Bandung, tandabaca.id
Wakil Rakyat Mediasi Kasus Doxing Diskominfo Jabar terhadap Aktivis Demokrasi. Namun belum ada penyelesaian secara konkret. Permasalahan, berpotensi lanjut ke jalur hukum.
Komisi I DPRD Jabar fasilitasi mediasi dalam kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan secara daring terhadap Neni Nurhayati –Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP).
Mediasi dilakukan karena Doxing yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat berdampak buruk terhadap Neni Nurhayati.
Meski kedua belah pihak telah dipertemukan secara daring, tetapi belum ada penyelesaian secara konkret karena sikap pasif Diskominfo Jabar, bersikukuh tidak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Mediasi untuk Redakan Konflik
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyatakan, mediasi bertujuan meredakan konflik dan mencegah perkara berlanjut ke ranah hukum. Namun, sikap pasif Diskominfo membuat proses tersebut tidak berjalan mulus.
“Kalau soal permintaan maaf yang kita sampaikan, itu karena kita bisa lihat tadi Diskominfo begitu, dia hanya berdalih sudah melakukan takedown karena sebelumnya mengunggah foto Bu Neni tanpa izin, tapi Diskominfo belum menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” kata Rahmat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jabar, Senin, 4 Agustus 2025.
Komisi I, menurut Rahmat, hanya bisa memberikan saran agar kasus tersebut tidak dibawa ke jalur hukum, selama masih bisa diperbaiki secara etis. Akan tetapi, keputusan akhir tetap berada di tangan Neni Nurhayati.
“Kami dari DPRD kan sifatnya hanya saran. Tapi ya kembali itu haknya Bu Neni Nurhayati dan teman-teman,” ujar Rahmat.
Neni Menghargai Upaya Mediasi
Dalam mediasi tersebut, Neni Nurhayati hadir secara daring dengan didampingi tim kuasa hukum dari LBH PP Muhammadiyah. Ia mengaku menghargai upaya mediasi yang telah dilakukan Komisi I DPRD Jabar.
“Saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi Komisi I DPRD ketika tadi menyampaikan perspektif-perspektifnya, termasuk permintaan maaf yang seharusnya diucapkan Diskominfo Jabar,” ujar Neni.
Kendati begitu, Neni menyayangkan tidak adanya itikad baik dari Diskominfo Jabar karena tampak enggan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Padahal kalau misalnya Diskominfo sendiri mewakili Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf, selesai permasalahannya,” tambah aktivis demokrasi tersebut.
Neni Pertimbangkan Opsi Hukum
Lebih lanjut, Neni mengaku bersama tim hukumnya sedang mempertimbangkan opsi hukum. Keputusan akhir terkait langkah tersebut akan menunggu hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Muhammadiyah.
“Saya dengan tim kuasa hukum juga mempertimbangkan beberapa hal termasuk melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Tapi ini kasusnya akan dibahas dulu di Rakornas di pimpinan pusat Muhammadiyah,” beber Neni.
Neni menegaskan pentingnya sikap bertanggung jawab dari pemerintah dalam menjamin keamanan digital dan kebebasan berpendapat. Ia mendorong adanya pos pengaduan dan bantuan hukum bagi warga yang mengalami kejadian serupa.
“Ini permasalahan yang sangat serius, permasalahan kebebasan berpendapat, keamanan warga, bagaimana ekosistem digital yang brutalnya luar biasa di Jawa Barat hari ini,” tegasnya.
Diskominfo Bilang Sudah Takedown
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menurunkan unggahan foto dan menanggapi somasi.
“Kami sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya. Pertama, keberatan terhadap foto tadi itu, kami sudah takedown. Kedua, kita jawab juga surat somasi yang dilayangkan kepada Pemprov Jabar,” ujar Adi.
Disinggung terkait sikap Diskominfo Jabar yang enggan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, Adi tidak menjawab. Namun, ia membantah tudingan adanya buzzer yang didanai dari APBD, dan mengaku prihatin atas serangan daring yang menimpa Neni.
“Kami prihatin dan menyayangkan yang terjadi kepada Bu Neni seperti serangan-serangan dari netizen,” tutupnya.(Ry)
