Ojol Demo Tolak ERP dan Copot Kadishub DKI Jakarta dan Jabodetabek. Aksi Dilakukan dengan menggeruduk Balai Kota, Rabu 8 Februari 2023.
Jakarta, tandabaca.id
Waduh, Komunitas Ojek Online (Ojol) DKI dan Jabodetabek kembali geruduk gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Mereka, para Ojol berbondong-bondong mengenakan atribut lengkap dengan berunjuk rasa (Unras) pada pukul 12.20 wib sambil membentangkan spanduk menolak kebijakan Electronic Road Pricing ERP.
Aksi demonstrasi yang diwarnai dengan tuntutan yaitu tolak ERP atau kebijakan jalan berbayar dan juga minta mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Syafrin Lupito.
“Kepada Kadishub wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi kemacetan atau copot jabatannya,” bunyi tulisan di spanduk pengunjuk rasa.
Suasana tambah bergemuruh saat pendemo yang menginginkan bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Dengar aspirasi kami Pak, karena Bapak tidak punya hak. Bapak bukan dipilih warga DKI Jakarta, Bapak tidak punya wewenang untuk itu,” ucap salah satu pendemo.
Selanjutnya, para ojol juga mengultimatum dengan dua pilihan kepada Pemernitah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diantaranya, tidak menerapkan ERP atau mencopot Syafrin Liputo sebagai Kadishub.
“Harus bertanggung jawab kau pak. Karena Pj Gubernur tidak mungkin menerbitkan ERP. Jadi Pak Syafrin harus dicopot,” tambah pendemo lainnya.
ERP MASIH DIKAJI
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa, penerapan kebijakan jalan berbayar atau ERP saat ini masih dalam tahap kajian.
“Implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan saja warga masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi,” ujarnya.
Sedangkan, hal yang sama juga diungkapkan, Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Dia mengatakan bahwa pengkajian penerapan kebijakan ERP, dikhususkan untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta.
Syafrin juga menyebutkan akan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat tentang kebijakan ERP.
“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik, Kami pastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” jekasnya. (is)
Response (1)