APBD Perubahan 2025, Anggaran Infrastruktur Jalan Meningkat Hingga Rp300 Miliar

Tati Supriati Irwan Wakili Fraksi Golkar Sampaikan Pandangan Umum Soal Perubahan APBD Jabar 2025 (Foto Istimewa)

Bandung, tandabaca.id
Pemprov Jabar memproyeksikan meningkat signifikan anggaran infrastruktur jalan hingga Rp300 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Meski fokus utama diarahkan ke pembangunan fisik, layanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap mendapat perhatian.

Namun, beberapa fraksi DPRD Jabar menilai kinerja pendapatan dan belanja masih perlu digenjot.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, mengkritisi realisasi pendapatan yang baru 45% dan belanja 39%. Ia juga meminta penjelasan soal pengendalian defisit, analisis risiko penyertaan modal, dan kinerja BUMD, khususnya Bank BJB.

“Meski demikian, kami mengapresiasi lonjakan belanja modal hingga 170% yang sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur,” kata Tia saat Rapat Paripurna dengan Acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Jabar 2025 di Bandung, Selasa malam (12/8/2025).

Sedangkan, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ayi Sahrul Hamzah, mengimbau agar dipastikan anggaran perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Misalnya, pembangunan PJU dan jalan dilakukan merata, dengan pengawasan ketat agar kualitas terjaga,” tegasnya.

Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, menyebutkan seluruh pertanyaan dari fraksi akan dijawab dalam rapat paripurna DPRD berikutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan sejumlah sektor yang akan mendapat tambahan dana, antara lain penerangan jalan umum Rp100 miliar, jaringan irigasi Rp110 miliar, ruang kelas baru Rp30–50 miliar, dan tambahan anggaran kesehatan Rp29 miliar.

Dengan waktu yang tersisa di 2025, optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemanfaatan aset, dan perbaikan kinerja BUMD menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan demi menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan manfaat APBD dirasakan masyarakat luas.

“Kita ingin hasil penggunaan APBDP ini benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus memastikan pembayaran utang program PEN berjalan lancar,” pungkasnya.@Ry

BACA INI JUGA
Kebijakan Gubernur Terkait PAPS, Kadisdik : Perlindungan Terhadap Hak Anak

 

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *