Bandung, tandabaca.id
Jelang Pilwalkot Depok, Walikota Terpilih Harus Bisa memecahkan masalah kemacetan, banjir akibat drainase, angka pengangguran yang tinggi, sampah, dan lain sebagainya.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad S.Pd, M.Hum, memberikan rekomendasi pembangunan dan perbaikan untuk Kota Depok, Depok.
Menurut Hasbullah, Depok merupakan wilayah Jabar terdepan berbatasan dengan Jakarta.
Sebagai daerah penyangga, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi oleh siapa pun yang nanti akan memimpin Depok ke depan, lewat proses Pilwalkot Depok 2024.
“Pertama, Depok ini setiap hari macet. Nah, saya berharap walikota yang baru nanti bisa memecahkan masalah kemacetan dengan melakukan sistem transportasi kota terpadu. Pada akhirnya ada kewenangan jalan nasional, provinsi, dan Kota Depok itu kan berbagi kewajiban,” ujar Hasbullah, Senin 17 Mei 2024.
Untuk mengatasinya, terang Politisi Partai Amanat Nasional Dapil Depok dan Bekasi, mesti ada blue print dalam mengatasi permasalahan kemacetan dengan kajian secara akademik ke depan.
Sistem Drainase Kota Terpadu
Kemudian, masalah lain, kata dia, beberapa titik di Depok tergenang alias banjir bukan karena kiriman melainkan kurang baiknya sistem drainase kota saat hujan.
“Saya mendorong wali kota terpilih melakukan kajian sistem drainase kota terpadu agar bisa dibuat mana yang primer, sekunder, dan tersier supaya terukur ketika ada blue print. Apalagi, Depok kan ada buangan sungai, misal Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan lainnya. Jadi, ketika ada genangan cukup tinggi di jalan utama sepertinya tak pantas,” ujarnya.
Hal lain yang juga menjadi pemasalahan Kota Depok, kata Hasbullah adalah masalah angka pengangguran yang tinggi.
Dia berharap pemerintah tegas dengan mengeluarkan perda atau perwal yang mewajibkan ke seluruh hotel, mal, apartemen, termasuk industri pabrik untuk mempekerjakan masyarakat Depok sekitar 50 persen.
“Jika itu diwajibkan dan dijalankan dengan baik maka bisa mereduksi tingkat pengangguran yang semakin rawan di Depok. Keempat, masalah sampah. TPS Cipayung sampah tingginya sudah mencapai 43 meter persegi. Kalau mengandalkan tempat yang dibangun provinsi, yakni TPPS Lulut Nambo itu kan belum beroperasi. Sampah ini bukan masalah sepele melainkan masalah perkotaan yang sangat rumit. Pemerintah harus punya sistem mulai hulu ke hilir harus sistematis pengelolaannya setidaknya 50 persen pengurangannya,” katanya.***
Responses (3)