Bandung, tandabaca.id
Tokoh Sunda Dra Hj Popong Otje Djundjunan tegaskan prinsip organisasi pada Milangkala Kahiji (Ulang Tahun Pertama) Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Milangkala Kahiji MMS berlangsung di Bumi Aki Haritage Bandung, Jalan Laksamana Laut Raden Eddy Martadinata No.51, Kota Bandung, Minggu 13 Juli 2025.
Acara Milangkala Kahiji MMS, bertabur bintang, diluuhan para inohong (tokoh) Jawa Barat, wakil menteri, kalangan aktivis, tokoh pemuda, akademisi, dan pejabat aktif Urang Sunda.
Hadir dalam kesempatan tersebut hadir Burhanudin Abdullah selaku Pinisepuh Pamangku Sunda (PPS) I, Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, S.E., M.AP (PPS II), Hj. Halimah Munawir (PPS VI), Dindin S. Maolani, S.H. (PPS VII), Numan Abdul Hakim (PPS VIII), Dr.Drs. Ernawan Koesoemaatmadja, M.B.A. (PPS X), dan R.H.I. Lukman Soemadisoeria (PPS XII).
Ceu Popong, sapaan akrab dari Hj Popong Otje Djundjunan mengatakan yang namanya organisasi apa pun, apakah itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, peranan perempuan, sama saja. Karena organisasi itu terjemahannya adalah, milik bersama, kerja sama, dan tanggung jawab bersama.
“Itu prinsif organisasi,” katanya.
“Nu urang, ku urang, keur urang, keur batur (dari kita, oleh kita, untuk kita, untuk orang lain). Jadi organisasi apa pun bukan hanya untuk kita , tapi untuk orang lain (keur batur).”
“Termasuk Majelis Musyawarah Sunda ini, harus ada untuk orang lain. Misalnya panti asuhan, orang miskin, para penganggur, putus sekolah, dan sebagainya,” tegas Ceu Popong.
Selanjutnya Ceu Popong juga berharap, setelah genap setaun ini MMS bisa berdampak terhadap masyarakat.
MMS Harus Berkontribusi Membangun Jawa Barat
Demikian juga bagi, Ketua Panata Gawe (Badan Pekerja) MMS, Andri Kantaprawira yang merasa bangga dan optimis melihat banyaknya para tokoh Sunda yang hadir, seperti beberapa rektor dan kaum akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkenal.
“Artinya jejaring MMS dengan perguruan tinggi hebat-hebat ini akan memudahkan MMS, sebagai paguyuban kaukus pemikiran, berkontribusi dalam Agenda Sunda, keur Sarakan Sunda & keur Nagara,” ungkap Andri.
Pendiri Gerpis (Gerakan Pilihan Sunda) ini juga mengatakan pihak pemerintahan Provinsi Jawa Barat, melalui Sekda mengajak MMS berkontribusi dalam membangun Jawa Barat.
Andri melihat teknik dorongan pembangunan yang dilakukan Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu langsung pada proving-proving (pembuktian) di lapangan dan ini tentu tentu perlu anggaran yang makin banyak, sementara dana Perimbangan APBD Jabar turun dari 36 Triliun menjadi 31 Triliun. Ini sebuah penurunan yang besar alkibat poerubahan UU yaitu dari UU Perimbangan Keuangan menjadi UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah.
“Maka yang terjadi banyak transfer ke kabupaten/ kota, sementara provinsi dananya berkurang drastis. Makanya KDM nyari solusi dengan pembebasan denda pajak (pemutihan), mencoba menstimulasi dan merangsang juga investasi,” tambah Andri.
Melihat hal ini, menurut Andri, tentu pihak MMS akan ikut berkontribusi membangun Jawa Barat. Ia juga sudah mendapat persetujuan dari Pinisepuh akan mendukung pemikiran KDM di dalam rangka meningkatkan kemampuan piskal kita. Kemampuan keuangan suatu entitas (negara atau daerah) untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dikumpulkan dan dikelola sendiri.
Buat Kalkulasi Keuangan Pusat dan Daerah
“Kemampuan piskal kita itu dari mana? Ya dari Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Apakah perimbangan pusat daerah kita kecil itu karena memang kita harus membuat sebuah kalkulasi lain, tentang keuangan pusat daerah itu, misalnya jangan dihitung dari jumlah kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota ya jelas kita kurang karena moratorium, ditutup sudah lama. Nah mudah-mudahan miasalnya dihitung dari jumlah penduduk, jumlah sumbangsih pajak setoran ke pemerintah pusat. Masa kita setorannya lebih besar daripada Jatim. Dikembalikan ke pemerintah pusat beda 10 Triliun dengan Jatim. Itu kan tidak adil, sedangkan beban kita kan lebih besar,” kata Andri serius.
Ketua Panata Gawe MMS tersebut menjelaskan, Kang Dedi Mulyadi (KDM/Gubernur Jabar) juga selalu mengatakan kalau ada pabrik atau Industri di Jawa Barat maka seharusnya kantornya juga harus di Jawa Barat, jangan di Jakarta. Menurut Andri, tidak mungkin Gubernur KDM berteriak sendiri. Ia perlu dibantu oleh tokoh-tokoh Sunda di MMS yang merupakan orang-orang berpengaruh dan memiliki track record nasional.
Andri juga berharap Prabowo sebagai presiden yang tinggal di Hambalang Jawa Barat, tentu harus memperhatikan Jawa Barat lebih dari provinsi lainnya karena kalau daerah ini beres maka masalah nasional itu selesai, apalagi kita adalah pusat pangan nasional, pusat energi nasional, pusat keuangan nasional.
“Ya tolonglah perhatikan kita dari posisi strategis kita. Nah itu nanti yang akan dibicarakan di Musyawarah tahunan MMS bulan Oktober nanti. Kami akan mengundang semua dan siapa yang akan jadi pembicara pertama, selain gubernur, ya tokoh-tokoh kita di pusat. Yang jelas, nanti kita akan mengundang tidak hanya Sunda dari Jawa Barat saja, tapi dari Cirebon, Banten, dan Jakarta,” ujar Andri.
Menurut Andri, MMS itu organisasi sa-Tatar Sunda, Jabar, Banten, dan Jakarta. Ia berharap ada sinergi antara antara gubernur Jabar-banten dan Jakarta.
“Bahkan nanti kalau Pinisepuh presidiumnya kompak, malah kita bisa mempertemukan antara KDM, Pramono Anung, dan Andra Soni. Kita lakukan yang terbaiklah untuk pembangunan di Tatar Sunda,” pungkas Andri. @Ry
BACA INI JUGA
Ceu Popong Sampaikan Pesan Menjadi Pemimpin itu Tidak Seumur Hidup
Response (1)