Bandung, tandabaca.id –
DPRD Jabar ancam sekolah yang nekat tahan ijazah siswa dengan ala apapun. Mitigasi dan Advokasi harus dilakukan Disdik Jawa Barat. Stop BPMU sekolah tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Rafael Situmorang SH mengatakan hal tersebut di atas dalam wawancaranya dengan wartawan, Senin 19 Juni 2023.
“Konstituen banyak melaporkan hal itu kepada saya. Ada puluhan laporan sekolah yang nekat tahan ijazah siswa,” kata Rafael.
Politisi PDIP dari Dapil Jabar 1 (Kota Bandung – Kota Cimahi) ini menjelaskan sekolah didirikan dan beroperasi, sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda.
“Sekolah ada, agar generasi muda Indonesia, pintar dan pada saatnya nanti bisa melanjutkan tongkat estafet dalam mengelola negara,” katanya.
Oleh karenanya, jelas Rafael laksanakan tugas dan fungsi sekolah itu dengan baik, bukan malah mengambil tugas dan fungsi lembaga lain.
“Kalau masih mau mengambil tugas dan fungsi lembaga lain, bukan sekolah namanya, sekolah itu lembaga nonprofit,” tegasnya.
Mengingat, sekolah tahan ijazah siswa bukan barang baru lagi, sudah berlangsung bertahun-tahun, peristiwa ini harus cepat diselesaikan.
Disdik Jabar harus bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, penyelesaiannya jangan sebatas seremonial saja.
“Tugas disdik bukan seremonial seremonialan,” imbuhnya.
Rafael meminta Disdik Jabar melakukan mitigasi terhadap kasus ini secara menyeluruh, siswa yang ijazahnya ditahan juga harus diadvokasi.
“Mitigasi harus dilakukan, advokasi juga,” tegasnya.
STOP BPMU SEKOLAH TAHAN IJAZAH
Kalau ingin kasus ini cepat tuntas, beber Rafael, Disdik Jabar harus stop BPMU (bantuan pendidikan menengah universal) sekolah tersebut.
“Pemerintah kan sebetulnya nggak abai kepada sekolah, pemerintah sayang kepada sekolah-sekolah itu,” katanya.
“Kalau mereka nggak mau diperhatikan lagi oleh pemerintah putus saja BPMU, sekolah yang nekat tahan ijazah siswanya,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, BPMU yang diberikan pemerintah kepada sekolah setiap tahunnya naik.
“Sekarang nilainya mencapai Rp700 ribu per tahun. Kali jumlah siswa,” tutup Rafael. ***
Response (1)