Bandung, tandabaca.id
Ekonomi Kerakyatan Baru Slogan, belum mampu mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Muncul Pemilu. Habis itu, tinggal ekonominya, kerakyatannya hilang.
Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Partai Nasdem mengatakan hal tersebut, saat menyambangi HD Sutrisno Institute Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Sabtu (21/1).
Tepatnya saat menjadi Keynote Speakers acar dialog yang mengambil tema “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Instrumen Pemerataan dan Keadilan’.
Dalam salah satu sesi, Anies menyinggung masalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Menurutnya, sistem ekonomi yang dianut pemerintah saat ini belum mempu mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Sementara, ekonomi kerakyatan baru sebatas slogan semata.
“Ekonomi kerakyatan selalu muncul saat mendekati Pemilu. Habis kampanye, ekonominya saja yang ada, kerakyatnya hilang. Jadi kaya siklus lima tahunan,”kata Anies.
Menurutnya, keseriusan pemerintah dalam menjalankan ekonomi kerakyatan masih harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin suatu saat Indonesia sungguh-sungguh menerapkan sistem ekonomi yang berbasis pada pemikiran para pendiri Bangsa.
“Bicara ekonomi kerakyatan tak lepas dari pandangan Mochamad Hatta. Ekonomi kerakyatannya beliau, mengedepankan keadilan ekonomi,” kata Anies
“Konsepnya, Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila, mengamanatkan distribusi kesejahteraan,” tuturnya.
“Ketika distribusi kesejahteraan tidak adil, maka pemerintah harus melakukan retribusi melalui mekanisme pajak dan program-program sosial,” lanjutnya.
Anies berpendapat, telah terjadi salah urus pemerataan kesejahteraan dalam pemerintahan saat ini.
“Urusan pemerataan hanya diberikan pada Menteri Kesra. Seharusnya pakai jalur Kementerian perekonomian,” ungkapnya.
“Jadi Kementerian Ekonomi secara inherent ikut menyelesaikan ketimpangan. Jika tidak, masalah ketimpangan tetap tidak selesai,” lanjutnya.
TERLALU BERKIBLAT KE AMERIKA
Tidak hanya itu, Anies Baswedan, juga menyinggung soal pengelolaan ekonomi di Indonesia yang terlalu berkiblat ke Amerika.
“Para ahli ekonomi kita kebanyakan sekolahnya ke Amerika. Seperti saya juga sih” ujarnya.
Dalam penilai Anies, para ekonom yang menimba ilmu ekonomi ke Amerika lebih mengutamakan aspek efektifitas dan efesiensi.
Tanpa memperhatikan pemahaman soal keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.
“Yang penting efesien dan efektif, tapi soal keadilan tidak terlalu dipikirkan,” katanya.
Seharusnya, kata Anies Baswedan, regulasi yang dibuat oleh pemerintah lebih adil kepada semua pelaku usaha.
“Pengusaha besar bisa tetap tumbuh yang kecil jangan dihambat,” cetusnya.
Caranya, kata Anies Baswedan, pembangunan ekonomi di tanah air harus didedikasikan pada kepentingan publik dengan didasari akal sehat .
“Kepentingan publik, akal sehat baru regulasi. Utamakan kepentingan publik dan akal sehat jangan menekankan pada pendekatan regulasi,” tandasnya.***
BACA INI JUGA
Slanker Bikin Koperasi Namanya Slankops, Menteri Teten Berharap Jadi Role Model
Responses (2)