Jakarta, tandabaca.id
Ada strategi komunikasi politik untuk menjadi korban, seolah olah dia menjadi korban atau playing victim. Kemudian bisa mendapatkan suara dari strategi kampanye ini.
Ramdansyah, pengamat pemilu dari Rumah Demokrasi mengatakan hal tersebut di atas saat diskusi interaktif dengan Radio Elshinta, Jumat malam 17 November 2023.
Soal aksi saling lapor yang mengemuka dalam kontek politik Indonesia, Ramdansyah justru melihat ada bangunan besar berupa strategi kampanye.
“Saling lapor ini jangan-jangan strategi komunikasi politik dari pasangan calon tertentu, tim kampanyenya. Nah saling lapor inikan konteks hari ini terkait Aiman Witjaksono. Jurnalis yang menjadi Tim Kampanye salah satu pasangan capres-cawapres,” jelasnya.
“Ada strategi komunikasi politik untuk menjadi korban, seolah olah dia menjadi korban atau playing victim. Kemudian bisa mendapatkan suara dari strategi kampanye ini,” tambahnya.
Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta ini menambahkan, aksi saling lapor ini terjadi karena sempitnya jadwal kampanye. Berbeda dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang cukup panjang.
Dalam diskusi interaktif di Radio Elshinta ini, Ramdansyah juga menjelaskan harus dibedakan apa itu kampanye positif dan kampanye negatif.
Kedua jenis kampanye tersebut menurutnya boleh dilakukan, karena berdasarkan fakta dan data atau realitas empiris.
Saat ini, strategi komunikasi politik itu pun, sudah dilakukan para pendukung masing-masing pasangan calon.
“Yang tidak boleh itu adalah black campaign atau kampanye hitam. Kampanye hitam itu adalah menyampaikan pandangan, pendapat bahkan penilaian tanpa diiringi fakta dan data. Lebih kepada subyektifitas,” jelasnya.
Oleh karenanya, Ramdansyah mengatakan polarisasi hari ini muncul lagi, seperti pada pemilu 2019 lalu. Walaupun di Pemilu 2024 ada tiga pasangan capres-cawapres berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang 2 pasangan calon dengan polarisasi kadal gurun dan kampret.
“Saya melihat kecenderungan yang terjadi hari ini lebih keras misalkan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud nya, timnya ini sangat keras dan tajam. Jangan-jangan ini akan terus semakin keras ketika masa kampanye,” jelasnya.
PEMILU HARUS DENGAN HATI NURANI
Lebih lanjut, Ramdansyah juga mengomentari statemen Ketua Umum PDIP Megawati pada Minggu kemarin, bahwa pemilu harus dengan hati nurani.
“Saya membacanya bahwa Pemilu 2019 beliau melihat ada realitas kecurangan. Itu yang dilihat oleh beliau. Mungkin beliau melihat ke belakang atau retrospektif dan berharap tidak terjadi dan ingin dicegah di Pemilu 2024 (prospektif).”
“Statemen Aiman itu berhubungan dengan apa yang disampaikan ibu Mega. Bahwa pemilik kekuasaan formal hari ini, Presiden, berpotensi untuk menggunakan aparat penegak hukum.”
“Mengkritik atau berkomentar pemasangan spanduk secara sporadis seperti yang disampaikan Aiman adalah hal yang wajar. Ini boleh disampaikan, ini bukan kampanye hitam, tetapi lebih kepada kampanye negatif. Tidak bisa dikriminalisasi,” katanya panjang lebar.
Ramdansyah berharap pemilu 2024 berjalan jujur, adil, transparan dan akuntabel. Ini merupakan asas penyelenggaraan Pemilu. Pemilu 2024 harus minim kecurangan dan minim polarisasi tajam seperti Pemilu 2019 lalu.
“Saya ingin sampaikan, kejahatan itu pasti ada, dan kemudian kejahatan itu bersifat ada dimana saja, dan pelakunya bisa siapa saja termasuk kita atau sering diungkap sebagai kejahatan bersifat omnipresent.”
“Untuk itu saya berharap bahwa pemilu netral, pemilu dengan hati nurani, pemilu yang adil jujur transparan dan akuntabel. Sebagaimana harapan azas penyelenggaraan pemilu. Harapan itu bukan sesuatu yang abstrak. Harapan itu kongkrit, bisa kita wujudkan bersama,” ujar Ramdansyah menutup dialog.***
