Bandung, tandabaca.id
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Muhamad Sidkon Dj, menegaskan, transformasi Pilkades ke sistem e-voting membutuhkan percepatan kerja teknis yang matang dan terukur. Menurutnya, seluruh tahapan menuju hari pemungutan suara harus benar-benar diuji sebelum diterapkan kepada masyarakat.
Pemprov Jabar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) saat ini terus melakukan pemantapan persiapan. Mulai dari koordinasi intensif dengan Pemkab Indramayu, sinkronisasi data kependudukan dengan Dukcapil, hingga optimalisasi aplikasi administrasi desa agar terhubung dengan sistem pemilihan digital.
Sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan internet dan perangkat komputer juga tengah dipenuhi. Komisi I mengingatkan bahwa kualitas infrastruktur tidak boleh diabaikan, mengingat masih ada desa-desa di Jabar yang menghadapi persoalan konektivitas dan stabilitas jaringan.
BACA INI JUGA : Bencana di Asia Tenggara, Kata Korupsinikus : Panggul Beko Sekalian
Sidkon menegaskan bahwa sinkronisasi data pemilih menjadi faktor paling krusial. Seluruh tahapan akan terintegrasi dengan data kependudukan sehingga kesalahan dalam basis data berpotensi memicu masalah di lapangan.
“Validitas data adalah kunci. Kita ingin proses berjalan tanpa celah dan tidak menimbulkan gugatan,” ujarnya, Jumat, 5 Desember 2025.
Sidkonjuga menjelaskan bahwa perbedaan Pilkades manual dan e-voting pada dasarnya hanya terletak di mekanisme pencoblosan. Pemilih tidak lagi menggunakan surat suara kertas, melainkan memilih langsung melalui perangkat elektronik. Cara ini, kata Sidkon, mempercepat rekapitulasi sekaligus menutup ruang kecurangan.
Komisi I mendorong agar evaluasi dilakukan menyeluruh setelah pelaksanaan berlangsung. Evaluasi mencakup fase pra-pilkades, hari-H pemungutan suara, hingga pasca-pelaksanaan.
BACA INI JUGA : Fraksi-fraksi DPRD Jabar Sampaikan Pandangan Umum atas Dua Ranperda
“Masukan dari masyarakat, panitia, dan pengawas harus dirangkum menjadi bahan penyempurnaan sebelum sistem ini diperluas,” tuturnya.
Lebih jauh, Sidkon melihat pelaksanaan Pilkades digital sebagai pintu masuk menuju digitalisasi layanan publik desa. Ia berharap momentum ini mendorong percepatan modernisasi administrasi desa, mulai dari layanan kependudukan, bantuan sosial, hingga pengelolaan anggaran desa.
“Kita ingin desa-desa di Jawa Barat menjadi pelopor tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya.@
Response (1)