Bandung, tandabaca.id
Komisi I DPRD Jabar sikapi Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 di Jabar.
Akan tetapi, dalam implementasinya tidak mengganggu program atau kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan tidak akan mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu adalah instruksi dari pimpinan pemerintahan tertinggi. Dalam hal ini kita harus mendukung. Komisi I DPRD Jabar mendukung Inpres tersebut, sepanjang efisiensi itu tidak dilakukan terhadap kebutuhan primer masyarakat,” kata Anggota Komisi I DPRD Jabar, Muhamad Sidkon Djampi di Kota Bandung, Rabu 12 Februari 2025.
Kebutuhan primer masyarakat yang dimaksud, salah satu contohnya yakni pembangunan jembatan di desa-desa. Satu desa sudah dianggarkan untuk membangun jembatan desa yang dananya dari APBD Jabar.
“Kemudian kebutuhan anggarannya harus dipotong karena efisiensi, tentu saja itu tidak boleh dilakukan mengingat pembangunan tersebut termasuk yang dibutuhkan masyarakat, yang menghubungkan sumber ekonomi lainnya, untuk distribusi ekonomi dari desa ke desa lainnya, nah itu tidak boleh dipangkas,” tegas Sidkon.
Terlebih program-program atau kegiatan untuk masyarakat miskin. Pemangkasan itu tidak boleh dilakukan. Termasuk juga perbaikan-perbaikan jalan provinsi yang ada di kabupaten dan kota yang kondisinya sudah rusak berat, tetap harus dilaksanakan pembangunannya.
“Jadi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemdaprov Jabar, termasuk yang ada di pemerintah kabupaten dan kota se-Jabar harus melakukan dukungan terhadap bagian-bagian yang bisa dihemat atau bisa diefisiensikan,” ucapnya.@Ry
Response (1)