Bandung, tandabaca.id
Panitia Khusus atau Pansus VII DPRD Jabar geber pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Rapat kerja bersama OPD Jabar, para pelaku usaha atau asosiasi di sektor wisata, pakar dan stakeholder lainnya telah dilakukan.
Ketua Pansus VII DPRD Jabar, Nina Nurhayati mengatakan, progres pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan kini tengah penyempurnaan draf.
Masukan-masukan dari OPD Jabar, para pelaku usaha atau asosiasi di sektor wisata, pakar wisata dan stakeholder terkait lainnya telah diterima dan segera ditindaklanjuti.
“Semua masukan dirangkum dan kita susun. Apabila sudah dianggap lengkap dan dinilai sudah memenuhi kebutuhan barulah disempurnakan (draf Raperda),” kata Nina Nurhayati, Rabu 8 November 2023.
“Dan kita akan menyerahkannya (konsultasi) ke Kemendagri RI,” tambahnya.
Nina berharap, raperda tersebut menjadi daya ungkit perekonomian daerah dari sektor pariwisata, mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyerap tenaga kerja.
Kemudian, Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan pun diharapkan mendorong pelestarian budaya di Jabar.
“Mudah-mudahan saja apa yang diharapkan dari Raperda ini bisa terealisasi, sektor pariwisata di Jabar menjadi yang terbaik,” harap Nina.
Lalu, pihaknya berharap Raperda ini bisa diimplementasikan dan ditaati dengan baik oleh semua pihak. Mulai dari OPD, pelaku usaha hingga masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus VII DPRD Jabar, Sari Sundari menambahkan, Raperda ini sangat penting bagi Provinsi Jabar. Terlebih Jabar memiliki banyak destinasi wisata potensial.
Sehingga ia meyakini dengan Raperda ini, sektor pariwisata di Jabar dapat berkembang pesat dan mampu mendongkrak PAD.
“Raperda ini sangat penting, melihat potensi luar biasa yang dimiliki Provinsi Jabar,” katanya.
Semoga dengan adanya Raperda ini mampu membuat ekosistem baik bagi para pelaku usaha untuk tumbuh, dan menjadikan sektor pariwisata Jabar berkembang,” harap Sari Sundari. ***
Response (1)