Bandung, tandabaca.id
Polemik sistem zonasi yang menjadi syarat PPDB SMA/SMK tidak akan selesai kalau penyebaran pembangunan sekolah tidak merata. Kondisi ini harus cepat diatasi.
Anggota Komisi III DPRD Jabar H Pepep Saepul Hidayat S.I.Kom mengatakan polemik sistem zonasi tidak akan terjadi kalau ada pemerataan dalam hal pembangunan sekolah.
Oleh karenanya, kata H Pepep yang juga menjabat sebagai Pj Ketua DPW PPP Jabar, pembangunan sekolah harus diperbanyak.
“Di Dapil Saya (dapil XI Jabar Sumedang Majalengka Subang) penyebaran pembangunan sekolah belum merata, tidak semua kecamatan memiliki SMA apalagi SMK,” katanya.
H Pepep, Politisi PPP dari Dapil XI Jabar mengatakan di Subang ada 12 kecamatan yang belum memiliki SMA apalagi SMK.
“Bagaimana PPDB bisa berjalan dengan baik kalau seperti itu,” katanya.
Karena PPDB sistem zonasi sudah diterapkan, mau tidak mau semua kecamatan harus punya SMA dan SMK.
“Saya desak Disdik Jabar untuk memperbanyak pembangunan SMA dan SMK,” katanya.
Kalau hal itu tidak bisa dipenuhi, ada baiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau ulang program PPDB yang mengacu pada sistem zonasi.
“Setiap tahun PPDB selalu di evaluasi, namun permasalahan terus muncul, dan yang jadi korban adalah peserta didik. Yang tidak lain, anak bangsa, calon pemimpin masa depan,” terangnya.
SISTEM PENDIDIKAN BERKUALITAS
H Pepep mengatakan, sistem zonasi diterapkan oleh pemerintah untuk membangun sistem pendidikan berkualits dan berkeadilan.
Namun sayang, dalam pelaksanaannya justru tidak sesuai dan terkendala oleh kuota rombel atau terbatasnya ruang kelas, dan minimnya SMA negeri.
“Maka dari itu,semua sistem yang dibangun untuk menjaga keadilan pendidikan yang baik untuk semua warga negara tersebut jika aturannya tidak sesuai dengan zonasi disetiap daerah,” katanya.
“Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek sebagai pemegang kebijakan tidak tabu untuk melakukan perubahan dan jangan sampai karena terlalu tabunya kita pada aturan anak didik akhirnya jadi korban,” tambahnya. ***
Responses (2)