BANDUNG, TANDABACA.ID – Komisi I DPRD Jabar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, segera mempercepat proses sertifikasi aset daerah yang hingga kini belum tuntas.
Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Yusuf Ridwan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan meminta pemerintah daerah menyampaikan perkembangan proses sertifikasi aset.
“Terus terang saja, kita akan terus mendorong sampai titik darah penghabisan gitu kan. Bagaimana agar supaya ini tidak boleh kita dibiarkan,” ujar Yusuf, Jumat (7/8/2026).
Menurut Yusuf, Komisi I tidak hanya mendorong melalui rapat bersama pemerintah daerah, tetapi juga melakukan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi aset yang bermasalah.
Selain itu, Komisi I akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah.
“Kita terus mendorong kepada pemerintah daerah, kita terus rapat dengan pihak-pihak mitra kita yang memang bertanggung jawab dalam hal ini, dan terus-terusan oleh kita diminta agar supaya ada progres report-nya,” katanya.
Yusuf menegaskan, Komisi I ingin pemerintah daerah memiliki perkembangan yang terukur dalam penataan administrasi dan sertifikasi aset.
Pihaknya juga akan terus meminta Gubernur Jawa Barat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Sehingga kita tidak akan henti-hentinya untuk ‘mendakwahi’ mereka eksekutif, dalam hal ini kepada Gubernur, agar supaya menertibkan administrasi sertifikasi di Jawa Barat ini,” ucapnya.
Menurut Yusuf, langkah tersebut penting dilakukan karena sejumlah aset pemerintah daerah diketahui masih menghadapi persoalan kepemilikan maupun administrasi.
Komisi I, kata dia, telah melakukan kunjungan ke sejumlah tanah idle, aset yang bersoal, hingga aset milik BUMD.
Diharapkan upaya pengawasan dan dorongan tersebut dapat menghasilkan progres konkret dari Pemprov Jabar.***
