Bandung, tandabaca.id
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, kritik tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Maulana menyinggung frekuensi pergeseran anggaran yang dinilai tidak transparan dan luput dari pengawasan legislatif.
Maulana juga menyebut, ada indikasi anggaran siluman dalam proyek pembangunan pagar Gedung Sate.
Maulana menilai, pemerintah provinsi menggunakan dalih ketentuan presiden untuk melakukan pergeseran anggaran secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota dewan secara utuh.
BACA INI JUGA : TNI Kerahkan Alutsista Penanganan Bencana Banjir di Aceh
“Dulu, saat pandemi Covid-19 di era (Gubernur) Ridwan Kamil, pergeseran anggaran paling banyak terjadi lima kali. Sekarang, jumlahnya tidak diketahui pasti, bisa delapan, sembilan, atau bahkan lebih. Anggota DPRD banyak yang tidak mengetahui detail pergeseran ini,” katanya.
Politisi PKB ini menyayangkan lolosnya anggaran Rp3,9 miliar untuk proyek fisik yang tidak mendesak, sementara sektor krusial terkena dampak efisiensi.
Akibat pergeseran prioritas anggaran, dana hibah sosial dihapuskan total dan kapasitas pelayanan publik menurun signifikan.
“Biasanya, Dinas Sosial mampu mengurus sekitar 300 anak terlantar per tahun. Namun untuk tahun 2025, kapasitasnya turun drastis menjadi hanya 130-an anak. Banyak efisiensi dilakukan di dinas-dinas, tetapi faktanya justru ada pembangunan pagar yang tidak memiliki urgensi sama sekali,” katanya.
BACA INI JUGA : Aceh Diguncang Banjir Bandang, Prabowo Tinjau Jembatan Pante Dona
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menilai wajar polemik anggaran pembangunan pagar Gedung Sate senilai Rp3,9 miliar. Menurutnya, dana tersebut sudah dialokasikan dan disetujui DPRD sebelum kebijakan pengetatan anggaran operasional diterapkan.
Buky menjelaskan, angka Rp3,9 miliar bukan hanya untuk bagian depan, melainkan mencakup seluruh area. Ia menegaskan, efisiensi ketat hanya berlaku untuk biaya operasional harian, sementara program yang sudah disetujui, seperti penataan Gedung Sate, tetap berjalan.
Penataan Gedung Sate dinilai strategis. Selain fungsi administrasi, proyek ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang pariwisata, edukasi publik, dan penguatan identitas budaya Jawa Barat.@Ry
Response (1)