Bandung, tandabaca.id –
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady tolak rencana Pemprov yang ingin menerbitkan obligasi daerah. Rencana itu dikhawatirkan membabani APBD
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerbitkan oblegasi daerah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur penunjang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan rumah sakit.
Daddy mengatakan DPRD Jabar tolak rencana Pemprov soal obligasi daerah, karena wacana ini sejatinya sudah pernah digulirkan dan ditolak, lantaran dikhawatirkan akan membebani APBD, yang tentunya akan berdampak terhadap perencanaan lain.
Sehingga, lanjut dia, ide ini kembali digaungkan dengan dalih percepatan pembangunan.
Apalagi saat ini APBD Jawa Barat sambung dia, sudah terbebani dengan pinjaman hutang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
Dimana nilainya tutur Daddy tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp3,8 triliun.
“Gagasan ini pernah bergulir dan ditolak oleh dewan. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Saya pribadi enggak setuju. Engga tahu kalau dewan yang lain.”
“Bagaimanapun, obligasi ini akan menjadi hutang daerah. Jawa Barat hari ini sudah punya hutang Rp3,8 triliun ke pusat. Kalau obligasi ini terbit dan nilainya betul ditargetkan Rp2 triliun. Praktis utang kita nanti hampir Rp6 triliun,” kata Daddy, Minggu 9 Juli 2023.
RENCANA PENERBITAN OBLIGASI
Dia berharap, Ridwan Kamil dapat mempertimbangkan rencana tersebut. Terlebih masa jabatannya sebagai gubernur tidak lama lagi akan berakhir dan tentunya bakal menjadi pekerjaan tambahan yang harus diperhatikan oleh penggantinya kelak, dari hasil kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) di November 2024 mendatang.
“Padahal ini sudah di ujung pemerintahan Ridwan Kamil. Mbok ya harus dipikirkan ulang,” ucapnya.
Mengenai rencana penerbitan obligasi tersebut yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur penunjang BIJB dan rumah sakit, dia menyampaikan tidak seharusnya BUMD selalu dimanjakan. Menurutnya, BIJB Kertajati sejatinya harus mencari celah sendiri agar dapat bertahan dan jangan melulu bergantung atau bertopang dari APBD.
Demikian pula rumah sakit, dimana menurutnya masih banyak skema lain yang dapat dilakukan selain berhutang. Salah satunya melalui kolaborasi dengan investor swasta, dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di Jawa Barat.
“Percepatan pembangunan, larinya mau kemana dulu? BIJB biarkan dia cari sendiri. Jangan jadikan APBD menjadi ATM untuk semua BUMD. Kalau setiap tahun APBD terus digerogoti untuk penyertaan modal, ya bubar kita,” pungkasnya ***
