BANDUNG, TANDABACA.ID – Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, rawan, anggota DPRD Jabar Tedy Rusmawan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan di jalur yang membentang sekitar 18,4 kilometer tersebut.
Tedy menilai kondisi sejumlah titik di Jalan Soekarno-Hatta sudah membutuhkan perhatian serius. Minimnya penerangan jalan umum (PJU), rambu lalu lintas, serta fasilitas penyeberangan disebut menjadi persoalan yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminal.
“Kami mohon ini bisa menjadi perhatian Pak Gubernur Jabar,” kata Tedy dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/8/2026).
Menurut Tedy, Jalan Soekarno-Hatta merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kota Bandung, mulai dari kawasan Cibereum hingga Cibiru. Tingginya aktivitas kendaraan dan masyarakat di sepanjang ruas tersebut tidak sebanding dengan kondisi sejumlah fasilitas keselamatan jalan.
Ia bahkan menyebut persoalan penerangan sebagai salah satu faktor yang membuat beberapa lokasi di Jalan Soekarno-Hatta rawan pada malam hari. Kondisi tersebut, menurutnya, turut membuka peluang terjadinya tindak kriminal seperti pembegalan.
“Ini jalan luar biasa rawan sekali. PJU sangat minim sehingga terjadi beberapa kali pembegalan di sana. Kemudian rambu-rambu lalu lintas sangat minim,” ujarnya.
Persoalan keselamatan juga terlihat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tersebut. Tedy menyinggung kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan hingga menimbulkan korban jiwa, termasuk dua pesepeda yang meninggal dunia.
Karena itu, ia meminta persoalan Jalan Soekarno-Hatta tidak hanya dilihat dari sisi kelancaran lalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari upaya melindungi keselamatan masyarakat.
Minim JPO
Selain pengguna kendaraan bermotor, pejalan kaki juga dinilai menghadapi risiko ketika harus menyeberangi jalan tersebut. Tedy mengatakan jumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) masih minim, padahal terdapat sejumlah sekolah menengah atas di sepanjang jalur itu.
“Ini masuk juga keluhan soal permintaan pembangunan JPO yang saat ini sangat minim, padahal di sana ada beberapa sekolah SMA. Sehingga tak pelak kerap terjadi kecelakaan di beberapa titik di jalan tersebut,” katanya.
Tedy memahami bahwa Jalan Soekarno-Hatta bukan merupakan ruas jalan yang berada di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ruas tersebut tercatat sebagai aset pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi Pemprov Jabar untuk mencari bentuk intervensi yang memungkinkan, terutama jika menyangkut keselamatan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong perbaikan fasilitas keselamatan, termasuk penerangan, rambu lalu lintas, dan fasilitas penyeberangan.
“Kami mohon ini bisa menjadi perhatian Pak Gubernur. Kalau memang perlu kita intervensi kenapa tidak, karena ini menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.***
