Bandung, tandabaca.id
Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat (Setwan) DPRD Provinsi Jawa Barat Arip Ahmad Rivai mengakui pihaknya saat ini tengah melakukan efisiensi diberbagai pos anggaran seiring penurunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Penurunan APBD 2026 disebabkan oleh turunnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya Kantor DPRD Jabar, Senin 27 Oktober 2025.
Dijelaskan Arip Ahmad Rivai dengan turunnya TKD, Setwan DPRD Jabar mau tidak mau harus meninjau ulang seluruh kegiatan yang tengah direncanakan. “Semua program yang kurang esensial akan dikurangi volumenya,” jelasnya.
Langkah efisiensi, menurut Arip Ahmad Rivai dilakukan mulai dari pengurangan biaya makan-minum (mamin) hingga meniadakan perjalanan dinas ke luar provinsi.
“Kami juga meminimalisir penggunaan listrik dengan mematikan lampu di sebagian besar ruangan pada malam hari. Kegiatan seremonial dan perayaan yang berlebihan juga akan dipangkas,” jelasnya.
Arip Ahmad Rivai juga menjelaskan, arahan dari Gubernur Jawa Barat juga tegas, penghematan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Arahan Pak Gubernur jelas, rapat cukup minum air putih saja. Ini menggambarkan betapa seriusnya upaya efisiensi penggunaan anggaran,” katanya sambil tersenyum.
Nggak Ada PHK
Meski demikian, Arip Ahmad Rivai memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai Setwan DPRD Jabar. Namun, penataan pegawai akan dilakukan dengan menempatkan pegawai yang dinilai kurang produktif ke unit kerja lain seperti guru, Satpol PP, atau tenaga kebersihan. Selain itu, penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) juga akan diberlakukan untuk efisiensi operasional.
“Jadi, bukan pengurangan pegawai, tapi penyesuaian peran agar semua tetap produktif,” ujarnya.
Arip Ahmad Rivai menegaskan, DPRD Jabar tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Anggota dewan diharapkan tetap aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dan menjalin komunikasi dengan konstituen.
“Untuk kegiatan reses, tetap dilaksanakan tiga kali setahun seperti biasa. Hanya saja, jumlah peserta dikurangi dari 100 menjadi 75 orang, dan titik kegiatan dari delapan menjadi enam,” paparnya.
Potensi Pemotongan DBH
Terkait potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Arip Ahmad Rivai mengaku masih menunggu kepastian. Namun, ia memastikan Setwan Jabar akan mencari solusi terbaik agar program kerja DPRD Jabar tetap berjalan optimal.
“Intinya, kami akan membuat skala prioritas program agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara efisien untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.@Ry
BACA INI JUGA
Terdampak Pemangkasan TKD, Pemprov dan DPRD Jabar Revisi Program Kerja
Nova Arianto Resmi Umumkan 21 Nama Pemain untuk Piala Dunia U17 2025
Response (1)