Bandung, tandabaca.id
Anak Presiden Kebelet Nyawapres (mencalonkan jadi wakil presiden), akibatnya produk MK Cacat Hukum, Gema 77/78 gerah, siap turun ke jalan, dorong DPR RI Gunakan Hak Interpelasi.
Gonjang-ganjing, produk MK cacat hukum ini, mengemukan saat Gema 77/88 melakukan konsolidasi dan diskusi terkait peringatan sumpah pemuda di Roemah Bersama Alumni Jalan Imam Bonjol, No.16 Bandung, Sabtu 28 Oktober 2023.
Narasumber dalam diskusi itu adalah, Pengamat Politik, Indro Tjahyono, Subur Dwiyono dan Prof Sarmidi. Moderatornya adalah Dwi Soebawanto.
“Kalau dari awal, proses pembalonan, proses pengusulan calon-calon itu sudah curang, kemudian hal itu melibatkan mahkamah konstitusi,” katanya.
“Yang nanti, ujung-ujungnya konflik pemilu pun harus maju ke MK. Ini merupakan hal yang kritis ya, untuk orang bisa mendapatkan kemenangan, dalam pemilu atau pilpres,” bebernya.
Kalau cara-cara itu sudah dilakukan, pesta rakyat lima tahunan ini jadi nggak jujur adil (Jurdil) dan langsung umum bebas rahasia (Luber) lagi.
“Jadi nggak mungkin bersih lah, permainannya itu udah kotor dari awal. Nah kita coba berpikir. Bagaimana sebenarnya, persoalan ini,” katanya.
“Ini masih belum pemilu. Persoalan konstitusinya aja masih belum benar. Jadi pemilu boleh masuk, tetapi urusan urusan konstitusi itu dibenahi,” terangnya.
Memang MK kemarin cacat ya, kata Indro, pertama saat memutuskan umur calon Wakil Presiden yang tidak lain anak sulung Presiden, soal disenting opinion, yang abstain dianggap setuju.
“Nggak benar, masa Hakim MK menyetujui memanupulasi umur, atau sudah pernah menjadi kepala daerah. Itu persoalan,” ujarnya.
KRISIS KONSTITUSI
Untuk memutup kecurangan itu, kemudian dibuatkan komite etik majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) yang ketuanya adalah Jimly Asshiddiqie.
“Tapi sudah beberapa kali oleh wartawan ditemui, Jimly ini ngintil terus ya, dengan Prabowo. Bahkan setengah masuk timnya Prabowo. Jadi nggak mungkin bisa nantinya MKMK itu mengadili konstitusi itu sendiri,” terangnya.
“Jadi itu, yang kita anggap negara ini krisis konstitusi, harus dibereskan dulu,” katanya.
Selain itu, tambah Indro lagi soal Ketua MK itu sendiri, yang tidak lain adalah adik ipar dari Presiden.
“Ini persoalan, karena hal ini bertentangan dengan TAP (Ketetapan) MPR. Yang tidak memperbolehkan adanya nepotisme. Jadi harus mundur, peraturannya demikian,” terangnya.
Soal lainnya, Presiden itu ayahnya Gibran (Cawapres) yang akan jadi kontestan Pilpres. Oleh karenanya, dia nggak boleh cawe-cawe.
“Cawe-cawe dia, bilangnya nanti ada kejutan, bilangnya nanti calon presidennya berambut putih lah. Itu cawe-cawe, Nggak boleh itu. Nah ini juga yang kita persoalkan dalam diskusi ini,” terangnya.
Karena, menurut Indro, pemilu itu bukan soal kalah memang, tapi andaikata ada kemenangan, kemenangan itu kemenangan yang fair, dengan aturan yang benar.
“Kalau di sepakbola itu, aturannya ditegakkan, bukan sebelum main sepakbola, hakim garis, wasit, semua sudah diatur, ini yang nggak boleh,” terangnya.
“Oleh karena itu dalam konsolidasi dan diskusi tadi kita sepakat mendorong DPR untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap produk MK yang cacat hukum ,” katanya.
HAK INTERPELASI
Persoalan itu, tambah Indro, tidak hanya akan didorong di tingkat legislatif meminta DPR menggunakan hak interpelasinya, tetapi Gema 77/78 juga siap turun ke jalan.
“Bukan hanya didorong ditingkat legislatif, tapi kita juga harus demo, karena ini persoalan moral bangsa, tidak boleh kita remehkan,” terangnya.
Tuntutannya, kata Indro, meminta DPR RI menganulir produk MK soal Gibran Rakabuming Raya yang bisa nyawapres berdasarkan UU yang cacat.
Baik karena produknya nggak benar, maupun karena ada penyelundupan hukum.
“Kan sebagian hakim konstitusi juga bilang, aneh ini prosesnya cepat tapi penyelundupan hukum ada di dalamnya,” pungkasnya.***
BACA INI JUGA
Response (1)