Yaqut Ikuti Perintah ‘Ngumpet’ dari Jokowi Terkait Pansus Kuota Haji, Korupsinikus: KPK Harus Berani bikin aksi cepat tanggap tanpa tergagap-gagap
Esai Satire: Harri Safiari
INILAH sekilas duduk perkara eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada 8 Januari 2026, Yaqut sempat “menghilang” dari peredaran politik dan pemerintahan. Belakangan, hilangnya itu bukan tanpa sebab. Ia diduga memang sedang ngumpet.
Menariknya, sebelum status tersangka disematkan, muncul bocoran kasar yang membuat rakyat di Negeri Konoha Raya (NKR) terhenyak. Bocoran itu mengalir deras dari podcast Akbar Faisal Uncensored. Dalam forum tersebut, Islah Bahrawi angkat bicara dan mengaku bahwa Yaqut sengaja “diamankan” dari pemeriksaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI.
Dalihnya klasik: tugas negara. Yaqut ditugaskan menghadiri Konferensi Perdamaian Dunia di Prancis yang dibuka langsung oleh Presiden Emmanuel Macron.
Islah Bahrawi bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai sobat dekat Yaqut Cholil Qoumas. Dalam pengakuannya, Islah menyebut adanya dugaan perintah langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tujuannya terang-benderang: agar Yaqut tidak hadir memenuhi undangan Pansus DPR pada 2024.
BACA INI JUGA : HRS Meminta Panji Sampaikan Permohonan Maaf, Materi yang Menyinggung Salat Dihapus
Tanpa banyak tanya ini-itu, Yaqut disebut langsung ngumpet di Prancis selama 24 hari. Padahal, agenda awalnya hanya direncanakan berlangsung tiga hari.
Sama Derajatnya …
Kepada redaksi, narasumber Korupsinikus—pakar kondang dengan ideologi unik: separuh anti, separuh pro korupsi lengkap dengan trik dan tips “khusus” ala NKR—angkat bicara. Riwayat hidupnya memang kelam. Ratusan bahkan ribuan tahun silam, ia mengaku pernah aktif di dunia rasuah, bernasib apes, lalu lama disangka Phitecantropus erectus dan dipajang di museum geologi. Kini, setelah siuman secara ajaib, Korupsinikus dikenal bermulut tajam dan tanpa rem.
“Semoga KPK bikin aksi cepat tanggap tanpa tergagap-gagap. Panggil segera itu Jokowi. Di mata hukum, semua sama derajatnya,” ujarnya.
“Tapi jujur saja, saya pesimis. Kasus-kasus lain yang diduga kuat melibatkan Jokowi, ujungnya selalu kabur.”
BACA INI JUGA : Arti Jeda Kompetisi Bagi Berguinho, si Raja Assist Persib
Masih menurut Islah Bahrawi, sebelum keberangkatan ke Prancis, Yaqut sempat bertemu langsung dengan Jokowi untuk meminta arahan. Ia mempertanyakan apakah dirinya tetap harus hadir di Pansus DPR.
“Apakah saya harus datang ke Pansus? Tapi saya akan ceritakan apa pun yang saya alami, sejujur-jujurnya di DPR,” kata Islah menirukan ucapan Yaqut.
Usai pertemuan itu, disposisi surat yang sebelumnya disiapkan untuk Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan mendadak dibatalkan. Tugas negara dialihkan kepada Yaqut. Padahal, secara fungsi dan konteks, konferensi perdamaian tersebut lebih lazim dihadiri Menteri Pertahanan, bukan Menteri Agama.
Petak Umpet
Sebagai pengingat, DPR RI membentuk Pansus Angket Haji yang aktif sejak 9 Juli hingga 30 September 2024. Pansus ini dibentuk untuk mengusut berbagai persoalan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk tambahan kuota 20.000 jemaah yang diduga tak selaras dengan ketentuan undang-undang.
BACA INI JUGA : Libur, Waktunya Pato Melakukan Quality Time Bersama Keluarga
Terkait bocoran Islah Bahrawi yang kian membuat publik NKR pening oleh drama korupsi tingkat tinggi tak berujung, Korupsinikus menegaskan:
“Sudah sepatutnya muncul keterangan resmi dari pihak Presiden Joko Widodo maupun tim hukum Yaqut Cholil Qoumas. Rakyat berhak tahu, bukan sekadar disuguhi drama.”
Di tempat berbeda, Rubi—rekan dalit Korupsinikus—ikut angkat suara dengan nada lebih pedas:
“Drama korupsi kelas kakap di NKR hampir selalu melibatkan orang besar dan berpangkat tinggi. KPK harus berani tanpa pilih-pilih. Panggil saja! Jangan cuma tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apalagi sampai ada perintah ngumpet-ngumpet segala. Ini negara hukum, bukan arena main petak umpet!”
(Selesai)
Bandung, tandabaca.id – 16 Januari 2026
Responses (2)