Gentengisasi & Catatan Melipir Korupsinikus -ada kecenderungan dalam kekuasaan modern untuk merawat citra permukaan. Kota harus tampak rapi. Desa harus terlihat bersih. Karat dianggap musuh estetika!
Esai Reflektif : Harri Safiari
Siang itu Korupsinikus duduk santai, ditemani kopi hitam tanpa gula dan setumpuk kliping berita. Di sampingnya, seperti biasa, Rubi mencatat sambil sesekali tersenyum tipis—senyum khas aktivis yang sudah terlalu sering melihat ironi negeri sendiri.
“Jadi sekarang,” kata Rubi membuka percakapan, “arah pembangunan nasional ditentukan oleh atap berbasis tanah?”
Korupsinikus terkekeh pelan. “Bukan atapnya, Rubi. Simbolnya.”
Program gentengisasi nasional—yang digagas sebagai langkah mengganti atap seng dengan genteng—memang terdengar sederhana. Bahkan bersahaja.
Seng itu identik dengan panas dan berkarat. Genteng tanah disebut lebih indah, lebih kuat, lebih mencerminkan kebangkitan.
Secara filosofis, tanah memang memesona. Dalam ajaran Islam, manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Korupsinikus mengangguk ketika bagian itu disinggung.
“Betul kita dari tanah,” katanya. “Tapi bukan berarti setiap kebijakan harus otomatis berbasis tanah. Itu namanya simplifikasi teologis untuk problem teknokratis yang nyatanya rumit.”
Rubi tertawa kecil. “Kita ini bukan dari seng dan tak akan kembali ke seng. Tapi negara juga tidak dibangun dari sekedar metafora.”
Politik Simbol dan Estetika Kekuasaan
Korupsinikus menyebut gentengisasi sebagai contoh klasik politik visual. Kebijakan yang kuat di panggung, fotogenik dari udara, dan mudah dijual sebagai narasi kebangkitan.
“Drone akan merekam atap yang seragam,” ujarnya. “Tapi drone tidak bisa merekam integritas.”
Menurutnya, ada kecenderungan dalam kekuasaan modern untuk merawat citra permukaan. Kota harus tampak rapi. Desa harus terlihat bersih. Karat dianggap musuh estetika!
“Padahal,” lanjutnya, “karat paling berbahaya itu bukan di seng. Tapi di sistem.”
Rubi menimpali, “Karat di atap bisa diganti. Karat dalam tata kelola? Itu butuh keberanian politik.”
Soal Tanah, Beban, dan Beban Pikiran
Secara teknis, Korupsinikus mengingatkan bahwa genteng lebih berat dari seng. Artinya, tidak semua rumah siap menanggungnya.
“Ini bukan cuma soal ganti bahan. Ini soal struktur,” katanya. “Kalau fondasi tak diperhitungkan, yang runtuh bukan cuma atap.”
Ia lalu mengutip prinsip dasar kebijakan publik: prioritas ditentukan oleh urgensi dan dampak. Apakah panasnya seng lebih mendesak daripada harga kebutuhan pokok? Apakah karat di atap lebih strategis untuk ditangani daripada kebocoran anggaran?
Rubi mengangkat alis. “Atau jangan-jangan ini hanya terapi visual. Supaya dari atas terlihat rapi, walau di bawah masih berdebat soal akses dan azas keadilan yang masih saja jomplang.”
Genteng Tanah dan Tanah yang Lain
Korupsinikus terdiam sejenak, lalu berujar pelan, “Saya tidak anti-genteng. Saya hanya anti kebijakan yang lahir tanpa kajian matang.”
Ia mengingatkan bahwa Indonesia beragam: wilayah gempa, pesisir berangin kencang, daerah lembap, hingga kawasan dengan arsitektur lokal yang sudah teruji zaman. Menyeragamkan atap tanpa diferensiasi bisa menjadi bentuk sentralisasi selera.
“Kalau mau gentengisasi, silakan. Tapi berbasis riset. Berbasis kebutuhan. Bukan berbasis euforia.”
Rubi menutup catatannya dan berkata, “Kita ini memang dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi jangan sampai kebijakan publik juga kembali ke tanah—karena jatuh sebelum berdiri kokoh.”
Korupsinikus tersenyum tipis. “Bangsa besar dibangun dari fondasi yang kuat, bukan dari keseragaman atap. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengganti seng dengan tanah, sementara akal sehat pelan-pelan ikut dikubur.”
Dan seperti biasa, keduanya meninggalkan meja kopi dengan satu pesan sederhana:
Gentengisasi boleh saja. Asal jangan asal-asalan. Apalagi asal genteng tanah belaka.
(Selesai)
Response (1)