Indramayu, tandabaca.id
DPRD Jabar menyayangkan masih ada sekolah yang belum mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Indramayu.
Tepatnya ada empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyyah di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono menyebutkan, adanya ketidakmerataan pelaksanaan program MBG tersebut merupakan implementasi program nasional.
Bahkan tidak menutup kemungkinan di wilayah lain di Jawa Barat pun ada sekolah yang belum tersentuh program MBG ini.
BACA INI JUGA : Pengunduran Diri Pejabat Penting OJK dan BEI Menjadi Sorotan
“Saya mencatat masih terdapat satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta empat TK atau PAUD yang hingga kini belum tersentuh program MBG,” ujarnya.
“Meskipun kebijakan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu dan mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah pusat hingga daerah,” tambahnya.
Ono menilai, percepatan dan pemerataan pelaksanaan program MBG menjadi penting agar tujuan peningkatan pemenuhan gizi peserta didik dapat tercapai secara optimal.
Terutama di wilayah yang selama ini belum menerima manfaat program.
“Prinsip pemerataan dan keadilan harus dikedepankan agar seluruh siswa dapat segera menerima program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Ono menyatakan, DPRD Jabar akan melakukan tindak lanjut untuk koordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu, serta Pemprov Jabar untuk memastikan penyebab belum tersalurnya program MBG.
Sekaligus mendorong percepatan distribusi dan penetapan skala prioritas bagi wilayah yang belum menerima program tersebut.
BACA INI JUGA : Jokowi Mengungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo
“Tentu langkah yang kita ambil harus berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana hal ini bisa terjadi,” katanya.
Buka persoalan MBG saja, Ono Surono juga mendorong percepatan penyelesaian fasilitas pendukung fasilitas haji.
Bahkan, tambah Ono, ada beberapa infrastruktur yang belum selesai dibangun di Embarkasi Haji Indramayu.
Sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan termasuk kondisi masjid yang masih belum selesai, jaringan air bersih belum berfungsi secara optimal.
BACA INI JUGA : Enam Hari Pasca Longsor Cisarua KBB, 55 Bodypack Ditemukan, 25 Jiwa Masih Dicari
“Pada waktu itu saya sudah meminta secara khusus kepada Bupati Indramayu dan Kakanwil Kemenag Jabar.”
“Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 600 jutaan, dan Gubernur juga siap menyiapkan dana,” ucap Ono.
Ono juga menjelaskan, pencairan anggaran sempat tertunda karena surat rekomendasi dari Kakanwil Kemenag Jabar belum masuk.
Akibatnya, usulan anggaran tidak sempat diakomodasi dalam perubahan APBD dan calon jamaah dari Embarkasi Indramayu berkurang dari 40 jadi 28 kota.
Selain itu, Ono menambahkan bahwa pembangunan fasilitas tengah berjalan, di mana instalasi saluran air bersih dikerjakan oleh pihak pusat.
Sementara penyediaan air sehingga ke embarkasi akan difasilitasi oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Indramayu.
BACA INI JUGA : Harga Emas Antam Terkerek Naik, Tembus Rp3,1 Juta per Gram
“Harapannya fasilitas pendukung ini segera diselesaikan dan dapat meningkatkan kenyamanan layanan jamaah haji,” tutup Ono mengakhiri.***
Response (1)