Salam Komando Kapolri-Kejaksaan Agung, Korupsinikus: Positif bagi Mereka, “Nesetif” bagi Publik! Di Negeri Konoha Raya (NKR), publik sudah terlalu sering menyaksikan drama hukum yang berganti judul, tetapi memainkan aktor-aktor yang nyaris sama.
Esai Satire: Harri Safiari
Sebuah salam komando. Sebuah senyum. Beberapa jabat tangan. Puluhan kamera. Lalu, ribuan tafsir bermunculan.
Di negeri yang miskin kepercayaan, simbol sering bekerja lebih keras daripada substansi.
Kapolri dan Jaksa Agung tampak akrab. Tidak ada yang keliru. Hubungan antarlembaga memang semestinya harmonis. Negara membutuhkan koordinasi, bukan perseteruan.
Masalahnya, publik mempunyai cara pandang yang berbeda.
Publik tidak menghitung berapa derajat tangan terangkat saat memberi hormat. Publik menghitung berapa perkara besar yang benar-benar sampai ke pengadilan.
Publik tidak sibuk mengamati siapa yang lebih dulu memberi salam. Publik justru menunggu siapa yang lebih dulu berani menyentuh mereka yang selama ini tampak kebal hukum.
Korupsinikus tertawa kecil.
“Salam komando itu bagus. Asal jangan berubah menjadi salam kompromi.”
Di situlah kegelisahan lahir.
Semakin akrab hubungan dua institusi penegak hukum, semakin besar harapan masyarakat bahwa hukum akan bekerja tanpa pandang bulu. Namun, pada saat yang sama, tumbuh pula kecemasan: jangan-jangan keakraban justru mengikis jarak kritis yang diperlukan dalam negara hukum.
Demokrasi membutuhkan kerja sama.
Tetapi demokrasi juga membutuhkan saling mengawasi.
Sebab, kekuasaan yang terlalu akrab kadang lupa bahwa ia sedang diawasi rakyat.
Korupsinikus kembali menyelutuk.
“Rakyat tidak membutuhkan foto bersama. Rakyat sedang menunggu daftar tersangka.”
Di Negeri Konoha Raya (NKR), publik sudah terlalu sering menyaksikan drama hukum yang berganti judul, tetapi memainkan aktor-aktor yang nyaris sama.
Pernah ada Cicak versus Buaya. Lalu jilid berikutnya. Kini, sebagian publik mulai melontarkan istilah baru: Komodo versus Komodo. Bukan semata soal siapa yang benar atau salah, melainkan karena masyarakat kembali disuguhi tontonan tarik-menarik antarlembaga penegak hukum, sementara mereka tetap menunggu satu hal yang sederhana: kepastian hukum.
Mungkin salam komando itu memang pertanda baik.
Mungkin pula hanya gestur protokoler yang kebetulan tertangkap kamera.
Sejarah tidak akan mengingat seberapa erat jabat tangannya.
Sejarah akan mengingat siapa yang akhirnya duduk di kursi terdakwa, dan siapa yang terus berjalan tenang di lorong kekuasaan.
Sampai hari itu tiba, publik memilih berhati-hati.
Mereka belum menyebutnya positif.
Mereka pun enggan menyebutnya negatif.
Korupsinikus lalu menciptakan satu istilah baru.
“Nesetif.”
Sebuah kata yang lahir ketika harapan dan keraguan berdiri dalam satu bingkai foto.
Di Negeri Konoha Raya, barangkali itulah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan: simbol dipertontonkan, sementara pembuktian masih dinantikan.
Korupsinikus tak menambah argumentasi. Ia cukup meninggalkan satu kalimat:
“Di negeri yang terlalu sering memotret kebersamaan penegak hukum, rakyat akhirnya belajar satu hal: yang paling layak dipercaya bukan salam komando, melainkan bunyi palu hakim.”
(Selesai)
