Jakarta, tandabaca.id
Akan selalu ada yang tidak kita ketahui tentang Perang Kemerdekaan Indonesia, atau Perang Dekolonisasi. Sander van Walsum, dalam tulisan Nederlands laatste koloniale oorlog kwam voort uit drie misverstanden di situs javapost.nl, memberi kita pemaham baru, yaitu tiga kesalahan Belanda yang menyebabkan perang dekolonisasi.
Setelah Jepang kalah dan sekutu mengkapitulasi serdadu Dai Nippon, Belanda mencoba kembali berkuasa di Hindia-Belanda. Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang dibentuk di Australia pada 3 April 1944, menjejakan kakinya di Hindia Belanda bersamaan dengan kedatangan sekutu pada 9 September 1945.
Sebagai latar belakang, NICA dibentuk orang Belanda yang lari dari Hindia-Belanda saat Jepang datang. Mereka yang tak sempat lari menghuni kamp interniran sampai Jepang hengkang.
Hindia-Belanda tak Siap Merdeka
Sesuatu yang tidak kita ketahui tentang situasi saat itu adalah opini publik di Kerajaan Belanda mengenai kemungkinan kembalinya Hindia Belanda sebagai negara jajahan. Artikel yang ditulis Sander van Walsum menarik untuk menjadi pengetahuan.
Menurut Van Walsum, pada Februari 1946 hanya sebelas persen rakyat Kerajaan Belanda mendukung Hindia-Belanda tetap menjadi tanah jajahan. Setahun kemudian persentase itu meningkat menjadi 14, tapi tetap saja keinginan kembali ke status quo ante hanya milik kalangan yang dianggap reaksioner. Dua di antaranya; PM Pieter Sjoerds Gerbrandy dan penyair/politisi Carel Gerretson.
Survei Nipo memperlihatkan jumlah kaum reaksioner tidak lebih banyak dibanding orang-orang Belanda yang mendukung kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Masyarakat Belanda lainnya tidak punya pendapat sama sekali, mungkin karena tidak merasakan nikmatnya mengeksploitasi tanah jajahan.
Di antara kaum reaksioner, ada yang — mungkin ini alasan paling masuk akal untuk menjajah kembali — mengatakan Hindia-Belanda belum siap memperoleh kemerdekaan penuh. Menlu Eelco van Kleffens mengatakan perlunya melindungi masyarakat Hindia-Belanda, eh Indonesia, dari kelemahan mengakar seperti keserakahan dan nepotisme.
AS dan Inggris, sekutu Belanda di Eropa, menolak pandangan ini. AS menentang Belanda kembali berkuasa di Hindia Belanda. Ada pula pertimbangan geopolitik, bahwa Rusia akan mendapatkan keuntungan jika terjadi perang dekolonisasi di Indonesia.
Keliru Memahami Kekuatan Nasionalisme Indonesia
Kekeliruan ini terlihat saat Belanda menunjuk HJ van Mook sebagai gubernur jenderal. Van Mook itu kolonialis tulen. Maklum, nenek moyang Van Mook itu namanya Christian Vincent van Mook — landdrost atau penguasa wilayah Ommelanden sebelah barat sampai ke Tangerang yang membangun Kali Mookervaart.
Di Batavia, Van Mook menjabat Letnan Gubernur Jenderal alias penguasa tertinggi di tanah yang coba kembali dijajah. Van Mook nyaris dipecat ketika mencoba menghubungi Soekarno, yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi presiden pertama.
Rupanya, pemerintah Belanda tidak menghendaki NICA berhubungan dengan Soekarno, yang dianggap koloborator Jepang. Soekarno itu, menurut orang Belanda, adalah Mussert di luar negeri. Mussert mengacu pada Anton Mussert — politisi pendiri partai fasis di Belanda dan bekerja sama dengan Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Periode Bersiap — ketika kekerasan revolusioner setelah Agustus 1945 menyebabkan ribuan orang Belanda, Indo-Eropa, Cina, dan orang Indonesia yang dituduh bekerja sama dengan Belanda, menjadi korban — memuculkan gagasan masyarakat Indonesia sangat ingin terbebas dari kekacauan yang dibuat Soekarno dan pejuang kemerdekaan.
Jadi, tidak boleh ada pertanyaan mengenai pengakuan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Perundingan harus diarahkan pada pembentukan federasi, agar Belanda terus memainkan peran dan kepentingan ekonomi mereka terlindungi.
Sebelum Perang Dunia II, Hindia-Belanda menyumbang 10 persen produk domestik bruto Kerajaan Belanda. Dari jumlah itu, hanya 16 persen yang diinvestasikan di Hindia Belanda. Kehilangan Hindia-Belanda adalah prospek menakutkan bagi Kerajaan Belanda.
Meremehkan Isolasi Internasional
Di bawah tekanan kuat PBB, Belanda berkonsultasi dengan Indonesia tiga kali. Tahun 1947 sebenarnya tercapai Kesepakatan Linggarjati, yang mengatur pembentukan federasi Belanda-Indonesia dengan raja atau ratu Belanda sebagai kepala negara.
Namun Kesepakatan Linggarjati hanya menimbulkan sedikit antusiasme di kedua pihak, yang menyebabkan semua kesepakatan tidak dapat dilaksanakan. Misal, Belanda dan Indonesia menggunakan garis demarkasi berbeda, yang membuat terjadi saling tuding.
Untuk memaksakan kesepakatan, Belanda dua kali melakukan tindakan polisional, yang juga kita sebut Agresi Militer I dan II. Sejarawan Remy Limpach menyebutnya kekerasan struktural dan berlebihan.
Akhirnya, Van Klefffen — dalam kapasitas sebagai Dubes Belanda untuk PBB — mengakui bahwa negaranya melawan arus kuat yang menggerakan dunia dalam periode sejarah ini. Tahun 1949, lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia.
Setelah itu, butuh 71 tahun bagi Raja Belanda untuk meminta maaf atas perang dekolonisasi — kesalahan yang seharusnya tidak terjadi jika Belanda memahami situasi dunia dan dalam negeri Indonesia saat itu.***
Response (1)