Jakarta, tandabaca.id
Arti kata di atas adalah Hindia-Belanda hilang, Lahirlah Bencana. Ronald Frisart, dalam Miljarden stroomden van Indie naar Nederland di situs historiek.net, menulis frasa itu mulai dikenal luas di Belanda pada paruh pertama abad ke-20.
Nasionalisme Indonesia yang tumbuh sejak dekade pertama abad ke-20, dan berkembang sedemikian pesat sebelum kedatangan Jepang, tampaknya memberi gambaran suram akan masa depan Kerajaan Belanda jika Hindia-Belanda lepas akibat pemberontakan rakyat atau serangan dari luar.
Seperti apa sich kontribusi Hindia-Belanda bagi perekonomian Kerajaan Belanda?
Tidak ada yang tahu pasti berapa miliar gulden yang dikeruk Belanda, terhitung sejak kapal Belanda kali pertama mengunjungi Jawa tahun 1596, dari Hindia-Belanda. Yang pasti ada pernyataan terkenal pada dekade ketiga abad ke-20, bahwa jaringan kereta api di Belanda pada abad ke-19 dibangun dengan uang dari Hindia-Belanda.
Sejarawan AS William A Hanna, dalam bukunya yang bercerita tentang Kepulauan Banda, menulis awal Juli 1599 dua kepal Belanda; Gelderland dan Zeeland — di bawah komando Wakil Laksamana Jacob van Heemskerk — berlabuh di Banda Neira dan Lonthor (juga disebut Banda Besar) di Maluku. Pada 16 Juli tahun yang sama kedua kapal itu pulang dengan membawa pala dan bunga pala. Di Amsterdam, rempah-rempah itu dijual dengan harga 320 kali lipat dari harga beli.
VOC runtuh tahun 1799, dan sekujur Hindia-Belanda jatuh ke tangan Kerajaan Belanda. Tahun 1830 Sistem Tanam Paksa diperkenalkan. Pulau Jawa nyaris menjadi perkebunan raksasa, dengan seluruh pribumi menjadi kuli dan keuntungan perkebunan dibawa ke Belanda.
Tahun 1870 Tanam Paksa berakhir. Sebagai gantinya, Belanda memperkenalkan Agrarische Wet untuk membuka Jawa dan sekujur tanah jajahan untuk modal swasta. Situasi ini berlangsung sampai penyerahan kedaulatan tahun 1949 dan berakhir tahun 1957, ketika pemerintah RI menasionalisasi semua perusahaan Belanda.
Nasehat Muntinghe
Saat berkuasa di Jawa, Sir Thomas Stanford Raffles punya satu penasehat yang orang Belanda, namanya Herman Muntinghe. Nasehat blak-blakan Muntinghe, ditulis dalam surat kepada Raffles, memperlihatkan apa tujuan penjajahan itu;
iedere kolonie bestaat of behoort te bestaan ten bate van het moederland (setiap koloni ada dan seharusnya ada demi kepentingan negara induk).
Jean Chretien Baud, pejabat tinggi kolonial yang berbasis di Den Haag, menyetujui pikiran Muntinghe. Jan Breman, profesor sosiologi komparatif dalam buku Kolonialisme dan Rasisme, juga menyebut hal ini.
Kolonialisme tak mengenal emansipasi, kesetaraan, dan memperadabkan penduduk. Kolonialisme membiarkan pribumi berada dalam masa pertumbuhan selama mungkin agar keterbelakangan itu menurun dari satu ke lain generasi. Tujuan semua itu adalah keuntungan finansial.
Surat Baud Kepada Van den Bosh
Tahun 1830, sebelum Tanam Paksa dimulai, Baud berkirim surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch di Batavia. Berikut isi suratnya;
“Cepat atau lembat kita akan kehilangan koloni, baik karena pemberontakan internal atau serangan asing. Oleh karena itu seseorang tidak boleh lagi membelanjakan apa pun untuk hal tersebut dan hanya memperoleh apa yang dapat diperoleh dari hal tersebut.”
Artinya, pertahankan biaya di Hindia Belanda serendah mungkin dan peras dana sebanyak mungkin. Van den Bosch menjalankan perintah Baud.
Tahun 1850-an, pajak Hindia Belanda menyumbang 52 persen pendapatan pajak Kerajaan Belanda, dan sekitar empat persen produk domestik bruto.
Di abad ke-20, meski ’Indie verloren, rampspoed geboren’ menghantui orang-orang Belanda, investasi tetap mengalir ke tanah jajahan. Tahun 2015, studi Frans Buelens (Universitas Antwerp) dan Ewout Frankema (Wageningen University & Research) menemukan investasi di Hindia Belanda menghasilkan keuntungan dua setengah kali lipat dibanding investasi di Belanda — yang hanya menghasilkan keuntungan 2,1 persen pada 1920-1939.
Tenaga Kerja Murah
Bagi investor, tanah jajahan menyediakan tenaga kerja murah sedemikian melimpah. Pribumi diperas untuk kerja keras dan menerima upah serendah mungkin. Jika kebetulan masih berlaku perbudakan, investor tidak perlu mengeluarkan biaya upah.
Berdasarkan Agrarrische Wet, investor memiliki akses murah terhadap tanah. Domen verklaring dalam Agrarische Wet memungkinkan negara kolonial merampas tanah pribumi dan menyewakannya ke pengusaha selama 75 tahun.
Kalau pun ada risiko yang harus dihadapi investor adalah pemberontakan petani yang bersifat lokal, yang sudah pasti dengan mudah ditindas pemerintah kolonial. Pemberontakan Petani Banten, Pemberontakan Petani Tambun, Pemberontakan Kayin Bapa Kayah di Tangerang, adalah beberapa risiko kecil yang dihadapi investor.
Pemberontakan itu terjadi di atas tanah partikelir, yang memaksa pemerintah Hindia Belanda sejak dekade pertama abad ke-20 membeli kembali tanah-tanah parikelir.
Begitulah, betapa enaknya menjadi penjajah. Jadi, tak mengherankan jika Ratu Juliana menangis sebelum menandatangani penyerahan kedaulatan.***
Oleh Teguh Setiawan penulis toponimi Jakarta Barat dan Jakarta Timur
Responses (2)