Dedi Mulyadi Beberkan Prinsip Dasar Pengelolaan Anggaran serta Alasannya Tidak Membentuk Tim Transisi sebagaimana Gubernur sebelumnya.
Bandung, tandabaca.id
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih melalui mekanisme Pilgub 2024 beberkan pandangannya soal prinsip dasar pengelolaan anggaran serta alasannya tidak membentuk tim transisi, sebagaimana pemimpin daerah sebelumnya.
Pandangan itu disampaikan Dedi Mulyadi di dampingi Erwan Setiawan, wakilnya saat memberikan sambutan di acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Kamis 8 Januari 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan, masa transisi adalah masa membangun komunikasi dan beradaptasi antara pemimpin lama dan pemimpin baru.
“Di era transisi ini, saya tidak akan membentuk tim transisi. Kenapa, karena cukup dilakukan komunikasi saja. Antara Gubernur terpilih dengan Pj Gubernur dan seluruh perangkat daerah, karena visi misi sudah ada,” katanya di sebuah hotel di kawasan Jalan Setiabudi, Isola, Sukasari, Bandung.
Tujuannya, mengefisienkan seluruh pembiayaan politik dan menghindari pemerintah daerah dari campur tangan, pihak yang berasal dari luar perangkat daerah, dari luar kekuatan partai politik yang ada di dewan perwakilan rakyat dan pemerintah daerah.
Dalam perspektif ke depan, jelas Dedi Mulyadi lagi, seluruh kebijakan anggaran ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur dan perangkat kerjanya. DPRD dengan perangkat kerjanya. “Sehingga, tidak ada yang menyusun anggaran di luar perangkat kerja itu,” jelasnya.
Fokus Pembangunan
Kebijakan itu dipilih, agar fokus pembangunan mengarah kepada apa yang menjadi kebutuhan publik, yang terhampar sangat luas.
“Para petani irigasinya banyak yang rusak, jalan banyak yang rusak, sampah di kota menumpuk, sekolah belum menampung seluruh kebutuhan masyarakat, sampai tingkat SMA. Puskesmas belum terbangun dengan baik, rumah sakit masih antre di RSHS. Mau operasi saja antreannya sampai 6 bulan,” bebernya.
Agar kebutuhan publik yang terhampar luas itu bisa terpenuhi, jawabannya kata Dedi Mulyadi cuma satu. Mengefisiensikan seluruh belanja pemerintah, agar terarah untuk kepentingan publik.
“Kalau mengefisiensikan berarti jumlah orang yang ngurus anggran harus sedikit, karena semakin banyak orang yang ngurus anggaran, semakin banyak honor yang dikeluarkan, maka akan semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat. Itu prinsip dasar pengelolaan anggaran kita,” katanya. ***
Woh I enjoy your content, saved to fav! .