Gubernur Tutup Tambang Ilegal, Daddy : Perlindungan Jangka Panjang terhadap alam dan masyarakat sekitar lokasi tambang.
Bandung, tandabaca.id
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, mendukung langkah Gubernur menutup semua tambang Ilegal di Jawa Barat.
Sebagaiman diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat gelar pertemuan dengan seluruh bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se Jawa Barat di lembur pakuan Subang.
Dalam pertemuan itu, Dedi menegaskan bahwa semua kepala daerah di Jawa Barat sepakat untuk menutup semua tambang ilegal di wilayahnya.
“DPRD Jabar juga sepakat semua tambang ilegal di seluruh Jawa Barat ditutup,” kata Daddy Rohanady.
Politisi Gerindra dari Dapil XII Jabar mengungkap mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari tambang ilegal baik dari sisi lingkungan maupun potensi kerugian pendapatan daerah.
“Tambang ilegal ini berdampak pada dua hal besar. Pertama, kerusakan lingkungan yang bisa berakibat jangka panjang. Kedua, daerah kehilangan potensi pendapatan karena tambang ilegal tidak menyetor pajak,” ujarnya, Selasa (8/4/2025).
Selain itu, Daddy juga menjelaskan bahwa Komisi IV telah merekomendasikan kepada dinas terkait, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (ESDM), untuk meninjau ulang seluruh tambang yang ada. Kajian dilakukan guna memastikan kesesuaian aktivitas tambang dengan rencana tata ruang wilayah.
Lindungi Alam dan Masyarakat Sekitar
“ESDM memiliki data bahwa ada lebih dari 200 tambang ilegal. Kami sarankan agar semuanya dikaji ulang, dicek apakah mereka berada di kawasan yang diperbolehkan oleh tata ruang. Kalau sesuai, bisa diupayakan legalisasi. Kalau tidak, harus dihentikan,” tegasnya.
Menurut Daddy Rohanady, pendekatan ini bukan hanya soal legalitas usaha, tapi juga perlindungan jangka panjang terhadap alam dan masyarakat sekitar lokasi tambang.
“Kami ingin lingkungan tetap terjaga, dan pendapatan dari sektor pertambangan bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.
Komisi IV juga menegaskan akan terus mengawal isu ini dalam pembahasan LKPJ dan mendorong penguatan regulasi serta penegakan hukum di sektor pertambangan di Jawa Barat.(adikarya)
BACA INI JUGA
Daddy Rohanady Nilai Pengelolaan Arus Mudik-Balik 2025 Lebih Baik dari 2024
Gubernur Tutup Tambang Ilegal
