 di Jabodetabek Ekspansi ke Karawang Central Plaza

‎

The post Pengurus PWI Kabupaten Sukabumi Dilantik, Tantan : Tingkatkan Kapasitas Wartawan appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Mengusung semangat Toko Emas No.1 di Jabodetabek, Now +1 at Karawang!, ekspansi ini menjadi langkah strategis Kemenangan Signature untuk lebih dekat dengan masyarakat Karawang dan sekitarnya.

Kehadiran gerai di Karawang merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkembang. Setelah membangun reputasi dan kepercayaan yang kuat di wilayah Jabodetabek, Kemenangan Signature kini membawa standar kualitas produk, pelayanan, dan berbagai keunggulan yang telah menjadi identitas brand ke Karawang.

“Sebagai destinasi belanja perhiasan, Kemenangan Signature menghadirkan koleksi perhiasan yang mengutamakan kualitas, keindahan desain, dan model yang mengikuti tren,” ujar General Manager Marketing Maya Austin, dikutip Selasa 27 Oktober 2026.

Maya menjelaskan, Kemenangan Signature memiliki koleksi emas lengkap, kadar 14K hingga 24K berstandar internasional, dengan pilihan lengkap mulai dari cincin, gelang, kalung, anting, hingga berbagai model lainnya. Koleksi tersebut dihadirkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik sebagai pelengkap penampilan sehari-hari, hadiah untuk orang tersayang, maupun untuk momen istimewa.

“Selain emas, Kemenangan Signature juga menawarkan koleksi perhiasan berlian eksklusif yang memadukan kemewahan dan desain elegan, sehingga pelanggan dapat menemukan perhiasan yang sesuai dengan selera dan karakter masing-masing,” ungkap Maya.

The post Kemenangan Signature Gold, Toko Emas No.1 di Jabodetabek Ekspansi ke Karawang Central Plaza appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, H. Ricky Kurniawan, tegaskan hal tersebut di atas saat menjadi pemateri di acara Sekolah Legislatif 2026 bertema “Dari Gagasan Menuju Regulasi: Membangun Legislator Muda yang Responsif” di rooftop Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (19/10/2026).

Politisi Partai Gerindra dari Dapil 6 Kabupaten Bogor mengatakan beragam peraturan daerah (Perda) baik itu dari usulan eksekutif maupun inisiatif dewan sudah disahkan.

“Namun, Perda yang diinisiasi dewan itu, kurang berjalan, karena kurang sosialisasi. Karena yang punya domain sosialisasi itu memang eksekutif,” katanya.

Dijelaskan Ricky, saat perda tengah digarap, Eksekutif dan Legislatif menyatu. “Saling, kita kan bikin pansus, segala macam. Tetapi ketika dalam tatanan sosialisasi, yang punya domainnya itu memang eksekutif. Kalau kita nggak punya domain. kita domainnya adalah pengawasan, kan gitu.”

“Cuma kan domain pengawasan itu tidak komprehensif, kalau sosialisasi itu kan, ya kita tahu sendiri, kan. Kalau eksekutif sosialisasinya kayak gimana, di hotel, ” ungkapnya.

Tak heran, ujar Ricky Kurniawan, lagi Perda inisiasi eksekutif umumnya tersosialisasi. Apalagi pemerintah punya perangkat. Beda dengan dewan.

“Perda-perda yang diinisiasi oleh mereka (eksekutif) itu ya biasanya tersosialisasi dengan baik dengan tanda kutip lah dengan polanya kayak gimana saya nggak ngerti.”

“Karena mereka punya perangkat. Ya perangkatnya ada kan mereka aparatur, ada dari tingkat kelurahan,” bebernya.

Agar perda yang telah disusun bersama itu, bisa tersosialisasi dengan baik, tidak ada yang tertinggal sebagaimana terjadi seperti sekarang ini, Ricky memberi saran.

“Ya, harusnya anggota dewan ketika sosialisasi juga dilibatkan. Kalau sekarang ini kan kita nggak pernah diajak. Paling tidak kita jadi narasumber lah, jadi apa atau pengawasan, gitu kan.”

BACA INI JUGA :

Iman Lestariyono Dorong Mahasiswa Aktif Mengawal Kebijakan Publik Menuju Indonesia Emas 2045

Edukasi Mitigasi Bencana Harus Sesuai dengan Peta Risiko Potensi Bencana di Setiap Wilayah

The post Nggak Pernah Diajak, Perda Inisiasi Dewan Kurang Tersosialisasi, Ricky Kurniawan: Libatkan Legislatif appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Hal tersebut disampaikan Iman Lestariyono saat menjadi narasumber dalam kegiatan audiensi Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia Korwil III, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Dalam paparannya, Iman menjelaskan bahwa pembentukan kebijakan publik, khususnya Undang-undang yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat, membutuhkan kecermatan dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat. Sebab, kebijakan yang telah ditetapkan dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, sementara proses perubahannya tidak mudah dilakukan.

Menurut Iman, mahasiswa, kalangan akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa memiliki peran strategis sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memastikan setiap kebijakan dirumuskan secara tepat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Mahasiswa jangan hanya menjadi objek penerima manfaat kebijakan, tetapi juga harus menjadi subjek yang turut merencanakan, merumuskan, dan mengawal setiap kebijakan,” ujarnya.

Iman mencontohkan sejumlah persoalan dalam implementasi kebijakan nasional, di antaranya kebijakan Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur mengenai kepastian status pekerja serta akses terhadap layanan kesehatan, sempat mendapat respon beragam di masyarakat.

Oleh karena itu, berbagai aspirasi masyarakat, menjadi pengingat bahwa kebijakan publik perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Bantu Warga

Dalam sektor jaminan kesehatan, ia juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan. Kesalahan pendataan atau exclusion error dan inclusion error dapat menyebabkan masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terakomodasi, sementara masyarakat yang tidak memenuhi kriteria dapat menerima bantuan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung berupaya menjaga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri dan tidak ditanggung oleh pemerintah pusat.

Namun, Iman mengakui bahwa upaya tersebut menghadapi tantangan di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara cermat, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

Lebih lanjut, Iman menekankan bahwa generasi muda, khususnya Generasi Z dan generasi milenial, memiliki posisi strategis dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Iman menambahkan, besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi peluang besar bagi kemajuan bangsa apabila didukung kualitas sumber daya manusia, daya kritis, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Sebaliknya, bonus demografi dapat menjadi tantangan apabila potensi generasi muda tidak dikelola secara optimal.

“Menuju 2045 ini kita punya bonus demografi yang signifikan, tetapi ini bisa menjadi bonus positif atau malah bisa jadi permasalahan, karena beban dengan jumlah yang besar. Sehingga saya ajak mereka tidak hanya sebagai objek penerima manfaat, penerima kebijakan, tapi juga turut serta merencanakan, merumuskan dan mengawal setiap kebijakan sebagai subjek, karena karpet merah ke depan ada di mereka semua,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan publik, memahami proses pembentukan kebijakan, serta menyampaikan aspirasi secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.***

BACA INI JUGA :

Edukasi Mitigasi Bencana Harus Sesuai dengan Peta Risiko Potensi Bencana di Setiap Wilayah

The post Iman Lestariyono Dorong Mahasiswa Aktif Mengawal Kebijakan Publik Menuju Indonesia Emas 2045 appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Sebagai contoh, di wilayah yang tidak memiliki riwayat banjir, sosialisasi dapat diarahkan pada kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi. Warga perlu memahami cara melindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kokoh jika memungkinkan, serta menjauhi area berbahaya seperti jendela kaca.

“Selain itu, masyarakat perlu mengetahui pentingnya menyiapkan tas siaga bencana berisi perlengkapan darurat,” ujarnya, pada talk show “Sosialisasi Bencana di Kota Bandung : Warga Sudah Siap atau Baru Diingatkan saat Bencana?” di Studio Garuda TV, Bandung, Jumat, 16 Oktober 2026.

Christian menegaskan, tas tersebut tidak harus mahal atau bermerek, tetapi harus berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar saat keadaan darurat.

Ia menyebut, pemetaan wilayah rawan bencana yang telah dilakukan BPBD dapat menjadi dasar dalam menentukan materi dan sasaran sosialisasi.

Dengan pemetaan tersebut, edukasi di wilayah rawan banjir dapat difokuskan pada penanganan banjir, sedangkan wilayah lain dapat memperoleh materi sesuai dengan risiko yang dihadapi.

Ia menjelaskan pengawasan serta edukasi perlu berjalan beriringan agar upaya mitigasi tidak terhambat oleh perilaku yang justru memperburuk kondisi. Sehingga penguatan mitigasi bencana di Kota Bandung harus dilakukan sejak dini melalui kesiapan infrastruktur, pemetaan risiko, edukasi yang tepat sasaran, serta partisipasi masyarakat.

“Untuk memperluas jangkauan edukasi, kami juga mendorong kerja sama lintas sektor, antara lain dengan Dinas Pendidikan agar materi mitigasi dapat disampaikan di sekolah, serta dengan perangkat daerah dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi kebencanaan,” katanya.***

BACA INI JUGA :

Lagi, OTT Bupati Klaten! Korupsinikus : Tong Plastik Biru –dari kamar mandi ke Gedung Merah Putih

The post Edukasi Mitigasi Bencana Harus Sesuai dengan Peta Risiko Potensi Bencana di Setiap Wilayah appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Esai Satire Gelap: Harri Safiari

BANDUNG, TANDABACA.ID — Pagi itu, Warung Kopi Mundur–Maju mendadak menyerupai ruang tunggu pengadilan bagi akal sehat. Televisi menyala. Kopi menghitam. Wajah para pelanggan kusut seperti masa depan yang terlalu sering dijanjikan.

Di layar, seorang presenter membacakan berita kedatangan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

“Bupati Hamenang tiba pukul 07.03 WIB, didampingi penyidik menggunakan mobil hitam.”

Presenter terus berbicara. Gambar berganti. Topi hitam. Kacamata. Masker putih.

Di Warung Kopi Mundur–Maju, tak ada yang berteriak. Tak ada yang menjatuhkan cangkir. Tak ada yang terkejut.

Negeri Konoha Raya rupanya telah mencapai kemajuan peradaban yang luar biasa: berita penangkapan pejabat tak lagi cukup mengejutkan untuk membuat kopi tumpah.

“Pakai masker segala,” celetuk Cecep Surecep. “Takut virus, atau takut wajahnya dikenali rakyat?”

Tak ada yang menjawab. Pertanyaan itu dibiarkan menggantung, seperti janji politik yang tak pernah menemukan tanggal pelunasan.

Cecep, 43 tahun, warga Cicaheum, baru saja kehilangan pekerjaan. Ia mengaku berselisih dengan bekas bosnya gara-gara upah lembur dua minggu tak dibayar tuntas. Perselisihan itu berujung PHK.

“Kalau saya terlambat bayar cicilan, telepon penagih bisa bunyi dari pagi sampai malam. Kalau saya menuntut upah sendiri, malah kehilangan pekerjaan. Rupanya hukum ekonomi di negeri ini sederhana: yang punya utang dikejar, yang punya kuasa diberi berita khusus.”

Ia menyeruput kopi yang sudah dingin.

BACA INI JUGA :

Ngeri, Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong: Korupsinikus — Lagi dan Lagi

“Bekas bosku juga begitu. Usaha daur ulang botol plastik, tetapi upah karyawan didaur ulang terus. Hak kami dipotong, alasan diproduksi ulang.”

Pepen Surepen hampir tersedak.

“Bahasa kau makin hari makin berbahaya, Cep. Bisa-bisa kau diangkat jadi penasihat Korupsinikus!”

“Penasihat apa? Jadi buruh saja susah. Di negeri ini, orang jujur belum tentu punya pekerjaan. Orang yang pandai bicara belum tentu punya malu. Dan orang yang punya jabatan, kalau tersandung perkara, bisa membuat seluruh negeri sibuk menonton.”

Televisi mendadak menayangkan benda yang membuat Cecep menghentikan omelannya.

Sebuah tong plastik biru.

“Eh, tunggu! Itu tong apa? Kenapa tong plastik ikut masuk berita OTT?”

Ceu Dedeh, satu-satunya perempuan di warung pagi itu, langsung mendekatkan wajah ke layar.

“Tong plastik biru begitu mah di rumah saya juga ada. Biasanya buat menampung air di kamar mandi. Sekarang masuk Gedung Merah Putih? Hebat! Tong saya selama ini salah pergaulan. Seharusnya dari dulu saya sekolahkan ke Jakarta!”

Tawa meledak sebentar. Tawa yang tak sepenuhnya riang, sebab di negeri ini, kadang-kadang orang hanya bisa menertawakan sesuatu yang terlalu menyedihkan untuk ditangisi setiap hari.

Ceu Dedeh, 46 tahun, warga Baleendah, konon masih menjalankan usaha bank keliling di sekitar Kiaracondong dan Babakan Sari. Ia tahu betul bagaimana uang bisa membuat orang gelisah.

“Kalau nasabah saya terlambat bayar angsuran, saya catat. Kalau tak sanggup, saya tanya alasannya. Kalau berlarut-larut, saya pusing sendiri. Tapi coba lihat itu tong biru. Kalau benar diberitakan sebagai wadah uang dalam perkara OTT, berapa banyak orang yang harus bekerja keras supaya isinya bisa terkumpul?”

“Bisa puluhan juta, bahkan lebih,” sahut Pepen. “Tapi jangan kita mendahului penyidik. Kita tunggu saja apa yang benar-benar terbukti.”

BACA INI JUGA :

KPK Cokok 8 Tersangka Dugaan Suap HGB Korupsinikus: Si Rakus Tanah vs Si Lapar Tanah

“Betul,” kata Ceu Dedeh. “Kita jangan sembarang menuduh. Itu pekerjaan penyidik. Kita cukup bertanya: kenapa rakyat harus mengencangkan ikat pinggang, sementara setiap berita OTT membuat kita kembali bertanya tentang isi kantong para pejabat?”

Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan:

“Di rumah, tong saya menampung air. Kalau tong itu benar menampung uang dalam perkara ini, berarti fungsi tong plastik sudah mengalami promosi jabatan. Dari perlengkapan kamar mandi menjadi pusat perhatian nasional!”

Pepen mengangguk serius.

“Namanya juga NKR, Ceu. Di sini, benda mati pun bisa punya karier yang lebih cemerlang daripada manusia hidup.”

“Tong plastik bisa masuk gedung KPK. Saya bisa masuk berita nasional juga, tidak?”

“Bisa,” jawab Pepen. “Coba bawa tong kosong ke depan kantor pejabat, lalu teriak: ‘Mohon diisi kesejahteraan rakyat!’”

Cecep tertawa pendek.

“Jangan tong kosong, Pen. Bawa saja tong bertuliskan: Dana untuk Rakyat—Dilarang Dipakai untuk Memperkaya Diri Sendiri. Siapa tahu ada yang merasa tersindir.”

Mereka tertawa lagi.

Namun, di luar warung, kehidupan berjalan tanpa efek suara komedi.

Ada buruh yang belum menerima upah. Ada pedagang kecil yang menghitung uang receh untuk belanja esok hari. Ada keluarga yang harus memilih antara membayar tagihan dan membeli kebutuhan dapur. Ada warga yang tak pernah melihat uang miliaran rupiah kecuali dalam berita tentang proyek, anggaran, atau OTT.

Bagi mereka, uang sebanyak itu bukan sekadar angka. Uang adalah waktu yang habis untuk bekerja, tenaga yang terkuras, dan kesempatan hidup yang kadang tak pernah datang.

Karena itu, ketika berita OTT kembali muncul, pertanyaan rakyat bukan semata-mata siapa yang dibawa ke KPK atau berapa banyak uang yang ditemukan.

BACA INI JUGA :

Prospek Bisnis Tuyul, Korupsinikus: Cerah atau Suram?

Pertanyaan yang lebih gelap ialah: berapa banyak kepercayaan publik yang ikut disita, tetapi tak pernah tercatat sebagai barang bukti?

Televisi melaporkan bahwa sepuluh orang menjalani pemeriksaan, sembilan dari Klaten dan satu dari Jakarta. Para pelanggan kembali menyimak.

“Lagi-lagi OTT,” kata Cecep. “Kalau ini sinetron, mungkin sudah ribuan episode. Bedanya, penonton tak bisa mengganti saluran kehidupan.”

“Bisa saja mengganti saluran televisi,” jawab Pepen. “Tapi mau pindah ke saluran mana? Berita yang satu bikin marah, yang lain bikin geleng-geleng kepala.”

Ceu Dedeh membereskan buku catatan nasabahnya.

“Sudahlah. Saya harus menagih angsuran. Orang kecil terlambat membayar, saya ikut pusing. Kalau uang negara yang dipersoalkan, seluruh negeri ikut pusing. Bedanya, orang kecil pusing karena kekurangan uang. Rakyat pusing karena tak tahu siapa yang bisa dipercaya.”

Ia berdiri, lalu memandangi layar televisi untuk terakhir kalinya.

“Kasihan juga tong biru itu,” katanya.

“Lho, kok kasihan?” tanya Cecep.

“Seumur hidup cuma jadi tong. Begitu dikaitkan dengan perkara uang, mendadak terkenal. Padahal yang seharusnya terkenal itu bukan tongnya, melainkan kebenaran tentang apa yang terjadi.”

Pepen mengangkat cangkirnya yang tinggal menyisakan ampas.

“Betul, Ceu. Jangan sampai kita sibuk membicarakan tong, lalu lupa menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas isinya.”

Pagi semakin siang. Televisi terus menyala. Warung Kopi Mundur–Maju kembali menjadi warung biasa, tempat orang-orang kecil membeli kopi dengan uang hasil kerja mereka sendiri.

Sementara itu, di Negeri Konoha Raya, berita OTT kembali masuk ke dalam arus berita harian. Besok mungkin ada perkara lain. Lusa, nama lain. Pekan depan, mungkin gedung yang sama, kamera yang sama, dan pertanyaan yang sama.

BACA INI JUGA :

K-Pop Tumbang oleh Musik Indonesia, Korupsinikus: Saatnya Memetik Cuan, Euy!

Dulu, orang bilang tong kosong nyaring bunyinya. Sekarang, tong plastik biru mendadak lebih nyaring daripada seribu pidato antikorupsi.

Tetapi jangan-jangan yang paling kosong bukan tongnya.

Jangan-jangan yang kosong adalah janji, rasa malu, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Dan kalau suatu hari seluruh tong di negeri ini sudah diperiksa, seluruh lemari sudah dibuka, seluruh amplop sudah dihitung, tetapi rakyat masih harus bertanya ke mana perginya keadilan, barangkali kita perlu memeriksa satu tempat lagi.

Bukan tong plastik. Bukan lemari besi. Melainkan nurani.

Sebab di Negeri Konoha Raya, rakyat sudah terlalu sering diminta bersabar.

Jangan sampai suatu hari kesabaran itu ikut masuk tong—lalu dibawa pergi tanpa berita acara.

— Selesai —

BACA INI JUGA :

Kawal Pelayanan Kesehatan, DPRD Jabar : Perlu Mekanisme yang Jelas untuk Bantu Pasien

The post Lagi, OTT Bupati Klaten! Korupsinikus : Tong Plastik Biru –dari kamar mandi ke Gedung Merah Putih appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat yang menekankan pentingnya pelayanan rumah sakit bagi seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, dr. Encep Sugiana, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, serta rumah sakit benar-benar diterapkan dilapangan.

“Kita menindaklanjuti pertemuan antara pemerintah provinsi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan para direktur rumah sakit.”

“Kita ingin melihat bagaimana tindak lanjut dari kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang sudah dibuat, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” tembah Encep seusai meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut Encep, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas, sehingga setiap masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dapat memperoleh layanan secara optimal.

Dalam hal ini, RSUD Bayu Asih dinilai telah menunjukkan upaya pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan, termasuk mereka yang menghadapi kendala pembiayaan.

Encep menjelaskan, persoalan biaya masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas untuk membantu pasien yang belum memiliki kemampuan membayar biaya perawatan,

Termasuk melalui skema jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) maupun Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bukan hanya itu, Encep menegaskan, kepastian mekanisme pembiayaan dan pengajuan klaim menjadi hal penting agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan pasien.

Perlu Mekanisme yang Jelas

“Diharapkan prosedur pengklaiman atas pasien yang menjadi tanggungan rumah sakit maupun pemerintah memiliki mekanisme yang jelas. Dengan begitu, rumah sakit juga memiliki kepastian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Encep berharap kerja sama antarpemerintah dan rumah sakit tidak hanya menjadi kesepakatan administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berpihak pada masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.

Encep menyebutkan, keberhasilan sistem perlindungan kesehatan tidak cukup diukur dari tersedianya fasilitas kesehatan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut memastikan pasien memperoleh penanganan yang tepat tanpa mengalami hambatan yang berlarut-larut.

“Harapannya, dengan adanya perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan rumah sakit, seluruh layanan kesehatan bisa semakin baik dan memuaskan masyarakat. Jangan sampai ada pasien yang terbengkalai atau tidak mendapatkan perawatan dengan baik,” tegas Encep.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar koordinasi antara pemerintah daerah dan rumah sakit terus diperkuat, terutama dalam memastikan kejelasan tanggung jawab pembiayaan serta keberlanjutan pelayanan bagi masyarakat.

Komisi V berharap langkah tersebut dapat memperluas akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat Jawa Barat agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan medis mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi.

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus memastikan pelaksanaan perluasan akses layanan kesehatan dan sistem perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Barat, khususnya pada rumah sakit jejaring pengampuan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU KIA).***

BACA INI JUGA :

• DPRD Jabar Konsultasi ke Kemendagri, Badan Pengelola Aset dan BUMD Masih Dikaji

• Tinjau Venue PORPROV XV Jabar, DPRD Jabar : Jangan Ada Kendala Teknis

The post Kawal Pelayanan Kesehatan, DPRD Jabar : Perlu Mekanisme yang Jelas untuk Bantu Pasien appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Ketua Pansus XX DPRD Jabar, Edi Askari mengatakan, pihaknya telah melaksanakan konsultasi serta verifikasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan aspek yuridis normatif dan fungsional organisasi berjalan optimal. Dalam konsultasi tersebut, fokus utama pembahasan meliputi rencana penggabungan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 7 OPD, serta pembentukan badan baru yakni Badan Pengelola Aset dan BUMD.

“Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, pada prinsipnya sejumlah persyaratan teknis untuk penggabungan OPD—seperti Bappeda dan BP2D —telah memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019. Namun, terdapat catatan penting terkait penajaman uraian tugas, kedudukan, tata kerja, hingga penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).” ujar Edi.

Cegah Tumpah Tindih Kewenangan

Edi Askari menjelaskan, berkaitan dengan rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD masih menjadi bahan kajian mendalam. Mengingat batasan dalam ketentuan Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengelolaan keuangan daerah, Pansus bersama Kemendagri dan akademisi terus menyelaraskan argumen yuridis dan fungsional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Lebih lanjut, Pansus XX menargetkan pembahasan Raperda ini dapat rampung pada 5 November mendatang. Setelah itu, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses harmonisasi secara simultan bersama Kanwil Kemenkumham Jabar dan Kemendagri selama masing-masing 14 hari kerja.

“Implementasi penataan OPD ini rencananya akan dilakukan secara bertahap guna meminimalisir potensi kendala kepegawaian, penganggaran, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik. Pada tahap awal, penataan diprioritaskan pada tiga hingga empat OPD yang disepakati untuk mulai berjalan pada tahun 2027, sementara sisanya disiapkan untuk tahun berikutnya,” pungkas Edi.***

BACA INI JUGA :

• Tinjau Venue PORPROV XV Jabar, DPRD Jabar : Jangan Ada Kendala Teknis

• Persoalan Sampah Terkait Banyak Faktor, Kebersihan, Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat dll

• IWP Gelar Nobar Port FC Vs Persib, Maung Bawa Pulang Tiga Poin dari Kandang Gajah Perang

The post DPRD Jabar Konsultasi ke Kemendagri, Badan Pengelola Aset dan BUMD Masih Dikaji appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.

Demikian Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomaius Untung mengungkapkan seusai melaksanakan kunjungan kerja ke Lapang Cigugur Sport Center Tadjimalela.

Giat dilakukan, dalam rangka meninjau kesiapan venue untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat Tahun 2026, Kabupaten Sumedang, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, peninjauan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana olahraga yang akan digunakan dalam penyelenggaraan PORPROV XV Jabar 2026.

“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin melihat secara langsung sejauh mana kesiapan venue yang akan digunakan untuk PORPROV XV Jawa Barat Tahun 2026.”

“Kami berharap seluruh fasilitas yang dipersiapkan benar-benar memenuhi kebutuhan pelaksanaan pertandingan,” tambah Yomaius Untung.

Ia menambahkan, persiapan venue tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lapangan, tetapi juga mencakup kelengkapan sarana dan prasarana pendukung, aspek keamanan, kenyamanan atlet, serta kesiapan teknis lainnya yang menunjang kelancaran kompetisi.

Oleh karena itu, Yomaius menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, serta pihak penyelenggara agar berbagai kebutuhan dapat dipersiapkan secara optimal sebelum pelaksanaan PORPROV.

“Kami berharap segala kekurangan yang masih ditemukan dalam proses persiapan dapat segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan pertandingan nantinya,” tambahnya.

Sarana Mengukur Hasil Pembinaan Atlet

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PORPROV merupakan agenda olahraga penting bagi Jawa Barat, bukan hanya sebagai ajang kompetisi antarkabupaten dan kota, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur hasil pembinaan atlet serta mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah.

Menurutnya, penyelenggaraan PORPROV yang didukung venue berkualitas akan memberikan pengalaman bertanding yang baik bagi para atlet sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga di Jawa Barat.

Melalui peninjauan ini, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Kabupaten Sumedang dapat mempersiapkan seluruh kebutuhan venue secara maksimal sehingga pelaksanaan PORPROV XV Jawa Barat Tahun 2026 dapat berjalan sukses.

Komisi V DPRD Jabar juga berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan fasilitas dan dukungan penyelenggaraan olahraga, sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pembinaan serta prestasi atlet Jawa Barat.***

BACA INI JUGA :

• IWP Gelar Nobar Port FC Vs Persib, Maung Bawa Pulang Tiga Poin dari Kandang Gajah Perang

• Persoalan Sampah Terkait Banyak Faktor, Kebersihan, Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat dll

The post Tinjau Venue PORPROV XV Jabar, DPRD Jabar : Jangan Ada Kendala Teknis appeared first on Tanda Baca : Start by Reading.