Jakarta, tandabaca.id –
DPR RI Lakukan RDP dengan Kementerian PUPR, dalam kesempatan tersebut wakil rakyat dengan blak-blakan bilang masyarakat di sekitar proyek tidak merasakan dampak, jadi kuli saja sulit, Selasa 20 Juni 2023.
Drs. H. Mulyadi, MMA., Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jabar V mengatakan hal tersebut di atas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Kang Mulyadi, sapaan akrab untuk anggota parlemen kelahiran 2 November 1970 itu menyampaikan 3 hal.
Pertama, kata Kang Mulyadi, perlu kepekaan pemerintah khususnya di Kementerian PUPR, karena banyak projek-projek besar yang bersumber dari APBN, contoh aktual pembangunan Rusun Citeureup (Kab. Bogor).
“Tetapi saya terima laporan, masyarakat di sekitar proyek ini tidak merasakan dampaknya sama sekali. Bahkan, hanya untuk menjadi kuli bangunannya pun sulit,” ujarnya.
Kang Mulyadi, menambahkan – “Makanya, perlu ada norma-norma demi memprioritaskan warga sekitar, agar SDM Lokal di sekitar pembangunan bisa ikut merasakan.”
TENAGA ASING DI IKN
Lebih lanjut menurut Kang Mulyadi dalam RDP ini, menanggapi rencana pemerintah memperkerjakan tenaga asing di IKN (Kaltim), ia menyarankan sebagai butir kedua:
“Bangunlah segera Balai Latihan Kerja (BLK), agar warga setempat di sekitar IKN menjadi pesertanya. Kelak mereka lulus dari BLK, mudah disalurkan ke dunia kerja. Jangan seperti sekarang, warga di sekitar IKN banyak yang masih sulit mendapat pekerjaan,” tandasnya.
Selanjutnya, pada butir ketiga Mulyadi meminta negara betul-betul hadir dalam pembangunan,”pembangunan di daerah harus sesuai dengan instruksi presiden, agar terjalin sinnkornisasi antara Kementerian PUPR dengan instruksi presiden itu sendiri.”
Menyinggung apa pesan terpenting dari RDP hari ini,” Ada tiga agenda penting untuk Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yaitu Pembenahan, Optimalisasi dan Pengembangan,” tandasnya sambil menambahkan – “Bila hal IKN ini sebagai legacy dari Presiden Jokowi, seharusnya dipersiapkan dengan matang. Mereka harus mempersiapkan diklat atau masuk BLK dulu untuk pekerja lokal, khususnya.” ***
