Anggaran Dinsos di KUA-PPAS APBD 2026 berkurang, DPRD Jabar soroti agar permasalahan itu tidak berdampak pada kualitas layanan sosial terutama bagi PMKS dan ODGJ
Bandung, tandabaca.id
Komisi V DPRD Jabar menyoroti penurunan anggaran Dinas Sosial (Dinsos) dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026. Penurunan tersebut dinilai berpotensi memperburuk kualitas layanan sosial, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), anak-anak di panti, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Diah Fitri Maryani, SE., MM. dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, anggaran Dinas Sosial Jabar pada 2026 terpantau mengalami pemangkasan cukup besar, dari semula Rp250 miliar menjadi hanya Rp150 miliar. Terutama, untuk kegiatan penanganan ODGJ dan kebutuhan dasar anak-anak panti.
“Penurunan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas layanan sosial. Kami mendorong Dinas Sosial untuk menyusun program-program prioritas yang jelas dan berbasis data, agar bisa diperjuangkan kembali penambahan anggarannya,” ujar Diah Fitri saat ditemui usai rapat kerja bersama Dinsos Jabar, Bappeda, dan BPKAD, baru-baru ini.
Hasil Tinjauan Lapangan: Sarana dan Prasarana Banyak yang Rusak
Sebelum rapat pembahasan KUA-PPAS, Komisi V telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah UPTD dan panti sosial, termasuk panti rehabilitasi ODGJ dan panti anak-anak. Hasil tinjauan menunjukkan masih banyak fasilitas yang mengalami kerusakan, serta kekurangan ruang layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Dari hasil peninjauan, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp90 hingga Rp100 miliar untuk memperbaiki infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar di panti. Tapi semua itu harus didukung oleh data yang kuat dan visualisasi seperti gambar teknis,” tegasnya.@Ry
BACA INI JUGA
Lima Skuad Persib Terbang ke Arab Saudi, Akan Berhadapan Sebagai Lawan
Response (1)