DPRD Jabar Bantah Pandangan Warganet, Katanya Dewan Enggan Temui Demonstran

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa saat membacakan 11 Poin Rapor Kritis Kebijakan Nasional. (Foto Achmad Ariesmen)

BANDUNG, TANDABACA.ID – Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, bantah pandangan sejumlah orang, terutama warganet di media sosial, yang menilai dewan enggan temui massa demonstran.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari ini, massa aksi dari berbagai elemen masyarakat datang secara bergelombang untuk menyampaikan aspirasinya di depan pintu besar gedung DPRD Jabar yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Pandangan warganet itu terang menimbulkan kesan anggota DPRD Jabar setelah terpilih lewat jalur pesta demokrasi, memilih mengambil jarak dengan rakyat yang telah memilihnya sebagai anggota dewan.

Buky mengatakan, anggapan DPRD Jabar tidak merespons demonstran adalah pandangan yang keliru. Menurutnya, dalam setiap aksi unjuk rasa, DPRD selalu mendelegasikan anggota untuk menemui dan berdialog dengan perwakilan massa.

“Sebenarnya bukan kami tidak merespons. Dalam beberapa aksi demonstrasi sebelumnya, kami pun selalu menugaskan anggota DPRD untuk menerima perwakilan demonstran dan membuka ruang dialog. Kebetulan hari ini kami sedang mengadakan Rapat Paripurna, sehingga seluruh anggota Dewan hadir lengkap dan memiliki kesempatan untuk langsung berdialog dengan massa,” urai Buky pada Kamis, 25 Juni 2026.

Tuntutan Mahasiswa Diteruskan ke DPR

DPRD Jabar menegaskan komitmennya meneruskan seluruh tuntutan dari gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat ke tingkat pusat.

Langkah ini diambil setelah DPRD Jabar menerima berbagai masukan strategis terkait isu nasional dan daerah yang berkembang belakangan ini.

Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menyampaikan dewan telah menghimpun aspirasi dari berbagai gabungan kelompok mahasiswa, aktivis, dan masyarakat yang datang sejak 11 Juni 2025 hingga gelombang aksi terbaru pada 22 Juni 2026.

Sejumlah poin krusial yang disuarakan di antaranya mencakup krisis nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, evaluasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembatasan keterlibatan TNI/Polri di ranah sipil.***

BACA INI JUGA :

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *