Muktamar ke-6 PBB digelar di Denpasar Bali. Harapannya bisa terpilih wajah-wajah baru, generasi penerus yang berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan cita-cita partai
Bali, tandabaca.id
Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Hukum HAM) Yusril Ihza Mahendra menghadiri acara pembukaan muktamar ke-6 Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.
Muktamar ke-6 PBB dihadiri 1.000 orang yang berasal dari kader DPP, DPW dan DPC PBB se-Indonesia. Serta organisasi-organisasi otonom dan badan-badan khusus PBB.
Giat bertajuk Muktamar ke-6 2025 Generasi Emas, Partai Bulan Bintang Transformasi, New Era Politik dibuka secara resmi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, yang datang untuk mewakili Presiden RI.
Yusril Ihza Mahendra dalam sambutannya mengatakan giat dilakukan untuk memilih Ketua Umum PBB definitif periode 2025-2030. Untuk menggantikan pejabat Ketua Umum yang akan berakhir masa jabatannya pasca muktamar.
Harapannya, Ketum PBB yang baru, serta seluruh jajaran pengurus PBB dari Pusat sampai ke daerah-daerah akan diisi oleh wajah-wajah baru, generasi penerus yang berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan cita-cita partai.
Sebagai sebuah partai, pengabdian partai ini kepada bangsa dan negara adalah melalui perjuangan politik untuk membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara maju yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2045.
Disebut demikian karena tahun 2045 acap dinarasikan sebagai Tahun Indonesia Emas, bertepatan dengan 100 tahun keberadaan NKRI.
Wadah Pendidikan dan Rekrutmen Politik
Sebagai partai, PBB menyediakan diri sebagai wadah pendidikan dan rekrutmen politik untuk menampung siapa saja dari kalangan WNI yang berminat terjun ke politik sepanjang mereka menerima dan setuju dengan asas-asas, tujuan dan program-program partai.
“Saya berharap dan berjuang untuk membangun sistem politik yang adil dan terbuka serta memberi kesempatan kepada siapa saja untuk berpartisipasi,” katanya.
Demokrasi, jelas Yusril Ihza Mahendra seperti dikatakan Presiden Prabowo, harus dibangun dengan adil agar jangan didominasi kalangan yang punya uang saja.
“Kemampuan personal dalam berpolitik jauh lebih penting dan bermanfaat bagi bangsa dan negara daripada meraih posisi politik dengan cara membeli suara rakyat. Politik transaksional harus kita ganti dengan politik yang rasional,” pungkasnya.***