Bandung, tandabaca.id
Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi tegaskan tidak dikenal istilah oposisi di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten tidak ada. Istilah tersebut hanya ada dilevel Pemerintahan Pusat.
Kang Dedi Mulyadi atau KDM, sapaan untuk Dedi Mulyadi mengatakan hal tersebut di dampingi Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jabar Terpilih, saat memberikan sambutan di acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Kamis 8 Januari 2025.
“Saya mengucapkan terimakasih, wabil khusus kepada seluruh partai politik, yang mengusung dan mendukung saya, serta seluruh jajaran partai politik yang hari ini akan menjadi mitra kerja saya,” katanya.
“Karena apa, dalam dunia birokrasi di tingkat provinsi kota dan kabupaten tidak dikenal istilah oposisi, oposisi hanya dikenal di tingkat pemerintahan pusat. Di Provinsi, Kota dan Kabupaten, semua adalah pemerintah,” bebernya.
Atas dasar itu juga, KDM yakin, seluruh anggota DPRD yang terpilih, yang belum terpilih.saat menjadi wakil rakyat nanti orientasinya pasti ingin membangun kemakmuran rakyat melalui daerah pemilihan.
“Sehingga distribusi anggaran nanti, pasti akan terdistribusi ke seluruh daerah secara merata, tetapi berdasarkan kebutuhan wilayah, berdasarkan kebutuhan daerah, berdasarkan luas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan tingkat problem yang dihadapi di setiap wilayah, adil bukan,” ungkapnya.
Bagi KDM, adil bukan berarti sama banyak, adil berarti setiap orang memperoleh hak sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Untuk itu, mudah-mudahan ini arah untuk mewujudkan gemah ripah, repeh rapih, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat Istimewa,” pungkasnya.***