BANDUNG, TANDABACA.ID – Fraksi PDIP DPRD Jabar soroti carut-marut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tahap 1, dan meminta Disdik melakukan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi dinilai mendesak agar berbagai persoalan yang muncul pada tahap pertama tidak kembali terulang dalam pelaksanaan SPMB Tahap II jalur domisili dan afirmasi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan pihaknya akan mengawal penuh pelaksanaan SPMB Tahap II yang berlangsung pada 30 Juni hingga 6 Juli 2026.
Menurutnya, proses penerimaan peserta didik harus berjalan transparan, adil, akuntabel, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Berbagai persoalan pada pelaksanaan tahap pertama harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi pada tahap berikutnya,” ujar Ineu, Selasa (30/6/2026).
Ineu menilai, pelaksanaan SPMB Tahap I memunculkan banyak persoalan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Mulai dari gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta, polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi berbagai kebijakan baru, termasuk Program Sekolah Maung.
Fraksi PDIP DPRD Jabar meminta Disdik melakukan kajian, perencanaan, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan PCMB dan SPMB setiap tahun, termasuk memastikan kesiapan anggaran sebagai pendukung program penerimaan murid baru.
Selain itu, Fraksi PDIP menilai sosialisasi mekanisme SPMB maupun PCMB masih belum maksimal sehingga banyak orang tua murid kebingungan memahami aturan yang berlaku.
Tak hanya itu, Ineu juga menyoroti Program Sekolah Maung yang dinilai belum disosialisasikan secara utuh.
Penjelasan mengenai dasar penetapan kriteria program tersebut, kata dia, perlu disampaikan secara terbuka agar tidak memunculkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lain maupun anggapan sebagai bentuk sekolah unggulan yang sebelumnya telah dihapus.
Dari sisi teknis, Fraksi PDIP mencatat masih banyak kendala dalam sistem pendaftaran.
Gangguan aplikasi, kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, perubahan peringkat seleksi, hingga perubahan nilai akibat formula yang dinilai tidak sesuai ketentuan menjadi catatan yang harus segera diperbaiki.
Polemik Jalur Zonasi
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah polemik jalur zonasi. Fraksi PDIP menemukan adanya calon peserta didik yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru tidak diterima, sedangkan peserta dengan jarak lebih jauh lolos seleksi.
Selain meminta penjelasan mengenai mekanisme penambahan daya tampung sekolah negeri, Fraksi PDIP juga menyoroti pelaksanaan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Program tersebut pada prinsipnya didukung sepanjang benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Ineu menegaskan, Fraksi PDIP DPRD Jabar akan terus mengawasi pelaksanaan SPMB 2026 agar seluruh kebijakan pendidikan berjalan sesuai prinsip keadilan dan menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.***
Response (1)